ca-app-pub-1967056301068318~1394742809
  • Home
  • Dumai
  • Dipanggil KPK, Walikota Masih Hadiri Sejumlah Kegiatan Hari ini di Dumai
Jumat, 10 Januari 2020 14:17:00

Dipanggil KPK, Walikota Masih Hadiri Sejumlah Kegiatan Hari ini di Dumai

Walikota Dumai laksanakan kegiatan Subuh Barokah Jumat (10/01/2020).

DUMAI, globalriau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/01/2020) kembali menjadwalkan pemanggilan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Provinsi Riau dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.



"Hari ini, penyidik diagendakan memeriksa ZAS sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Provinsi Riau dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, sebagiaman dilansir dari antara sumsel Jumat (10/01/2020).

Meski dijadwalkan untuk diperiksa hari ini, Walikota Zulkifli As masih didapati menghadiri sejumlah agenda dan kegiatan di Kota Dumai.

Kasubag protokoler, Abdul Ghafar kepada media menyebutkan untuk hari ini Jumat (10/01/2020) walikota masih menghadiri sejumlah agenda diantaranya tadi pagi subuh barokah dilanjutkan dengan penanaman pohon bersama kapolres, dan acara dinas kesehatan.

Untuk sore nanti jadwal walikota menghadiri kegiatan maghrib mengaji dan pelantikan pengurus masjid Al Manan.

Disoal terkait jadwal pemeriksaan walikota oleh KPK, protokoler sejauh ini masih belum mendapatkan informasi.

"Soal itu saya belum dapat informasi, namun dari tadi pagi sampai siang ini, pak walikota masih di Dumai dan menghadiri sejumlah kegiatan," ujarnya.

Abdul Ghafar juga menjelaskan bahwa belum ada informasi pembatalan agenda yang bakal dihadiri oleh walikota."Terkait pembatalan bisa dikonfirmasi ke bagian hukum," jelasnya.

KPK pada 3 Mei 2019 lalu telah menetapkan Zulkifli sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi. Namun, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap tersangka Zulkifli.

Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ant/red) 

Share
loading...
Berita Terkait
  • 12 jam lalu

    Senin, PT Pembangunan Dumai Bagikan 500 Pics Masker ke Masyarakat

    Pembagian masker akan dilakukan diareal operasional batching plan tepatnya, Kelurahan Mekar Sari, kecamatan Dumai Selatan.
  • 13 jam lalu

    Hasil Rapid Test, Satu Dokter di Dumai Positif Covid-19

    Terbaru, dikatakan juru bicara gugus tugas covid-19, dr Syaiful, kepada media ini seorang ASN yang juga sebagai dokter positif corona berdasarkan hasil rapid test.
  • kemarin

    Pemko Dumai Diminta Pangkas Anggaran Diduga Siluman dan Perjalanan Dinas untuk Corona

    Atas dasar itu, Pemko Dumai diminta melakukan realokasi APBD dengan memanfaatkan anggaran dari pokok pikiran (Pokir) DPRD, perjalanan dinas dan alokasi kegiatan yang diduga milik s
  • 20 jam lalu

    Abaikan Saran KPK, ULP Dumai Lelang Puluhan Paket dengan Pokja Tunggal

    Mengabaikan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa di Dumai hanya menggunakan pokja ulp tunggal.
  • Komentar
    Copyright © 2020 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...
    google.com, pub-1045294159295760, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-1967056301068318, DIRECT, f08c47fec0942fa0 ca-app-pub-1967056301068318/5525559505