Perkuat Pengawasan Orang Asing, Imigrasi Dorong Pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi di Dumai

Tue, 12 May 2026 22:32:00 +0700

DUMAI – Upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing terus menjadi perhatian serius jajaran keimigrasian. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tahun 2026 Kota Dumai yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Selasa (12/5).

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Dumai tersebut menghadirkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Junior Manerep Sigalingging sebagai narasumber utama.

Mengusung tema “Penanganan Pengungsi dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing”, rapat Timpora dihadiri sejumlah unsur lintas sektoral mulai dari instansi keimigrasian, ketenagakerjaan hingga aparat penegak hukum. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas dan keberadaan warga negara asing di wilayah Dumai.

Dalam rapat yang dimoderatori Kasubsi Penindakan Keimigrasian Imigrasi Dumai, Bagas Fajar Septian, Junior menekankan pentingnya peningkatan penanganan pengungsi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu guna memperkuat koordinasi lintas instansi.

Menurutnya, keberadaan Satgas dinilai penting agar proses pengawasan, penanganan hingga pertukaran informasi terkait orang asing dapat berjalan lebih cepat, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap perubahan berkaitan dengan keberadaan orang asing wajib dilaporkan karena Imigrasi memiliki fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian yang dilaksanakan sesuai prosedur dan surat perintah resmi,” kata Junior.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan serta kemudahan akses pelaporan bagi petugas imigrasi, khususnya terkait perubahan data maupun aktivitas tenaga kerja asing pada perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing.

“Demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, maka perlu ditingkatkan penanganan dan pengawasan orang asing ini sesuai prosedur keimigrasian,” tegasnya.

Rapat Timpora ini sekaligus menjadi bentuk penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, khususnya di wilayah strategis dan pintu gerbang internasional seperti Kota Dumai.**

Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2 untuk Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Tue, 12 May 2026 22:25:00 +0700

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Batch 2 yang diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia pada 12–13 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) ini menjadi langkah strategis Kemnaker untuk memperkuat kompetensi calon Ahli K3 dalam mendorong budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif di tempat kerja.

Evaluasi dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, sebagai bagian dari upaya memperluas penguatan kompetensi K3 di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa penguatan kompetensi Ahli K3 menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan berisiko tinggi. Menurutnya, keberadaan 2.100 calon Ahli K3 Umum ini merupakan investasi penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional.

“Kemnaker terus mendorong agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di setiap tempat kerja. Karena itu, kualitas Ahli K3 harus dipastikan sejak proses pembinaan dan sertifikasi,” ujar Yassierli.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Ismail Pakaya, mengatakan evaluasi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan calon Ahli K3 Umum memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami dan menerapkan norma K3 di tempat kerja.

“Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan calon Ahli K3 benar-benar memahami norma dan prinsip K3, sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Ismail melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (12/5/2026).

Adapun materi yang diujikan pada kegiatan ini meliputi dasar-dasar K3, pengawasan norma keselamatan kerja mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, keselamatan kerja listrik, penanggulangan kebakaran, keselamatan konstruksi bangunan, lingkungan kerja, Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta manajemen risiko.

Menurut Ismail, evaluasi tersebut merupakan tahapan wajib sebelum peserta memperoleh sertifikasi dan penunjukan sebagai Ahli K3 Umum sesuai ketentuan Kemnaker.

“Kami berharap para calon Ahli K3 Umum yang lulus evaluasi dapat menjadi agen perubahan budaya K3 di tempat kerja, mampu mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, serta mendorong penerapan SMK3 secara efektif di perusahaan masing-masing,” ujarnya.**

Komisi I DPRD Dumai Turun Langsung ke SMPN 8, Dorong Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Siswa

Tue, 12 May 2026 20:13:00 +0700

DUMAI - Komisi I DPRD Kota Dumai menunjukkan respons cepat atas perhatian publik terkait video perselisihan antarsiswa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Selasa (12/05/2026), jajaran Komisi I melakukan kunjungan edukatif ke SMP Negeri 8 Dumai guna mendengar langsung penjelasan berbagai pihak sekaligus mendorong langkah pembinaan yang lebih komprehensif di lingkungan sekolah.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Dumai, Edison bersama anggota Komisi I yakni Junjung Mangatas, Kenda Guntara, Rudi Hartono, Ananda Putri Salsabila, serta Andi Putra Silitonga. Turut hadir unsur Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta pengawas sekolah.

Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memaparkan kronologi kejadian secara utuh. Kepala sekolah, Arlin Muhardika menjelaskan bahwa insiden yang terjadi merupakan perselisihan antardua siswa kelas VII.1 yang sehari-harinya dikenal berteman dekat.

“Peristiwa ini berawal dari persoalan sepele yang kemudian berkembang menjadi keributan antar anak. Namun sekolah sejak awal langsung mengambil langkah pembinaan dan memediasi kedua keluarga dengan difasilitasi pihak kepolisian,” jelasnya.

Pihak sekolah juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan serta pembinaan karakter siswa agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Dumai, Edison, menilai peristiwa tersebut menjadi momentum evaluasi bersama, bukan hanya bagi sekolah tetapi juga bagi seluruh elemen yang terlibat dalam tumbuh kembang anak, termasuk keluarga dan lingkungan sosial.

Ia menekankan pentingnya pengawasan orang tua di rumah serta pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan kondusif.

“Pengawasan tidak bisa dibebankan kepada sekolah semata. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk perilaku dan karakter anak sejak di rumah,” tegas Edison.

Komisi I DPRD Dumai juga mendorong penguatan sistem pencegahan melalui edukasi berkelanjutan kepada siswa. Anggota Komisi I, Junjung Mangatas, menyampaikan bahwa pendekatan pembinaan harus dilakukan secara persuasif dan menyentuh langsung para pelajar.

Menurutnya, DPRD siap terlibat dalam kegiatan edukatif di sekolah, termasuk melalui amanat pembinaan saat upacara, sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan nyaman bagi siswa.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan Komisi I DPRD Dumai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap dunia pendidikan, dengan mengedepankan pendekatan solusi, pembinaan, dan kolaborasi bersama seluruh pihak.**

Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai Perkuat Upaya Pencegahan Stunting di Kawasan Pesisir Lewat PLTS untuk Kelompok Wanita Mundam Berseri

Tue, 12 May 2026 16:20:00 +0700

Dumai, 12 Mei 2026 — PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Dumai. Komitmen ini ditunjukkan lewat penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bagi Kelompok Wanita Mundam Berseri guna memperkuat layanan Posyandu di wilayah pesisir Dumai.

PLTS hybrid off grid berkapasitas 4,4 kiloWatt peak (kWp) yang dilengkapi dengan baterai berkapasitas 10 kWh tersebut telah terpasang sejak Juli 2025 di Posko Gizi Pesisir, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai. Infrastruktur berbasis energi surya ini dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan listrik kebun hidroponik yang dikelola secara mandiri oleh Kelompok Wanita Mundam Berseri. Hasil panen hidroponik selanjutnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi serta dijual secara mandiri guna mendukung operasional Posyandu Mundam Berseri.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT PPN Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum, menyampaikan bahwa penyediaan PLTS ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan serta mengoptimalkan Program Posko Gizi Pesisir yang menjadi bagian dari payung Program Serumpun Paman Bahri sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan wilayah pesisir di Kelurahan Mundam. “Penyediaan PLTS ini menjadi bagian dari upaya Kilang Dumai dalam mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, melalui pendekatan pemberdayaan komunitas yang terintegrasi dengan pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan,” ujar Muhammad Rum.

