google.com, pub-1967056301068318, DIRECT, f08c47fec0942fa0
PT BUKARA
  • Home
  • Dumai
  • Abaikan Saran KPK, ULP Dumai Lelang Puluhan Paket dengan Pokja Tunggal
Sabtu, 04 April 2020 14:58:00

Abaikan Saran KPK, ULP Dumai Lelang Puluhan Paket dengan Pokja Tunggal

Lelang DAK yang dilaksanakan Pokja Ulp untuk pembangunan Puskesmas.

DUMAI, globalriau.com - Sudah 30 paket yang dilelang oleh Pokja ULP Kota Dumai terhadap pekerjaan fisik, namun lelang yang dilaksanakan tidak mengikuti arahan dan himbauan sesuai dengan supervisi KPK bahwa harus menggunakan dua pokja minimal.



Mengabaikan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa, di Dumai hanya menggunakan pokja ulp tunggal.

Hal itu diakui, Said Effendi Kabag pengadaan barang dan jasa pemko Dumai, kepada wartawan, Sabtu (04/04/2020).

Disebutnya pokja tunggal sudah melakukan lelang 30 paket selama kurun waktu tiga bulan.

Baru-baru ini, pokja ulp Dumai juga sudah melelang dua kegiatan dari dinas kesehatan meski adanya edaran menkeu terkait penghentian pekerjaan fisik yang bersumber dari dana DAK.

"Ada paket DAK dari dinkes, untuk pembangunan puskesmas, tidak terkena dampak dari edaran kemenkeu. Soal supervisi KPK berupa saran, namun untuk di Dumai susah mencari orang yang mau menjadi pokja, karena syaratnya harus duduk dibagian pengadaan dan bakal menjadi tenaga fungsional, artinya yang esselon harus melepaskan jabatannya." ujarnya.

Ditambahkan said, per 1 April 2020, Pojka ulp Dumai sudah menjadi dua, ada penambahan pegawai non impor dari bagian hukum pemko Dumai.

"Ada pojka baru orang lama, dari bagian hukum pemko Dumai." ungkapnya.

Sementara menurut informasi yang diperoleh media, untuk pokja tunggal justru diketuai oleh pegawai impor yang di datangkan dari Rokan Hilir pada pertengahan 2019 lalu.

Adalah, Eka selaku pokja tunggal sebelumnya juga sudah menjalani proses hukum atas kasus narkoba, namun anehnya pemko Dumai tetap mengimpor beliau dan ditempatkan sebagai ketua ulp.

menyikap soalan tersebut, Said Effendi menjelaskan untuk ketua Ulp harus ada persyaratan yakni wajib memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

"Ketuanya harus memiliki sertifikat kalau tidak mana bisa," jelasnya.(egi)

Share
loading...
Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    Ratusan Pedagang di Dumai Tolak PSBB, Pos Check Point Dibubarkan

    Untuk menenangkan aksi massa, Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta dan perwira Kodim 0320/Dumai serta pejabat pada Dinas UKM Dumai mengimbau pedagang dan meminta untuk pulang membubark
  • 7 hari lalu

    Besok Rabu, Pemerintah Dumai Lakukan Rapid Test ke Pedagang Pasar

    Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19, dr Syaiful menyebutkan rapid test yang dilaksanakan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.
  • satu minggu lalu

    Dimulai 18 Mei, Pelanggar PSBB di Dumai Akan Diberikan Sanksi

    Apel dilaksanakan di lapangan upacara eks kantor walikota Jalan HR Subrantas Dumai, diikuti ratusan petugas gabungan dari unsur TNI/POLRI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpo
  • satu minggu lalu

    Walikota Tegaskan PSBB Dumai Dimulai Senin 18 Mei 2020

    Selama PSBB, masyarakat wajib masker dan menerapkan pola hidup bersih sehat, sering mencuci tangan dengan air, menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak keluar rumah kecuali untu
  • Komentar
    Copyright © 2020 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...