google.com, pub-1967056301068318, DIRECT, f08c47fec0942fa0
PT BUKARA
  • Home
  • Dumai
  • Pemko Dumai Diminta Pangkas Anggaran Diduga Siluman dan Perjalanan Dinas untuk Corona
Sabtu, 04 April 2020 08:18:00

Pemko Dumai Diminta Pangkas Anggaran Diduga Siluman dan Perjalanan Dinas untuk Corona

Salah satu DPA yang diduga alokasi milik 'siluman'.

DUMAI, globalriau.com - Sebagaimana interuksi dari Mentri Dalam negeri (Mendagri) yang memerintahkan seluruh kepala daerah melakukan realokasi anggaran guna penanganan virus corona.



Tidak terlepas untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD kota Dumai tahun 2020.

Atas dasar itu, Pemko Dumai diminta melakukan realokasi APBD dengan memanfaatkan anggaran dari pokok pikiran (Pokir) DPRD, perjalanan dinas dan alokasi kegiatan yang diduga milik siluman.

Sejumlah DPA ditemui adanya alokasi anggaran yang diduga milik 'siluman' dimana tidak adanya belanja pegawai untuk belanja modal, barang maupun jasa.

Diungkapkan Prapto Sucahyo, mantan anggota DPRD Dumai periode 2009-2014 bahwa dia menemukan berbagai anggaran diduga fiktif. Salah satu diantaranya pada DPA di Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pengendalian banjir di Kecamatan Medang Kampai sebesar Rp220.387.400,.

Menurut Cahyo, DPA yang dimaksud diduga fiktif atau anggaran milik 'siluman' dimana didalamnya tidak tertuang alokasi untuk belanja pegawai sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan yang akan mengerjakan kegiatan tersebut.

"Kok bisa belanja modal tidak ada panitia pelaksana kegiatan, pertanyaannya siapa yang akan mengajukan pekerjaan ini, siapa yang akan bertanggung jawab untuk pekerjaan tersebut. Simple nya siapa yang akan mintakan duitnya ini," jelasnya.

Diungkapkan Cahyo, di DPA tersebut juga tidak tertuang untuk jasa konsultan. hal itu tentu bertolak belakang dibanding DPA untuk kegiatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ini aneh, tahun sebelumnya ada alokasi belanja untuk belanja pegawai dan belanja untuk konsultan pada jenis kegiatan yang sama. Pertanyaan saya siapa yang akan makan duit ini." ungkapnya.

Dia menyayangkan, hal ini lolos dari pembahasan pada komisi di DPRD Dumai dan disetujui oleh TAPD sebagai penanggung jawab APBD.

"Ini DPRD sama Sekda selaku ketua TAPD sama-sama tidak paham teknis penganggaran, mereka tidak memahami tahapan dan tatacara serta format dalam penganggaran akhirnya semua dilambrak dan dikangkangi untuk meloloskan alokasi yang saya duga fiktif ini." sebutnya.

Dalam DPA tersebut sudah tercapai hasil untuk pengendalian banjir di Kecamatan Medang Kampai sebanyak 30 persen. Didalamnya terdapat alokasi perjalanan dinas Rp.80.000.000 dan biaya makan minum Rp.20.000.000, yang tidak terukur karena tanpa ada perincian jelas.

"Menurut saya Rp.80.000.000 tidak mungkin dilaksanakan ditengah pandemi seperti ini. Masa target kinerja gak jelas bisa mendapat alokasi anggaran. Tidak hanya ini, banyak lagi yang saya temukan dengan nilai miliaran" sebutnya.

Kegiatan rutin itu diperuntukkan pada triwulan pertama yakni Januari hingga Maret. Terdapat juga didalamnya belanja bahan bakar minyak/gas, dan pelumas, serta belanja bahan pakai habis dengan total Rp.5.130.050,.

"Dari satu jenis kegiatan saja bisa kita dapati banyak hal yang keluarannya tidak jelas. Yang begini ini bisa dimanfaatkan untuk direalokasi kepada penanganan virus corona." jelasnya.

Pemerintah Dumai dan DPRD, menurut Cahyo, tidak memiliki sense of crisis (kepekaan sosial) kepada masyarakat.

"Ditengah kondisi begini ekonomi tidak berjalan, warga dirumahkan banyak orang tidak bisa bekerja tapi harus memikirkan hidup untuk makan keluarga mereka, harusnya pemerintah punya kepekaan." katanya.(egi)

Share
loading...
Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    Ratusan Pedagang di Dumai Tolak PSBB, Pos Check Point Dibubarkan

    Untuk menenangkan aksi massa, Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta dan perwira Kodim 0320/Dumai serta pejabat pada Dinas UKM Dumai mengimbau pedagang dan meminta untuk pulang membubark
  • 7 hari lalu

    Besok Rabu, Pemerintah Dumai Lakukan Rapid Test ke Pedagang Pasar

    Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19, dr Syaiful menyebutkan rapid test yang dilaksanakan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.
  • satu minggu lalu

    Dimulai 18 Mei, Pelanggar PSBB di Dumai Akan Diberikan Sanksi

    Apel dilaksanakan di lapangan upacara eks kantor walikota Jalan HR Subrantas Dumai, diikuti ratusan petugas gabungan dari unsur TNI/POLRI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpo
  • satu minggu lalu

    Walikota Tegaskan PSBB Dumai Dimulai Senin 18 Mei 2020

    Selama PSBB, masyarakat wajib masker dan menerapkan pola hidup bersih sehat, sering mencuci tangan dengan air, menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak keluar rumah kecuali untu
  • Komentar
    Copyright © 2020 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...