Ia menambahkan, inisiatif tersebut terinspirasi dari keberhasilan pengelolaan Posyandu Sehati di Kelurahan Tanjung Palas yang sebelumnya telah menunjukkan dampak positif melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan sumber daya lokal. Posyandu Sehati juga telah didukung dengan PLTS hybrid off grid berkapasitas 2,4 kWp dan berkontribusi mereduksi emisi karbon sebanyak 3.120 Ton Co2 per tahun.

Ia menjelaskan bahwa instalasi kebun hidroponik tersebut juga merupakan bagian dari dukungan dari Kilang Dumai bagi bagi Kelompok Wanita Mundam Berseri yang diberikan pada akhir 2024. Kebun hidroponik ini terdiri dari dua instalasi dengan total 300 lubang tanam yang membudidayakan berbagai jenis sayuran, seperti pakcoy dan selada. Pemanfaatan PLTS ini pun memungkinkan aktivitas budidaya sayuran berjalan lebih optimal, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.

T. Muhammad Rum melanjutkan, pemasangan PLTS tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Program Desa Energi Berdikari (DEB) Tahun 2025 yang diinisiasi oleh PT Pertamina (Persero). Program ini telah memberikan manfaat nyata bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kader posyandu, petani, hingga nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan adanya fasilitas PLTS, Kelompok Wanita Mundam Berseri kini dapat menghemat biaya listrik hingga sekitar Rp 250 ribu per bulan.

PLTS yang kini manfaatnya telah dirasakan oleh kelompok Mundam Berseri bukan PLTS yang pertama dipasang oleh Kilang Dumai, melainkan yang keempat. Melalui sinergi dan dukungan dari Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai wujud kolaborasi di Pertamina Group, Kilang Dumai sebelumnya juga melaksanakan hal serupa. Tiga PLTS lainnya telah terpasang, dua diantaranya berada di Kelurahan Tanjung Palas dan satu lagi berada di Kelurahan Mundam, yakni Kelompok Mundam Jaya.

Fiola Oktaviani, selaku local hero Kelompok Wanita Mundam Berseri mengungkapkan dengan adanya PLTS tersebut sangat membantu mereka dalam kegiatan budidaya hidroponik sebagai penguatan upaya pengentasan stunting anak-anak di Kelurahan Mundam. “Adanya PLTS ini sangat membantu kami menekan biaya listrik untuk kegiatan budidaya hidroponik. Dengan biaya operasional yang lebih efisien, kami bisa lebih fokus menjaga kualitas sayur yang hasil penjualannya untuk mendukung operasional posyandu. Disatu sisi, kami juga jadi belajar penggunaan energi ramah lingkungan dan kini sudah bisa mengoperasikan PLTS secara mandiri," ujarnya

Komitmen berkelanjutan Kilang Dumai dalam pemberdayaan wilayah dan masyarakat pesisir pun turut mendapat apresiasi dari Lurah Mundam, Adi Aprianto, yang menilai kehadiran PLTS tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui dukungan ini, Kilang Dumai berharap kehadiran PLTS dan kebun hidroponik Posyandu Mundam Berseri dapat memperkuat upaya pencegahan stunting di kawasan pesisir sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mengenalkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.**

Di Ujung Selat Malaka, Imigrasi Dumai Berbenah Menuju Layanan Serba Digital

Mon, 11 May 2026 11:45:00 +0700

Di sebuah kota pelabuhan yang hidup 24 jam di tepian Selat Malaka, lalu lintas manusia tak pernah benar-benar berhenti. Kapal datang dan pergi, pekerja migran melintas, wisatawan keluar-masuk, sementara aktivitas industri internasional terus bergerak di Kota Dumai.

Di tengah denyut itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menghadapi tantangan yang tak ringan: bagaimana menghadirkan pelayanan cepat, bersih, dan manusiawi di wilayah yang menjadi salah satu gerbang internasional strategis di pesisir timur Sumatera.

Beberapa tahun lalu, urusan paspor identik dengan antrean panjang, ketidakpastian jadwal, hingga kekhawatiran masyarakat terhadap praktik percaloan. Namun perlahan, wajah pelayanan itu berubah. Kini, sebagian besar proses dimulai dari genggaman tangan.

Melalui aplikasi M-Paspor, masyarakat dapat menentukan jadwal kedatangan sendiri, memperoleh kepastian kuota, hingga melakukan pembayaran secara elektronik tanpa harus bolak-balik ke kantor pelayanan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib, menyebut transformasi digital bukan hanya soal teknologi, melainkan bagian dari perubahan budaya pelayanan publik.

“Pelayanan keimigrasian hari ini harus cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu kami terus mendorong sistem yang modern agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat mengurus dokumen keimigrasian,” ujar Ruhiyat M Tolib.

Dari Pelayanan Manual ke Sistem Digital

Perubahan paling terasa terlihat pada layanan paspor. Seluruh pemohon kini diwajibkan mendaftar melalui aplikasi M-Paspor sebelum datang ke kantor imigrasi.

Melalui sistem itu, pemohon dapat memilih jadwal kedatangan, mendapatkan kepastian kuota pelayanan, mengunggah dokumen awal,

serta melakukan pembayaran secara non tunai.

Kebijakan ini sekaligus memangkas potensi antrean tidak terkendali dan mempersempit ruang praktik percaloan.

Meski demikian, Imigrasi Dumai tetap membuka layanan khusus atau walk-in bagi kategori tertentu seperti, paspor hilang, paspor rusak, perbedaan data, lansia di atas 60 tahun, anak di bawah lima tahun, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.

“Digitalisasi ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru kami ingin masyarakat memperoleh kepastian layanan tanpa harus menunggu lama ataupun bingung dengan prosedur,” kata Ruhiyat.

Syarat Pengurusan Paspor

Untuk pengajuan paspor baru, masyarakat umumnya wajib menyiapkan, KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta lahir/buku nikah/ijazah sebagai dokumen identitas, serta paspor lama bagi permohonan penggantian.

Sementara untuk penggantian paspor hilang atau rusak, pemohon diwajibkan melampirkan, surat kehilangan dari kepolisian (untuk paspor hilang), paspor rusak, identitas diri, dan dokumen pendukung lainnya sesuai hasil pemeriksaan petugas.

Setelah dokumen diverifikasi, pemohon akan menjalani wawancara, pengambilan biometrik foto dan sidik jari, sebelum paspor diproses.

Saat ini pemerintah juga telah menerapkan paspor elektronik atau e-paspor di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan keamanan dokumen perjalanan internasional.

Pelayanan Izin Tinggal WNA

Sebagai kota industri dan pelabuhan internasional, Dumai juga menjadi daerah yang cukup aktif dalam lalu lintas warga negara asing (WNA).

Karena itu, layanan izin tinggal menjadi salah satu sektor penting di Imigrasi Dumai.

