• Home
• Dumai
• Ketua PWI Dumai Mengutuk Keras Kekerasan Terhadap Wartawan

Sabtu, 25 September 2021 13:20:00

Ketua PWI Dumai Mengutuk Keras Kekerasan Terhadap Wartawan

Ketua PWI Kota Dumai, Bambang Herdiyanto.

DUMAI - Kekerasan terhadap wartawan di Dumai kembali terjadi untuk ke tiga kalinya, setelah sebelumnya dua wartawan dalam waktu berdekatan mendapat intimidasi dan kekerasan. Kamis (23/09/2021) kemarin kembali salah seorang anggota PWI Kota Dumai mendapat perlakuan yang sama.

Ironinya, ketiga peristiwa yang tidak berselang waktu lama itu sama - sama dilakukan oleh oknum yang melakukan aktifitas illegal.

Menyikapi kondisi tersebut, ketua PWI Kota Dumai, Bambang Herdiyanto kepada pers merilis pernyataan sikap.

Adapun poin pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh ketua PWI Dumai antara lain;

1. Mengutuk keras kekerasan yang dilakukan kepada Hendri D, wartawan Pantau Riau. Aksi kekerasan baik itu kepada wartawan dan warga masyarakat. Karena aksi kekerasan bertentangan dengan hukum.

2. Mendukung langkah dan upaya dari korban Hendri D dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi serta siap memberikan pendampingan.

3. Menghimbau kepada seluruh anggota PWI Kota Dumai untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Kode Prilaku Wartawan dengan menempatkan keselamatan pribadi di posisi teratas.

4. Menghimbau kepada semua pihak untuk menggunakan cara-cara persuasif dan menghindari kekerasan. Terutama keoada wartawan. Jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa diintimidasi agar menggunakan UU pers, melaporkan ke media bersangkutan bekerja, ke organisasi dimana ia bernaung dan ke dewan pers.

5. Semoga kedepan kekerasan kepada masyarakat terutama kepada wartawan dalam menyelesaikan masalah tidak terulang kembali.

Tidak hanya PWI, sejumlah organisasi pers di Kota Dumai beserta sejumlah perwakilan jurnalis merencanakan untuk melakukan aksi sebagai bentuk penolakan terhadap tindak kekerasan kepada wartawan.

Sejumlah organisasi pers yang berhimpun dalam Forum Lintas Wartawan (FLW) mengagendakan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap kasus penganiayaan yang sejak beberapa waktu belakangan ini kerap dialami wartawan di Kota Dumai. Rencananya aksi bakal digelar, Senin (27/9/21) pukul 10.00 WIB pagi mendatang.

Rapat pembahasan persiapan aksi yang dilaksanakan, Jumat (24/9/21) sore tadi dihadiri sejumlah ketua organisasi wartawan, diantaranya DPD IMO Indonesia Kota Dumai, Forum Gabungan Wartawan (FORGAN), Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Riau, PPWI, JMSI serta sejumlah pentolan wartawan lainnya di Kota Dumai.

Seluruh peserta rapat menyuarakan hal yang sama, yakni mengutuk keras aksi kekerasan terhadap wartawan yang menurut catatan sudah 3 kali terjadi dalam kurun waktu 3 bulan belakangan ini. Untuk itu penting diambil langkah strategis serta upaya konkrit agar kedepannya peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Selain menggelar aksi demonstrasi, nantinya juga akan disampaikan 3 tuntutan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kota Dumai.

Pertama, meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus-kasus kekerasaan dan penganiayaan wartawan yang terjadi di Dumai.

Kedua, meminta aparat agar memberantas seluruh praktek usaha ilegal (Penampungan BBM dan CPO) serta menindak oknum aparat yang melindungi usaha ilegal tersebut.

Ketiga, meminta jaminan perlindungan terhadap wartawan terkait pelaksanaan tugas jurnalistik serta peliputan pemberitaan di lapangan.

Muhammad Syahrul Aidi dalam paparannya saat membuka agenda rapat dengan tegas mengungkapkan kekerasan terhadap pers harus segera dihentikan. Tidak boleh terjadi pembiaran, dimana wartawan selalu menjadi korban. Terkait upaya damai pasca kejadian, menurut Syahrul ternyata malah makin menyuburkan praktek kekerasan terhadap wartawan.

“ Dalam beberapa kasus sering berakhir dengan perdamaian. Namun justru ini jadi bumerang. Buktinya kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan kembali terulang. Seolah-olah pelaku menganggap bantai saja, setelah itu bisa berdamai,” sebut pegiat jurnalistik yang juga aktivis HMI ini.

Pendapat sama diungkapkan Ketua DPD IMO Indonesia Kota Dumai, Faisal Arif yang menyebutkan perlu pemberian sanksi tegas terhadap para pelaku yang selama ini terlibat dalam praktek kekerasaan atau penganiayaan terhadap wartawan. Dengan begitu ada efek jera dan kedepannya mereka tidak lagi semena-mena.

“ Perdamaian tentu boleh dan sah-sah saja. Tapi bukan berarti menghilangkan sanksi hukum atas kejahatan mereka. Bagaimana mereka mau jera, toh ujung-ujungnya tinggal damai saja. Kedepan kita minta ada sanksi tegas, siapapun mereka,” ujar Faisal Arif.

Pada sisi lain Ketua FORGAN Irham Hadi, Ketua PWRI Riau Feri Windria, Ketua DPD PJID Nusantara Erwin Komeng, Endy dari PPWI, Toga Tampubolon dari LintasRiau, Effendi Sitompul dari Radar Jakarta dan lainnya juga menyuarakan hal yang sama.

“ Kasus yang menimpa anggota PWI Dumai harus menjadi kasus terakhir dan tidak boleh lagi ada kekerasaan atau kasus penganiayaan terhadap wartawan di Dumai. Hari ini kita semua bersepakat untuk saling melindungi kawan-kawan satu profesi,” ujar mereka.(*)

2 bulan lalu

Polres Dumai Jenguk Petugas KPPS yang Tersengat Listrik saat Pasang Tenda TPS

Usai menyampaikan apresiasi dan dukungan tersebut, Ipda J. Munthe didampingi Ps. Kanit 4 Sat Intelkam Polres Dumai Aiptu Suardi Hasibuan, Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Dumai Brip

4 bulan lalu

Perayaan Natal, PT Pelita Agung Agrindustri Berikan Bantuan Sembako kepada Lansia dan Anak Yatim

Salah satu penerima bantuan, Marlina mengatakan bantuan sembako yg diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan.

4 bulan lalu

Perampokan Kapal Mulai Marak Terjadi di Perairan Dumai

Kondisi tersebut hingga kini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Dikhawatirkan hal ini akan memperburuk citra pelabuhan Dumai sebagai kawasan industri dan pe

5 bulan lalu

Serahkan Santunan 491 Anak Yatim dan Piatu, Walikota Minta Doa Agar Kota Dumai Mendapat Keberkahan

Dalam sambutannya, Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan tujuan untuk dapat meringankan beban masyarakat kh