- Home
- Dumai
- Pokir dan Perjalanan Dinas Diminta Dialihkan untuk Bantu Masyarakat Dumai Terdampak Covid-19
Senin, 30 Maret 2020 15:31:00
Pokir dan Perjalanan Dinas Diminta Dialihkan untuk Bantu Masyarakat Dumai Terdampak Covid-19
DUMAI, globalriau.com - Terkait adanya edaran dari kementrian keuangan terkait tidak dapat digunakannya dana yang bersumber dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah beserta legislatif diharuskan untuk melakukan revisi terhadap penggunaan anggaran guna penanganan covid-19.
Menggapi hal itu, eks anggota DPRD Dumai, Prapto Sucahyo kepada media mendesak pemerintah merelokasikan anggaran pokok pikiran (Pokir) dewan yang notabene buah dari reses dan usulan dari masyarakat untuk membantu warga yang terdampak akibat kebijakan penanganan covid-19 di Dumai.
"APBD adalah belanja sektor publik, harus ada pelibatan masyarakat seluas-luasnya. Untuk itu kita minta pemko mengalihkan belanja yang bersumber dari pokir dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat covid-19." ujarnya.
Ditambahkan Cahyo, saat ini selain pokok pikiran DPRD, perjalanan dinas juga banyak ditemukan hal yang tidak bermanfaat. Sehingga layaknya biaya perjalanan dinas dialihkan untuk membantu masyarakat.
"Bagi-bagikan saja anggaran tersebut kepada masyarakat, karena banyak perjalanan dinas yang tidak bermanfaat. Contoh, ada kegiatan belanja biaya Rp100 juta, sedangkan untuk jalan-jalannya saja habiskan Rp80 juta." ungkapnya.
Tidak adanya stetment terkait relokasi anggaran untuk masyarakat terdampak kebijakan covid-19 saat ini dinilai bahwa pemerintah dan DPRD tidak memiliki "sense of crisis" atau kepekaan sosial.
"Mereka buat kebijakan yang mengharuskan masyarakat diam dirumah tapi tidak memberikan kepastian bagaimana mereka akan menyambung hidup dengan tidak bekerja atau berjualan." jelasnya.
Cahyo menjelaskan banyaknya ditemukan kekeliruan dalam penyusunan APBD, sehingga menurutnya sekretaris daerah dan DPRD sama-sama tidak mengerti teknik penyusunan anggaran.
"Sekda dan DPRD jangan tenang-tenang saja, mereka sama-sama tidak mengerti teknik penyusunan anggaran, sehingga banyak kekeliruan dalam rekap APBD, hal itu tentu saja menimbulkan berbagai kemungkinan," ujarnya.
Cahyo mencontohkan untuk perjalanan saja banyak yang tidak bermanfaat,"Masa untuk menjilid dan foto copy berkas harus konsultasi ke Jakarta," sebutnya.
Ditengah wabah corona saat ini, sebut Cahyo, sikologis masyarakat sangat terganggu,"Kini masuk RSUD saja sudah horor. luar biasa. Disamping itu masyarakat sudah susah, bagikan saja dana yang tidak ada pemanfaatan itu untuk warga dan stake holder terkait yang lebih membutuhkan." tandasnya.(egi)