Jenis layanan yang ditangani antara lain, Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS/KITAS), hingga perpanjangan izin tinggal bagi tenaga kerja asing maupun investor.

Dokumen yang umumnya diperlukan mencakup, paspor kebangsaan, visa sesuai peruntukan, surat sponsor/perusahaan, dokumen penjamin, hingga pelaporan keberadaan orang asing.

Dalam pengawasannya, Imigrasi Dumai juga aktif berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya.

Menurut Ruhiyat, pelayanan yang baik harus berjalan seimbang dengan pengawasan yang kuat.

“Kami tidak hanya berbicara soal pelayanan cepat, tetapi juga menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian yang profesional dan terukur,” tegasnya.

Komitmen Zero Pungli

Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan internasional, isu pungutan liar menjadi salah satu perhatian serius.

Karena itu, Imigrasi Dumai beberapa kali secara terbuka menegaskan komitmen pelayanan bebas pungli, termasuk dalam pengurusan dokumen keimigrasian maupun pelayanan shore pass bagi awak kapal asing.

Seluruh pembayaran resmi dilakukan melalui mekanisme negara dan tercatat dalam sistem elektronik. Ruhiyat memastikan pihaknya tidak memberi ruang terhadap praktik di luar ketentuan.

“Kami terus menekankan kepada seluruh jajaran bahwa pelayanan harus bersih, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat adalah hal yang paling penting,” ujarnya.

Pengalaman Warga: “Cepat dan Tidak Ribet”

Perubahan pelayanan itu dirasakan langsung masyarakat. Yeyen Melda Zulaiva, salah seorang warga Dumai yang baru mengurus paspor, mengaku terkejut dengan proses pelayanan yang menurutnya jauh lebih cepat dibanding bayangannya.

“Saya pikir urus paspor itu ribet dan antre lama, ternyata sekarang prosesnya cepat. Petugas juga ramah dan menjelaskan dengan baik dari awal sampai selesai,” katanya.

Menurut Yeyen, sistem pendaftaran melalui M-Paspor membuat jadwal pelayanan menjadi lebih tertata.

“Karena sudah pilih jadwal sendiri lewat aplikasi, jadi saat datang tinggal mengikuti proses. Tidak berdesakan dan pelayanannya nyaman,” ujarnya.

Wajah Baru Pelayanan Perbatasan

Transformasi pelayanan di Imigrasi Dumai sesungguhnya bukan hanya tentang gedung, aplikasi, atau sistem antrean digital.

Lebih dari itu, perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ulang kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan negara.

Di kota pelabuhan yang menjadi pintu keluar-masuk Indonesia di tepian Selat Malaka ini, Imigrasi Dumai perlahan mencoba menunjukkan wajah birokrasi yang berbeda: lebih cepat, lebih terbuka, dan semakin dekat dengan masyarakat.**

Pemohon Kini Wajib Daftar M-Paspor, Imigrasi Dumai Tegaskan Layanan Kini Serba Digital

Mon, 11 May 2026 00:38:00 +0700

DUMAI — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menegaskan tidak lagi melayani permohonan paspor reguler tanpa pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan pelayanan berjalan tertib, transparan, dan menghindari penumpukan antrean di kantor pelayanan.

Penegasan itu disampaikan menyusul masih ditemukannya masyarakat yang datang langsung ke kantor imigrasi tanpa melakukan registrasi daring terlebih dahulu. Dalam skema pelayanan terbaru, pemohon diwajibkan memilih jadwal kedatangan melalui aplikasi sebelum proses permohonan paspor dilakukan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib, menilai sistem digital melalui M-Paspor bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah untuk membangun pelayanan publik yang lebih pasti dan profesional.

“Melalui M-Paspor, masyarakat mendapatkan kepastian kuota, bisa memilih jadwal sendiri, serta memperoleh sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, dan transparan. Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan pelayanan yang tertib dan efisien,” ujar Ruhiyat M Tolib.

Ia menegaskan, permohonan paspor tanpa pendaftaran online tidak akan diproses, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang masuk kategori pelayanan khusus atau prioritas.

Adapun layanan walk-in hanya diberikan untuk kasus tertentu seperti paspor hilang, paspor rusak, perbedaan data, serta kelompok prioritas meliputi lanjut usia di atas 60 tahun, anak di bawah lima tahun, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.

Menurut Ruhiyat, pengaturan berbasis aplikasi menjadi instrumen penting untuk meminimalisasi praktik percaloan sekaligus mempercepat alur pelayanan di lapangan.

“Kami ingin masyarakat datang ke kantor imigrasi dengan jadwal yang sudah pasti, sehingga tidak ada lagi antrean panjang maupun ketidakjelasan pelayanan. Semua diarahkan lebih modern dan terukur,” katanya.

Dalam informasi yang disampaikan melalui media sosial resmi Imigrasi Dumai, penggunaan aplikasi M-Paspor juga disebut memberikan sejumlah keuntungan bagi pemohon, mulai dari kepastian kuota layanan, fleksibilitas memilih jadwal kedatangan, kemudahan pembayaran, hingga pengelolaan antrean yang lebih sistematis.

Langkah digitalisasi pelayanan itu sekaligus menjadi penanda perubahan pola pelayanan keimigrasian yang kini semakin mengedepankan efisiensi dan transparansi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan internasional.**

Hadiri SPENLAS, Junjung Mangatas Serukan Perang terhadap Bullying dan Dorong Generasi Berprestasi

Sat, 09 May 2026 18:04:00 +0700

DUMAI – Panggung “Sinema Edukasi” yang digelar SMP Negeri 11 Dumai dalam rangka Gema Pameran Hasil Karya Kokurikuler SPENLAS Generasi 18 di Gedung Sri Bunga Tanjung (Pendopo), Sabtu (09/05/2026), bukan sekadar ajang unjuk kreativitas pelajar.

Di balik kemeriahan karya dan penampilan siswa, terselip pesan kuat tentang masa depan pendidikan serta ancaman serius perundungan di lingkungan sekolah.

Kegiatan yang dihadiri Anggota DPRD Kota Dumai, Junjung Mangatas, A.Md itu menjadi ruang apresiasi bagi siswa untuk menampilkan kemampuan di bidang seni, pendidikan, hingga kreativitas berbasis sinema edukasi yang dikemas inovatif dan modern.

Dalam sambutannya, Junjung menekankan pentingnya keberanian generasi muda dalam melahirkan gagasan baru dan terus mengejar pendidikan setinggi mungkin.

“Timbulkan ide-ide untuk melahirkan temuan-temuan baru, baik di bidang seni, olahraga, sains, maupun pendidikan lainnya,” ujar Junjung Mangatas di hadapan para pelajar dan orang tua murid.

Ia berharap siswa-siswi SMP Negeri 11 Dumai, khususnya kelas IX, tidak berhenti pada pendidikan dasar dan mampu melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Namun di tengah semangat kreativitas tersebut, Junjung juga menyoroti persoalan perundungan atau bullying yang dinilainya masih menjadi ancaman nyata bagi dunia pendidikan. Ia mengingatkan bahwa dampak perundungan tidak bisa dianggap sepele karena dapat menghancurkan mental hingga mengancam keselamatan anak.

