• Home
• Dumai
• Disebut Pejuang Pembangunan, Erwin: Walikota Dumai Korban Mafia Anggaran di Kemenkeu

Senin, 20 Mei 2019 11:53:00

Disebut Pejuang Pembangunan, Erwin: Walikota Dumai Korban Mafia Anggaran di Kemenkeu

Walikota Dumai, Zulkifli As.

DUMAI, globalriau.com - Seyogyanya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Selain DAK terdapat beberapa alokasi yang bersumber dari APBN yang harusnya disalurkan kepada daerah yang membutuhkan sesuai usulan dari pemerintah.

Namun, dalam perjalanannya "mafia anggaran" yang ada di kementrian menjerat sejumlah bupati/walikota untuk menyerahkan fee dengan dalih agar alokasi dapat dikuncurkan ke daerah tersebut.

Tidak terkecuali Walikota Dumai, Zulkifli As yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka demi berjuang mendapatkan alokasi dari APBN untuk pembangunan di Kota Dumai. Dia juga ikut dalam lingkaran hitam yang diciptakan akibat ulah pejabat di kementrian keuangan.

"Dia pantas disebut bapak perjuangan pembangunan, karena sebagai kepala daerah dia sudah melakukan hal semestinya untuk kemajuan dan pembangunan Kota Dumai. Namun, dia rela berkorban meski harus menempuh jalur hukum." ujar Erwin aktivis pembangunan di Kota Dumai, Senin (20/05/2019).

Ditambahkan Erwin, seharusnya alokasi untuk daerah yang bersumber dari APBN itu menjadi hak daerah seperti DAK dan DAU.

"Persoalan fee yang menyeret nama Walikota Dumai Zulkifli As itu adkibat ulah pejabat Kemenkeu yang koruptor sehingga kepala daerah diharuskan menyetorkan sejumlah uang demi mendapatkan dana alokasi dari APBN." jelasnya.

Erwin berharap warga Dumai memahami persoalan sehingga tidak serta-merta menyalahkan dan menghujat pemerintah yang sudah berjuang dan berusaha demi kemakmuran dan pembangunan.

Seperti dikabarkan disejumlah media massa, Walikota Dumai Zulkifli As resmi ditetapkan tersangka oleh KPK usai pejabat anti rasuah itu melakukan pemeriksaan ke kantor dinas serta rumah walikota Dumai.

Hingga kini KPK sudah memutuskan bersalah sejumlah pejabat Kemenkeu yang terlibat dalam tindakan mafia anggaran terkait dana alokasi yang bersumber dari APBN pada tahun  perubahan 2017 dan APBD tahun anggaran 2018.

Sementara walikota Dumai ditetapkan tersangka atas tindakan menyerahkan fee sebesar Rp500 juta kepada pejabat Kemenkeu untuk pengurusan dana alokasi yang bersumber dari APBN untuk daerah Kota Dumai.(egy)

2 bulan lalu

Polres Dumai Jenguk Petugas KPPS yang Tersengat Listrik saat Pasang Tenda TPS

Usai menyampaikan apresiasi dan dukungan tersebut, Ipda J. Munthe didampingi Ps. Kanit 4 Sat Intelkam Polres Dumai Aiptu Suardi Hasibuan, Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Dumai Brip

4 bulan lalu

Perayaan Natal, PT Pelita Agung Agrindustri Berikan Bantuan Sembako kepada Lansia dan Anak Yatim

Salah satu penerima bantuan, Marlina mengatakan bantuan sembako yg diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan.

4 bulan lalu

Perampokan Kapal Mulai Marak Terjadi di Perairan Dumai

Kondisi tersebut hingga kini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Dikhawatirkan hal ini akan memperburuk citra pelabuhan Dumai sebagai kawasan industri dan pe

5 bulan lalu

Serahkan Santunan 491 Anak Yatim dan Piatu, Walikota Minta Doa Agar Kota Dumai Mendapat Keberkahan

Dalam sambutannya, Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan tujuan untuk dapat meringankan beban masyarakat kh