• Home
  • Dumai
  • Anggota PERADI: Perkara Bansos Dumai Harus Ada Kepastian Hukum
Rabu, 08 Januari 2020 19:01:00

Anggota PERADI: Perkara Bansos Dumai Harus Ada Kepastian Hukum

Net.
Ilustrasi.

DUMAI, globalriau.com - Perjalanan panjang dalam penanganan perkara dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) oleh Kepolisian Resort Kota Dumai sejak 2018 silam belum menemukan kepastian hukum.



Meski sudah berjalan hampir dua tahun, dan sudah dilakukan penetapan terhadap tersangka, hingga awal tahun 2020 penanganan perkara masih belum ada kejelasan.

Dalam pers rilis yang digelar Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira diakhir tahun 2019 kemarin menyebutkan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi dengan kejaksaan negeri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

“Sejauh ini kita sudah menetapkan 3 tersangka dan kita masih terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Dumai agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan cepat." ucapnya.

Dian Sari.SH.MH bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pengamat hukum, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Dian Sari.SH.MH saat dimintai pendapat terkait hal ini Ia menyatakan kepastian hukum itu tidak boleh terlalu lama.

"Suatu kasus harus ada kepastian hukum, tidak boleh berlarut-larut atau digantung," ujarnya.

Ia menerangkan, penegak hukum wajib tegas terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Namun jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat, maka kepolisian maupun kejaksaan juga wajib membersihkan nama yang disangkakan.

"Argumen hukum bisa menjadi dasar untuk penghentian sebuah perkara, sehingga para tersangka tidak lama-lama menanti kepastian hukum. Namun sebaliknya jika alat bukti sudah cukup untuk penetapan tersangka maka semua sudah jelas dan bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku." jelasnya.

Dian menyebutkan di Indonesia masih banyak perkara yang ditangani secara berlarut-larut sehingga berdampak pada ketentraman bagi keluarga yang disangkakan. Selain itu juga lanjutnya bahwa perkara hukum ada batas daluarsa sehingga penegak hukum kehilangan kewenangan untuk melanjutkan proses hukum.

"Saya fikir jika sudah ada penetapan tersangka berarti sudah dapat alat bukti yang cukup untuk memproses sebuah perkara, tinggal lagi melengkapi berkas agar bisa dilanjutkan ke penuntutan dan persidangan. Kalau bisa cepat kan lebih baik," tutupnya.

Informasi tambahan, dugaan penyalahgunaan dana bansos di lingkungan pemerintah Kota Dumai disebut-sebut melibatkan banyak nama alias secara berjamaah.

Namun sejauh ini kepolisian masih menetapkan tiga tersangka. bahkan dari informasi yang beredar salah satu dari tersangka sudah ada yang meninggal dunia.

Pihak Polres Dumai pun telah memanggil dan memeriksa puluhan orang saksi. Diantaranya beberapa mantan anggota DPRD Dumai periode 2009 – 2014.(egi)

Share
loading...
Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Peringati Bulan K3 Nasional 2020, PT SDS Apical Dumai Taja Donor Darah

    Aksi sosial tersebut dilaksanakan berkat bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) kota Dumai. Aksi donor ini berlangsung selama dua hari dimulai Rabu, 12 Februari hingga Ka
  • 4 hari lalu

    Wako Dumai Teken Nota Kesepahaman dengan UIR

    Dalam kesempatan ini, dilakukan penandatangan 3 nota kesepahaman, yaitu MoU UIR - Pemko Dumai, MoU Fisipol UIR - Pemko Dumai, MoA Pascasarjana - Pemko Dumai di ruang sidang lt. II,
  • 4 hari lalu

    Bea Cukai dan BNN Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Sabu dan 30 Ribu Ekstasi di Dumai

    Selain mengamankan barang bukti sabu sabu yang terbungkus dalam bungkusan teh asal China, aparat juga mengamankan empat kurir berinisial RI, RA, PU, dan HE serta 2 unit mobil.
  • Komentar
    Copyright © 2020 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...
    google.com, pub-1045294159295760, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-1967056301068318, DIRECT, f08c47fec0942fa0