“Saya mendengar memang ada beberapa persoalan yang dialami anak-anak kita akibat perundungan. Perundungan ini bukan hanya membuat anak tidak mau sekolah, menjadi malas, dan merasa takut, tetapi bahkan dapat mengancam nyawa,” tegasnya.

Politisi tersebut meminta pihak sekolah lebih peka dan serius dalam mengawasi kondisi psikologis maupun lingkungan sosial para siswa agar tidak muncul kasus yang dapat mencoreng dunia pendidikan.

“Harapan kami agar pihak sekolah lebih memperhatikan para muridnya. Jangan sampai terjadi kasus yang dapat mencoreng nama baik sekolah, terlebih jika sampai menimbulkan korban dari anak-anak kita,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan potensi siswa, Junjung Mangatas juga menyerahkan bantuan alat olahraga kepada pihak sekolah. Bantuan itu diharapkan mampu mendorong semangat pelajar dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga.

Kegiatan Sinema Edukasi SPENLAS Generasi 18 turut dihadiri para guru, orang tua murid, dan tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan bersama agar pelajar Dumai terus tumbuh sebagai generasi kreatif, berprestasi, dan terbebas dari kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah.**

Menaker: BLK Kini Tak Sekadar Tempat Pelatihan, tapi Juga Inkubator Bisnis

Fri, 08 May 2026 22:24:00 +0700

Bandung - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan kerja, tetapi juga dikembangkan menjadi inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, pada tahun 2026.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis. Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujar Yassierli.

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5/2026).

Dalam arahannya, Yassierli memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri, optimalisasi BLK, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Untuk mempercepat transformasi tersebut, pengelolaan BLK kini diarahkan menggunakan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pencari kerja memperoleh layanan yang tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” katanya.

Lebih lanjut, BLK juga akan memperkuat kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan vokasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam pengelolaannya, BLK akan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi, memastikan pelatihan tepat sasaran, serta mempermudah evaluasi dampak program pelatihan.

Selain penguatan layanan dan kolaborasi, Yassierli juga menekankan pentingnya peran kehumasan dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat terkait layanan dan pemanfaatan BLK.

“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yassierli.**

Bangun Dunia Kerja Inklusif, Kemnaker Siap Dampingi Perusahaan Serap Tenaga Kerja Disabilitas

Fri, 08 May 2026 22:23:00 +0700

Blitar – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja (akomodasi yang layak) hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

“Kami ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kemnaker hadir untuk mendampingi, mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif dan nyaman,” ujar Cris Kuntadi saat melakukan peninjauan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Malang dan Blitar pada Kamis–Jumat (7–8 Mei 2026).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin.

Dalam kunjungan tersebut, Kemnaker memberikan apresiasi kepada empat entitas usaha, yakni PT Burger Buto, PT Gandum, Rumah Batik Kinarsih, dan Warung Bambu Barokah, yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Cris, praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui pemenuhan kewajiban kuota 1 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas potensi kerja penyandang disabilitas,” tegasnya.

Kemnaker juga mengapresiasi keberanian perusahaan dalam membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang masih kerap menghadapi stigma, seperti disabilitas mental di Rumah Batik Kinarsih serta disabilitas intelektual (tunagrahita) di PT Burger Buto dan Warung Bambu Barokah.

“Stigma sering kali menjadi hambatan terbesar. Namun perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas mental maupun intelektual mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha,” tambah Cris.

Kemnaker berharap praktik baik dari Malang dan Blitar tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih setara dan inklusif.

“Kami ingin semakin banyak perusahaan menyadari bahwa dunia kerja yang inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memperkuat produktivitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” pungkasnya.

Perang Total Lawan Narkoba, Rutan Dumai Gandeng BNN-TNI-Polri Gelar Ikrar Bersama, Penyuluhan dan Razia Hunian

Fri, 08 May 2026 20:03:00 +0700

DUMAI – Komitmen memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan ditegaskan serius oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai. Bersama Badan Narkotika Nasional, unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rutan Dumai menggelar ikrar perang melawan narkoba yang dilanjutkan dengan razia kamar hunian warga binaan, Jumat (08/05/2026) pagi.

Kegiatan tersebut menjadi simbol kuat sinergitas antarinstansi dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba, pungutan liar, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Usai pelaksanaan ikrar bersama, petugas gabungan langsung melakukan inspeksi dan penggeledahan di sejumlah kamar hunian tahanan. Dalam razia tersebut, petugas menemukan berbagai benda padat dan benda tajam yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Tak hanya penindakan, kegiatan juga diisi dengan penyuluhan dan edukasi oleh pihak BNN kepada seluruh pegawai rutan maupun warga binaan. Penyuluhan itu menitikberatkan pada bahaya narkotika, dampak hukum, hingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen institusinya dalam mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan berintegritas.

“Ikrar ini bukan hanya seremonial, tetapi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan zero narkoba di lingkungan Rutan Dumai. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat narkoba ataupun pelanggaran lainnya. Jika ada petugas yang terbukti melanggar, akan kami tindak tegas mulai dari pencopotan jabatan hingga proses pidana,” tegas Enang Iskandi.

Ia juga memastikan pengawasan internal akan terus diperketat melalui sinergi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait demi menjaga marwah pemasyarakatan yang bersih, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Langkah tegas yang dilakukan Rutan Dumai tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan di luar, tetapi juga menyasar secara serius ke dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.**

Pertamina Perluas Program Pengelolaan Mangrove dan Pelatihan Vokasi di Dumai, Komitmen Nyata Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Fri, 08 May 2026 15:14:00 +0700

Dumai, 08 Mei 2026 — PT Pertamina Patra Niaga melalui Fungsi Project R&P Dumai terus memperkuat komitmennya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah operasional Kota Dumai. Komitmen ini dibuktikan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Project Sustainability & Community Development Initiative antara Pertamina Patra Niaga dengan Universitas Riau dan Badan Latihan Kerja Provinsi Riau Tahun 2026.

Penandatanganan PKS dilaksanakan di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau pada 30 April 2026 oleh Sr. Project Manager New DHT Complex Dumai, Basuki Winarno dengan dan Kepala LPPM Universitas Riau Prof. Dr. Mubarak, M. Si serta Ketua pengurus KPRI BLK Provinsi Riau, Andy Kurniawan, ST.

Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai yang difokuskan pada dua sektor utama, yakni pengelolaan biodiversitas melalui konservasi mangrove dan pengembangan kawasan eco-eduwisata, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Program tersebut mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan masyarakat, penguatan kewirausahaan, hingga pengembangan model pembangunan berbasis keberlanjutan yang nantinya akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Sr. Project Manager New DHT Complex Dumai, Basuki Winarno mengatakan bahwa Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk implementasi Program Strategic Initiative Direktorat Infrastruktur, Proyek & Asset Integrity PT Pertamina Patra Niaga yaitu PRASAKTI KARYA SADHANA. “Kolaborasi ini diharapkan menjadi wadah transfer pengetahuan, penguatan kompetensi, serta menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan inklusif,” ujar Basuki.

Ia menambahkan, penandatanganan PKS ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem kolaboratif antara dunia industri, akademisi, dan lembaga pelatihan vokasi dalam menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan

“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan implementasi program sustainability dan community development dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tambah Basuki.

