• Home
  • Dumai
  • Bantah Punya Hubungan, Bendahara Dishub Dumai Akui Kepala Dinas Punya Hutang
Kamis, 13 Juni 2019 13:28:00

Bantah Punya Hubungan, Bendahara Dishub Dumai Akui Kepala Dinas Punya Hutang

Kepala Dinas Perhubungan, Asnar.

DUMAI, globalriau.com - Buntut dari persoalan pemblokiran dana Tunjangan kerja (Tukin) yang dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Asnar, berhembus kabar bahwa punca persoalan diakibatkan dari hubungan khusus kadis dengan salah seorang pegawai.



Menanggapi kabar tersebut, Elizabet, Bendahara Dishub kota Dumai yang sebelumnya diisukan punya hubungan khusus dengan Kadishub akhirnya angkat bicara. Dirinya membantah semua tudingan tersebut.

"Saya tidak punya hubungan khusus dengan pak Asnar, dan saya membantah isu miring yang sudah menjelekkan nama saya pribadi," terangnya melalui sambungan seluler Selasa(11/06/2019).

Terkait aksi pemblokiran yang dilakukan Asnar hingga menyebabkan pegawai tidak dapat menikmati haknya dibenarkan oleh bendahara.

"Memang sudah diblokir oleh oleh Pak Asnar akibat tidak terima dengan apa yang saya lakukan," terangnya.

Elizabeth enggan menyebutkan secara rinci berapa besar hutang piutang diantara mereka hingga menimbulkan polemik yang merugikan orang lain.

Sebelumnya diberitakan bahwa Elizabeth mengambil tunjangan yang seharusnya diterima oleh Kepala Dinas. Hal itu dilakukan karena Asnar selaku Kepala Dinas memiliki hutang pribadi kepada sang bendahara.

Tidak terima bayarannya dipangkas, Kadishub memblokir rekening Dinas di Bank Riau, akibatnya puluhan pegawai tidak dapat menerima tunjangan kinerja.(afr)

 

Share
loading...
Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Dumai Nihil Urbanisasi Penduduk Pasca Lebaran

    Kepala Disdukcapil Dumai Suardi, Kamis, menilai tidak ada lonjakan pendatang masuk ini sama seperti tahun sebelumnya, dan pemerintah daerah tidak mengeluarkan kebijakan khusus untu
  • 3 hari lalu

    KPK Kembali Agendakan Pemeriksaan Wali Kota Dumai Sebagai Tersangka

    KPK pada 3 Mei 2019 telah menetapkan Zulkifli dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi.
  • 3 hari lalu

    Rp22 miliar Dianggarkan untuk Pilkada Dumai 2020

    Ketua KPU Dumai Darwis menjelaskan, untuk tahapan awal Pilkada September 2020 mendatang, saat ini sudah mulai memasuki perencanaan dan usulan kebutuhan anggaran.
  • satu minggu lalu

    PT Sari Dumai Sejati Picu Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

    Anak perusahaan yang memiliki dan mengontrol spektrum yang luas dalam rantai bisnis produksi kelapa sawit mulai dari sourcing hingga distribusi ini juga menyerap hingga ribuan tena
  • Komentar
    Copyright © 2019 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...