BANNER TDS 2019
  • Home
  • Dumai
  • Disebut Pejuang Pembangunan, Erwin: Walikota Dumai Korban Mafia Anggaran di Kemenkeu
Senin, 20 Mei 2019 11:53:00

Disebut Pejuang Pembangunan, Erwin: Walikota Dumai Korban Mafia Anggaran di Kemenkeu

Walikota Dumai, Zulkifli As.

DUMAI, globalriau.com - Seyogyanya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.



Selain DAK terdapat beberapa alokasi yang bersumber dari APBN yang harusnya disalurkan kepada daerah yang membutuhkan sesuai usulan dari pemerintah.

Namun, dalam perjalanannya "mafia anggaran" yang ada di kementrian menjerat sejumlah bupati/walikota untuk menyerahkan fee dengan dalih agar alokasi dapat dikuncurkan ke daerah tersebut.

Tidak terkecuali Walikota Dumai, Zulkifli As yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka demi berjuang mendapatkan alokasi dari APBN untuk pembangunan di Kota Dumai. Dia juga ikut dalam lingkaran hitam yang diciptakan akibat ulah pejabat di kementrian keuangan.

"Dia pantas disebut bapak perjuangan pembangunan, karena sebagai kepala daerah dia sudah melakukan hal semestinya untuk kemajuan dan pembangunan Kota Dumai. Namun, dia rela berkorban meski harus menempuh jalur hukum." ujar Erwin aktivis pembangunan di Kota Dumai, Senin (20/05/2019).

Ditambahkan Erwin, seharusnya alokasi untuk daerah yang bersumber dari APBN itu menjadi hak daerah seperti DAK dan DAU.

"Persoalan fee yang menyeret nama Walikota Dumai Zulkifli As itu adkibat ulah pejabat Kemenkeu yang koruptor sehingga kepala daerah diharuskan menyetorkan sejumlah uang demi mendapatkan dana alokasi dari APBN." jelasnya.

Erwin berharap warga Dumai memahami persoalan sehingga tidak serta-merta menyalahkan dan menghujat pemerintah yang sudah berjuang dan berusaha demi kemakmuran dan pembangunan.

Seperti dikabarkan disejumlah media massa, Walikota Dumai Zulkifli As resmi ditetapkan tersangka oleh KPK usai pejabat anti rasuah itu melakukan pemeriksaan ke kantor dinas serta rumah walikota Dumai.

Hingga kini KPK sudah memutuskan bersalah sejumlah pejabat Kemenkeu yang terlibat dalam tindakan mafia anggaran terkait dana alokasi yang bersumber dari APBN pada tahun  perubahan 2017 dan APBD tahun anggaran 2018.

Sementara walikota Dumai ditetapkan tersangka atas tindakan menyerahkan fee sebesar Rp500 juta kepada pejabat Kemenkeu untuk pengurusan dana alokasi yang bersumber dari APBN untuk daerah Kota Dumai.(egy)

Share
loading...
Berita Terkait
  • 18 jam lalu

    Besok Kamis, Ahmad Maritulius Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PDIP Dumai

    Sebelumnya Ahmad Maritulius telah resmi menyambangi kantor PDIP pada hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk mengambil formulir pendaftaran.
  • 20 jam lalu

    Diwakili Ketua OKK, Hj Haslinar Ambil Formulir DPD PAN Dumai

    Keseriusan istri Walikota Dumai Zulkifli As tersebut untuk meju sebagai kepala daerah di Kota Dumai dibuktikan dengan kedatangan ketua OKK Partai Nasdem, Eko ke rumah DPD PAN Dumai
  • 20 jam lalu

    Ucapkan Bismillah, Delyuzar Syamsi Ambil Formulir Pendaftaran DPD PAN Dumai

    Kepada awak media Rabu (18/09/2019) dia menyebutkan akan segera mendaftarkan diri ke DPD PAN dalam waktu dekat ketika seluruh berkas pendaftaran telah diselesaikan.
  • 20 jam lalu

    Pilkada Dumai, 7 Bakal Calon Sudah Ambil Formulir DPD PAN

    Demikian diungkapkan ketua Tim Pilkada DPD PAN Dumai, H. Syafrizal Nurdin kepada awak media Rabu (18/09/2019). Ditambahkannya untuk pengambilan formulir dan pendaftaran di DPD PAN
  • Komentar
    Copyright © 2019 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...