Pada sektor lingkungan, PT Pertamina Patra Niaga bersama Universitas Riau melanjutkan program pengelolaan biodiversitas mangrove yang telah berjalan sejak 2023 untuk mendukung pengembangan Eco Edupark Dumai sebagai pusat edukasi, penelitian, dan wisata mangrove berbasis lingkungan. Sejak program tersebut bergulir, Fungsi Project R&P Dumai Pertamina Patra Niaga turut berkontribusi mendukung pelestarian ekosistem mangrove melalui program biodiversitas dan forestasi lewat kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pembibitan secara berkelanjutan.

Pada tahun ini, program pengelolaan mangrove tersebut diperkuat melalui penanaman 2.000 bibit mangrove serta pembangunan infrastruktur jembatan di kawasan pesisir Kampus UNRI Purnama. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pelestarian biodiversitas pesisir, tetapi juga memperkuat fungsi mangrove sebagai pelindung alami kawasan pantai dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Langkah tersebut menjadi bagian penting komitmen Perusahaan dalam implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Di sektor pembangunan sosial, melalui kerjasama dengan BLK Provinsi Riau, Pertamina Patra Niaga Fungsi Project R&P Dumai akan menghadirkan program pelatihan operator listrik industri untuk masyarakat di lima kelurahan ring 1 Perusahaan, diantaranya yaitu Kelurahan Tanjung Palas, Jaya Mukti, Buluh Kasap, Laksamana, dan Bukit Datuk.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri, seiring dengan posisi Kota Dumai sebagai salah satu kawasan Industri nasional. Inisiatif ini menjadi wujud nyata komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Patra Niaga Project R&P Dumai dan Kilang Pertamina Dumai dalam menghadirkan kebermanfaatan sosial dan penciptaan nilai tambah untuk masyarakat, khususnya di wilayah sekitar operasional Project R&P Dumai.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga melalui Fungsi Project R&P Dumai juga telah melaksanakan pelatihan pengelasan SMAW 3G pada Juni 2025 serta pelatihan tata boga pada 2024 sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas masyarakat yang dijalankan secara berkelanjutan.

Melalui inisiatif kolaborasi ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya tidak hanya dalam penyediaan suplai energi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga menciptakan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.**

Dari Pagar Kantin ke Menara Bor: Dua Pemuda Riau Tembus Kerasnya Industri Migas Lewat Vokasi PHR

Fri, 08 May 2026 13:14:00 +0700

DURI, 8 Mei 2026 – Bagi Chandra Setiawan, debu jalanan dan deru mesin rig pengeboran bukanlah pemandangan asing. Selama bertahun-tahun, pemuda asal Balam KM 15, Kabupaten Rokan Hilir ini, menghabiskan hari-harinya berjualan bersama ibunya. Chandra menjajakan makanan dari satu lokasi proyek rig ke lokasi lainnya demi menyambung hidup.

Berawal dari menata dagangan di luar pagar area kerja migas, kini Chandra bersiap mengenakan seragam kebanggaan sebagai bagian dari kru profesional di atas menara bor. Perjalanan pemuda ini memotret jelas bagaimana ketekunan seorang anak berbakti mampu membawanya melampaui pagar pembatas dan benar-benar "naik kelas".

Perjalanan ini dimulai pada tahun 2023. Saat itu, Chandra mulai membantu ibunya menjajaki kerasnya hidup dengan berjualan tak jauh dari lokasi Rig PDSI beroperasi. Ke mana pun raksasa besi itu berpindah (moving), ke sana pula Chandra dan ibunya membawa dagangan. Mulai dari Balam KM 12, KM 16, hingga menyeberang ke area Bangko dan Sintong.

"Kami ikut ke mana rig itu pindah. Kalau lokasinya masih terjangkau, kami buka lapak di sana. Pernah istirahat sebentar karena rig pindah ke Duri yang terlalu jauh, tapi semangat kami tidak pernah surut untuk kembali lagi saat ada rig lain yang mendekat," kenang Chandra.

Bagi Chandra, rig pengeboran adalah sumber magnet tersendiri. Menyaksikan para pekerja mengoperasikan alat berat menumbuhkan keinginan kuat dalam dirinya untuk suatu hari nanti turut mengenakan seragam kerja dan helm keselamatan.

Titik balik kehidupan Chandra datang di awal tahun 2025. Melalui informasi dari grup Karang Taruna, ia mengetahui adanya program Vokasi Migas yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Tanpa ragu, ia mendaftar. Rangkaian tes ketat, mulai dari seleksi administrasi hingga Medical Check-Up (MCU), berhasil ia lalui. Kerja kerasnya berbuah manis; ia terpilih untuk mengikuti pelatihan intensif di Indonesia Drilling Training Center (IDTC) Indramayu selama dua bulan.

Di sana, Chandra tidak lagi melihat rig dari balik pagar kantin. Ia mempelajari regulasi, teknis pekerjaan, hingga aspek keselamatan kerja (safety) yang sangat ketat. "Di IDTC, saya belajar banyak hal yang sebelumnya hanya bisa saya lihat dari jauh. Kami diajarkan untuk memahami setiap detail operasi di lapangan," jelasnya.

Sepulang dari IDTC, sembari menunggu jadwal magang resmi di Rig PDSI, Chandra tidak lantas berpangku tangan. Ia kembali ke habitat lamanya: membantu ibunya berjualan di sekitar Rig PDSI yang saat itu beroperasi di Menggala dan Sintong. Namun, takdir baik segera menjemput. Pada April 2026, perjuangannya membuahkan hasil nyata. Chandra mendapatkan panggilan kerja untuk bergabung di Rig PDSI.

"Saya ingin membanggakan orang tua saya. Saya ingin membuktikan bahwa anak seorang penjual makanan di area rig juga bisa menjadi tenaga profesional di sana," ungkap Chandra dengan nada bangga.

Wahyu Kurniawan

Kisah perjalanan Wahyu Kurniawan menawarkan dimensi yang berbeda. Sebagai putra daerah berdarah Sakai, langkah Wahyu menembus industri hulu migas menjadi representasi nyata dari inklusivitas program vokasi ini.

Bagi Wahyu, bergabung di PDSI melalui ekosistem pendidikan PHR menjadi wujud kebanggaan kultural bahwa putra daerah bisa berkiprah di tanah kelahirannya sendiri. "Ini adalah pembuktian bahwa pemuda asli daerah mampu bersaing di dunia kerja modern," ujar Wahyu.

Perjalanannya tidak instan. Wahyu sempat mengalami fase ragu dan hampir menyerah saat menghadapi tantangan teori dan praktik lapangan yang menguras energi. Namun, dukungan keluarga dan keinginan untuk memberikan masa depan yang lebih baik menjadi bahan bakarnya. “Alhamdulillah, hasil usaha itu kini terlihat. Ini adalah pertaruhan sebuah kepercayaan. Saya ingin menjadi inspirasi bagi generasi muda Suku Sakai lainnya bahwa kita bisa berkontribusi langsung di industri migas," tambahnya.

Chandra membawa semangat kegigihan seorang anak yang berbakti, sementara Wahyu merepresentasikan keberhasilan afirmasi talenta lokal. Keduanya kini berdiri di atas lantai rig yang sama, membuktikan bahwa dedikasi dan kesempatan yang tepat dapat mengubah garis tangan.

