• Home
  • Dumai
  • Hari ini Walikota Dumai Kembali Dipanggil KPK
Jumat, 10 Januari 2020 13:19:00

Hari ini Walikota Dumai Kembali Dipanggil KPK

Net.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

DUMAI, globalriau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat kembali memanggil Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Provinsi Riau dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.



"Hari ini, penyidik diagendakan memeriksa ZAS sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Provinsi Riau dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, sebagiaman dilansir dari antara sumsel Jumat (10/01/2020).

KPK pada 3 Mei 2019 lalu telah menetapkan Zulkifli sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi. Namun, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap tersangka Zulkifli.

Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ant)   

Share
loading...
Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Petunjuk Jaksa soal Kasus Bansos Dumai Sudah Cukup Jelas

    Dugaan penyalahgunaan dana bansos di lingkungan pemerintah Kota Dumai disebut-sebut melibatkan banyak nama alias secara berjamaah.
  • 3 hari lalu

    DLH Akui PT EDI Dumai Tidak Kelolah Limbah

    Dijelaskan, saat ini DLH menunggu tindak lanjut dari Kementerian LHK, dan manajemen perusahaan juga sudah dimintai keterangan terkait pembuangan air pencucian tangki tersebut.
  • 4 hari lalu

    Penyelesaian Kasus Bansos, Komunikasi Polres Dumai dan Kejaksaan Diharapkan Terjalin

    Proses penyelesaian pengembalian berkas perkara pidana yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum harus adanya fungsi antara penyidik dengan kejaksaan dalam hal penyidik da
  • 6 hari lalu

    Pemko Dumai Komit Ciptakan Ruang Terbuka Ramah Anak

    Pada kesempatan ini, Wako berharap agar lokasi di sekitar kantor dan perumahan Pemda Jl. Puteri Tujuh Dumai dibuat lapangan terbuka hijau ramah anak,
  • Komentar
    Copyright © 2020 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...
    google.com, pub-1045294159295760, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-1967056301068318, DIRECT, f08c47fec0942fa0