"Saya berharap, dengan pengalaman di migas nantinya, suatu saat saya bisa berkontribusi lebih luas lagi langsung di PT Pertamina Hulu Rokan," harap Wahyu.

Jejak keberhasilan Chandra dan Wahyu memberikan potret nyata dari dampak investasi sosial di wilayah kerja PHR. Sinergi Program Penguatan Ekosistem Vokasi yang diinisiasi PHR bersama PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) sukses menjembatani talenta lokal di Provinsi Riau agar sejajar dengan standar industri global.

Chandra Setiawan

TENTANG PHR ZONA ROKAN

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018.

Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.**

Polsek Dumai Timur dan PT PGAS Solution Riau Perkuat Sinergi Lewat Sosialisasi P3K dan Senam Bersama

Fri, 08 May 2026 13:04:00 +0700

DUMAI – Dalam upaya mempererat sinergitas serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, jajaran Polsek Dumai Timur menggelar kegiatan olahraga senam bersama dengan karyawan PT PGAS Solution⁠ Riau, Jumat (8/5/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Polsek Dumai Timur, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai itu dipimpin langsung Kapolsek Dumai Timur Kompol Dr. Aditya Reza Syaputra bersama Riau Area Head PT PGAS Solution⁠, M. Agung Gede A.P.

Suasana penuh kebersamaan tampak mewarnai kegiatan sejak pukul 07.30 WIB. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran fisik, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara kepolisian dengan dunia usaha di Kota Dumai.

Usai pelaksanaan senam bersama, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang disampaikan langsung oleh Fitri dari PT PGAS Solution⁠. Materi yang diberikan menitikberatkan pada langkah cepat penanganan awal terhadap korban kecelakaan guna meminimalisir risiko fatal sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Kapolsek Dumai Timur Kompol Dr. Aditya Reza Syaputra menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi positif antara institusi kepolisian dan perusahaan dalam membangun budaya hidup sehat serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin membangun kekompakan, menjaga kesehatan personel, sekaligus menambah wawasan tentang penanganan pertama saat terjadi kecelakaan. Sinergitas seperti ini sangat penting untuk terus diperkuat,” ujarnya.**

Cetak Milestone di Kuartal II 2026, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Lifting LPG Reborn ke Depot LPG Dumai

Thu, 07 May 2026 08:05:00 +0700

DUMAI — Di tengah dinamika geopolitik global sepanjang 2026 yang memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi, PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Pertamina Dumai) menunjukkan peran strategisnya dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta ketahanan energi nasional. Hal ini diwujudkan lewat lifting/pengiriman produk LPG Reborn sebesar 500 MT (setara 500.000 kg) ke Depot Gas LPG Dumai melalui jaringan pipa pada Selasa (5/5).

Peresmian lifting kembali LPG Reborn dari Kilang Pertamina Dumai ini ditandai secara simbolis melalui penekanan sirine oleh Direktur Operasi Kilang PT PPN, Didik Bahagia, dalam rangkaian kunjungan kerja (Management Walkthrough) ke Kilang Dumai yang bertepatan dengan Apel Siaga Grand Safety Talk Turn Around (TA) Mayor 2026. “Capaian ini merupakan respons nyata atas tantangan ketidakpastian pasokan energi global serta meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri, yang menempatkan LPG sebagai komoditas strategis dan membutuhkan penguatan dari sisi produksi domestik,” ujar Didik Bahagia.

Didik turut mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh Perwira Kilang Dumai atas capaian lifting LPG Reborn tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini mencerminkan kemampuan Kilang Dumai dalam menjawab tantangan global sekaligus menjaga keandalan pasokan energi nasional.

Kegiatan lifting LPG reborn ini merupakan respon cepat Kilang Dumai dalam melihat ketidakpastian pasokan energi global serta meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri. Sebagai salah satu komoditas krusial yang sangat dibutuhkan masyarakat atau para pelaku usaha, termasuk UMKM, pasokan LPG perlu diperkuat melalui peningkatan produksi domestik. Melalui optimalisasi unit proses, Kilang Dumai kembali mampu memproduksi dan melaksanakan lifting LPG sebagai kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

General Manager PT PPN Kilang Dumai, Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan keandalan operasional dan kinerja fasilitas. “Melalui peremajaan sarana dan fasilitas, serta optimalisasi kualitas dan kuantitas produk LPG, pada April 2026 Kilang Dumai kembali berhasil melaksanakan lifting LPG Reborn ke Integrated Terminal LPG Dumai,” ujar Iwan.

Keberhasilan lifting LPG reborn ini, lanjut Iwan, tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh Perwira Kilang Dumai serta dukungan dari masyarakat. “Semoga kontribusi dari Kilang Dumai dalam memenuhi kebutuhan LPG dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” sambungnya.

Capaian ini menjadi milestone penting bagi Kilang Pertamina Dumai pada kuartal II 2026 sekaligus melanjutkan keberhasilan Februari 2024 yang berhasil mencatatkan tonggak penting dengan terlaksananya produksi dan penyaluran LPG kepada konsumen. Hal ini menjadi bukti nyata kapabilitas Kilang Dumai dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Kendati sempat terhenti, melalui upaya optimasi serta peningkatan keandalan fasilitas yang dilakukan secara kontinu dan konsisten, pada April 2026 Kilang Dumai kembali mencatatkan capaian penting dengan berhasil memproduksi LPG ke Terminal Domestic Gas Dumai. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi dan ketangguhan seluruh Perwira, sekaligus mempertegas peran Kilang Dumai sebagai kilang strategis di wilayah Sumbagut dalam menjaga kesinambungan pasokan energi bagi masyarakat.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai, Tengku Muhammad Rum menambahkan bahwa dengan ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini, stabilitas energi nasional juga dapat semakin diperkuat dengan dukungan seluruh masyarakat melalui gerakan bijak menggunakan energi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memulai perilaku bijak menggunakan energi sebagai upaya kita bersama menjaga stabilitas energi nasional,” pungkas Muhamammad Rum.

Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai berkomitmen mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menjaga keandalan operasional serta memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan distribusi energi berjalan aman, lancar, dan berkelanjutan.**

Tangan Dingin Suparman Bangun Kemandirian Ekonomi Bangko Jaya

Thu, 07 May 2026 07:41:00 +0700

BENGKALIS, 6 Mei 2026 – “Kita hidup dikelilingi raksasa industri sawit, pantang rasanya jika kita hanya diam tanpa berproses. Dengan akal dan tekad, limbah yang dulunya terbuang sia-sia kini menjadi kunci untuk memutus rantai ketergantungan.”

Kalimat menggugah itu meluncur tegas dari Suparman Amir (48), sosok penggerak Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bangko Jaya Sejahtera. Di tengah kepungan industri kelapa sawit yang masif, kelompok ini berhasil mentransformasi limbah sawit dan peternakan menjadi sumber daya bernilai tinggi bagi perikanan dan pertanian.

Sebelum inovasi ini berkembang, aktivitas budidaya ikan dan pertanian di Desa Bangko Jaya berada dalam tekanan berat. Tingginya harga pakan pabrikan dan pupuk kimia membuat biaya operasional membengkak, bahkan menggerus hampir seluruh hasil panen. Di sisi lain, potensi limbah seperti solid sawit, abu boiler, dan kotoran ternak yang melimpah belum mampu dimanfaatkan akibat keterbatasan pengetahuan dan teknologi.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, Suparman bersama anggota Pokdakan mulai menggagas solusi berbasis potensi lokal. Inisiatif cemerlang warga ini kemudian disambut baik oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Perusahaan hulu migas ini hadir menyinergikan langkah warga dengan program Desa Energi Berdikari (DEB).

Melalui program pendampingan ini, Pokdakan Bangko Jaya Sejahtera mendapatkan pelatihan pembuatan pakan mandiri, manajemen keuangan, hingga produksi probiotik. Hadirnya fasilitas seperti mesin pencacah pakan, alat penepung, serta fasilitas Solar Dryer House turut mempercepat proses produksi pakan yang lebih higienis dan efisien.

Dengan memanfaatkan limbah sawit sebagai bahan utama, kelompok ini berhasil memproduksi pakan ikan mandiri dengan formulasi yang teruji. Sebagai langkah turunan, mereka turut mengembangkan pupuk kompos organik berbasis bio slurry dari reaktor biogas yang diproses secara optimal menggunakan energi surya.

Perubahan nyata pun dirasakan. Biaya pakan ikan berhasil ditekan hingga 40%, dari sebelumnya Rp15-16 ribu per kilogram menjadi sekitar Rp8-9 ribu per kilogram. Dari 10 kolam bioflok aktif, produksi lele kini mencapai ±537 kilogram per siklus panen. Tercatat total keuntungan mencapai Rp64,4 juta dan peningkatan pendapatan rata-rata anggota sebesar Rp6,4 juta per siklus.

Di sektor pertanian, penggunaan pupuk organik mandiri mampu mengurangi biaya pembelian pupuk kimia hingga 50%, sekaligus meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen.

Manager CID PHR Regional 1, Iwan Ridwan Faizal, menyampaikan bahwa keberhasilan ini menjadi contoh nyata bagaimana inisiatif akar rumput dapat menjadi katalis perubahan yang berkelanjutan.

“PHR percaya bahwa kekuatan pembangunan desa terletak pada inisiatif masyarakatnya. Melalui kolaborasi erat dengan kelompok masyarakat, kami memfasilitasi inovasi berbasis potensi lokal yang meningkatkan nilai ekonomi sejalan dengan prinsip penguatan kemandirian serta ketahanan lingkungan masyarakat,” ujar Iwan.

Ke depan, Pokdakan Bangko Jaya Sejahtera berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi mereka, termasuk membuka peluang komersialisasi produk pakan dan pupuk mandiri setelah memenuhi standar regulasi. Transformasi ini menjadi bukti bahwa dari desa, lahir solusi nyata untuk kemandirian ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan.**

Mulai 1 Juni 2026, Buang Sampah Sembarangan di Dumai Terancam Denda hingga Rp500 Ribu dan Sanksi Pidana

Wed, 06 May 2026 19:21:00 +0700

DUMAI – Pemerintah Kota Dumai tak lagi memberi ruang bagi perilaku abai terhadap kebersihan. Terhitung mulai 1 Juni 2026, sanksi tegas diberlakukan bagi siapa pun baik individu, perusahaan swasta, maupun badan usaha yang kedapatan membuang sampah sembarangan.

Kebijakan ini merujuk pada Edaran Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2026 yang menegaskan pemberlakuan sanksi berlapis, mulai dari sanksi sosial, denda administratif hingga maksimal Rp500 ribu, bahkan ancaman pidana untuk pelanggaran berat.

Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS, dalam wawancara pada Rabu (06/05/2026), menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kota.

“Ini bukan sekadar imbauan, tapi komitmen tegas pemerintah. Mulai 1 Juni 2026, tidak ada lagi toleransi bagi yang membuang sampah sembarangan. Sanksi akan diberlakukan sesuai aturan, bahkan bisa berujung pidana untuk pelanggaran berat,” tegas Paisal.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai, Yudha Pratama, turut mengimbau masyarakat untuk beralih pada sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di setiap kelurahan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berlangganan di LPS yang ada di kelurahan masing-masing. Dengan begitu, sampah bisa dijemput setiap hari dari rumah oleh petugas, sehingga tidak ada alasan lagi membuang sampah sembarangan,” ujar Yudha.

Menurutnya, sistem berlangganan ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi solusi konkret dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.

Pemerintah berharap, dengan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan fasilitas pengelolaan yang memadai, persoalan sampah di Dumai dapat ditekan secara signifikan. Kini, pilihan ada di tangan masyarakat: tertib atau siap menerima sanksi.**

Bullying Guncang Dunia Pendidikan, DPRD Dumai Jadwalkan Kunjungan ke Sekolah dan Evaluasi Total

Wed, 06 May 2026 17:00:00 +0700

DUMAI – Kasus dugaan perundungan (bullying) terhadap seorang siswa kelas I di SMP Negeri 8 Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, kini memasuki babak serius. DPRD Kota Dumai melalui Komisi I memastikan akan turun langsung ke lapangan dengan mengagendakan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa, 12 Mei 2026.

Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa lembaga legislatif tidak akan mentolerir praktik kekerasan di lingkungan pendidikan, terlebih ketika menyangkut keselamatan dan masa depan anak.

Anggota Komisi I DPRD Kota Dumai sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Junjung Mangatas Simorangkir, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret untuk mengungkap fakta dan memastikan penanganan berjalan transparan.

“Kami di Komisi I DPRD Dumai sudah mengagendakan kunjungan ke SMPN 8 Guntung pada tanggal 12 Mei. Kami ingin melihat langsung bagaimana kasus ini ditangani, sekaligus memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegas Junjung.

Ia menekankan bahwa peristiwa ini tidak boleh direduksi sebagai kenakalan biasa, melainkan harus dipandang sebagai persoalan serius yang menyangkut perlindungan anak.

“Ini bukan kenakalan remaja yang bisa dianggap sepele. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak. Negara harus hadir, apalagi korban adalah anak yang membutuhkan perlindungan lebih,” ujarnya dengan nada tegas.

Melalui kunjungan tersebut, DPRD Dumai akan meminta penjelasan komprehensif dari pihak sekolah, mulai dari kronologi kejadian, langkah penanganan yang telah dilakukan, hingga sistem pengawasan internal yang diterapkan.

“Kami akan meminta penjelasan secara terbuka dari pihak sekolah. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi, apa langkah yang sudah diambil, dan bagaimana sistem pengawasan berjalan. Semua harus jelas,” lanjutnya.

Lebih jauh, DPRD Dumai juga mendesak Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sekolah. Jika ditemukan adanya kelalaian, DPRD menegaskan tidak akan ragu mendorong tindakan tegas.

“Kalau ada kelalaian, harus ada konsekuensi. Kita tidak ingin lingkungan sekolah menjadi tempat yang tidak aman bagi anak-anak,” katanya.

Sebagai langkah strategis ke depan, DPRD Dumai juga akan mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying di setiap sekolah, sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan sistem pengawasan siswa.

DPRD Dumai memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, serta menjamin korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara maksimal.

“Anak-anak harus dilindungi. Sekolah harus menjadi ruang aman dan nyaman untuk belajar. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” tutup Junjung.**

DPRD Dumai Geram! Seorang Siswa SMPN Jadi Korban Bullying

Wed, 06 May 2026 14:21:00 +0700

DUMAI – Dugaan kasus perundungan (bullying) yang menimpa seorang siswa kelas I di SMP Negeri 8 Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, memantik reaksi keras dari DPRD Kota Dumai. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan persoalan serius yang menyentuh aspek perlindungan anak dan keamanan lingkungan pendidikan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Dumai sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Junjung Mangatas Simorangkir, menegaskan bahwa negara tidak boleh abai, terlebih korban diketahui merupakan seorang anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan ekstra.

“Ini bukan sekadar kenakalan siswa. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak. Apalagi korban adalah anak yatim, negara wajib hadir memberikan perlindungan,” tegasnya.

Sebagai bentuk respons cepat, DPRD Kota Dumai melalui Komisi I yang membidangi pendidikan dijadwalkan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 8 Guntung pada Selasa, 12 Mei 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara serius, transparan, dan tidak ditutup-tutupi.

“Kami akan meminta penjelasan langsung dari pihak sekolah terkait kronologi kejadian, langkah penanganan yang sudah dilakukan, serta bagaimana sistem pengawasan di sekolah ini berjalan,” ujarnya.

Junjung menekankan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Ia menilai, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan di lingkungan sekolah.

Tak hanya itu, DPRD Dumai juga mendorong Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk segera melakukan audit dan evaluasi terhadap manajemen sekolah, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian dalam pengawasan.

“Kalau memang ada kelalaian, tentu harus ada tindakan tegas. Kita tidak ingin kasus seperti ini terulang kembali,” tambahnya dengan nada serius.

Dalam jangka panjang, DPRD Dumai berkomitmen memperkuat sistem pencegahan dengan mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying di seluruh sekolah, serta meningkatkan pendidikan karakter dan pengawasan terhadap siswa secara berkelanjutan.

DPRD Kota Dumai memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, sekaligus menjamin korban mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, serta pemulihan yang layak.

“Anak-anak harus dilindungi. Sekolah harus menjadi tempat yang aman. Itu tidak bisa ditawar,” tutup Junjung dengan tegas.**

Rancang Masa Depan Sejak Dini, SMAN 1 Dumai Bekali 288 Siswa Kelas X Lewat Sosialisasi Mapel Pilihan Berbasis Minat dan Karier

Wed, 06 May 2026 11:38:00 +0700

DUMAI – Komitmen membangun generasi unggul dan terarah kembali ditegaskan Kepala SMAN 1 Dumai, Rafles, S.Pd, melalui langkah strategis pendidikan. Bertempat di Aula Oemar Ahmad SMAN 1 Dumai, Kamis (23/4/2026), pihak sekolah menggelar Sosialisasi dan Advokasi Pemilihan Mata Pelajaran (Mapel) Pilihan bagi siswa kelas X Tahun Pelajaran 2025/2026.

Kegiatan yang diikuti sebanyak 288 siswa, bersama guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas tersebut berlangsung intens selama satu hari, dengan fokus utama membekali peserta didik dalam menentukan pilihan mapel fase F (kelas XI) secara tepat dan terarah.

Langkah ini bukan sekadar rutinitas akademik, melainkan bagian dari strategi besar sekolah dalam menyiapkan masa depan siswa sejak dini—mulai dari pemetaan potensi diri hingga perencanaan studi lanjutan dan karier profesional.

“Kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu memilih mata pelajaran sesuai bakat, minat, dan kemampuan akademiknya, sehingga ketika berada di kelas XI nanti, mereka sudah memiliki arah yang jelas dalam merancang studi dan karier masa depan,” tegas Rafles.

Ia menambahkan, sosialisasi dan advokasi ini memiliki peran penting dalam empat aspek utama. Pertama, penyelarasan potensi diri, yakni membantu siswa mengenali bakat dan minat agar tidak salah dalam menentukan pilihan. Kedua, arah karier dan masa depan, dengan menghubungkan mapel pilihan terhadap peluang studi di perguruan tinggi hingga dunia kerja.

Selanjutnya, pemahaman kurikulum juga menjadi fokus, agar siswa memahami struktur dan muatan kurikulum yang berlaku di sekolah. Terakhir, peningkatan prestasi belajar, di mana pemilihan mapel yang tepat diyakini mampu mendorong motivasi serta tanggung jawab siswa dalam proses belajar.

Dalam kesempatan tersebut, Rafles turut memaparkan 12 mata pelajaran pilihan yang ditawarkan sekolah, yang terbagi dalam beberapa kelompok, yakni kelompok IPA (Matematika Lanjutan, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika), kelompok IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah Lanjutan), kelompok Bahasa dan Budaya (Bahasa Inggris Lanjutan, Bahasa Jepang), serta kelompok Seni dan Prakarya (Prakarya dan Kewirausahaan/PKWU).

Setiap siswa nantinya akan memilih lima mata pelajaran sebagai fokus pembelajaran di kelas XI, dengan mempertimbangkan masukan dari orang tua serta hasil advokasi sekolah dalam membaca potensi masing-masing peserta didik.

“Peran orang tua juga sangat penting dalam proses ini. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga akan menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan anak,” tambah Rafles.

Melalui kegiatan ini, SMAN 1 Dumai menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga berlandaskan pada pengembangan potensi individu dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan secara kompetitif dan berkelanjutan.**

Tegas, Kepala Imigrasi Pastikan Tidak Ada Pungutan Shore Pass, Tekankan Pelayanan Bersih dan Transparan

Tue, 05 May 2026 21:51:00 +0700

DUMAI — Menanggapi isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan shore pass bagi Anak Buah Kapal (ABK) asing, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M. Tolib, akhirnya angkat bicara dan memberikan penegasan tegas guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya pada Selasa (5/5/2026), Ruhiyat menegaskan bahwa pihak Imigrasi Dumai tidak pernah, dan tidak akan pernah, memungut biaya dalam penerbitan shore pass.

“Kami tegaskan, tidak ada pungutan biaya sepeser pun untuk penerbitan shore pass. Jika ada yang mengatasnamakan Imigrasi dan meminta bayaran, itu bukan bagian dari kami,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia menekankan bahwa shore pass merupakan dokumen resmi yang diberikan secara gratis sesuai ketentuan keimigrasian. Oleh karena itu, segala bentuk pungutan yang dikaitkan dengan dokumen tersebut tidak memiliki dasar hukum dan patut diduga sebagai praktik pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Ruhiyat juga mengingatkan seluruh pihak, termasuk agen pelayaran dan pihak yang terlibat dalam pengurusan dokumen kapal, agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun mencoreng nama baik institusi negara.

“Kami tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merusak integritas pelayanan publik, terlebih yang dapat mencoreng nama baik Imigrasi dan citra pelabuhan Indonesia di mata internasional,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, pihak Imigrasi Dumai membuka ruang pengaduan bagi masyarakat maupun pihak pelaut asing yang merasa dirugikan. Ia juga memastikan akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kami mengajak semua pihak untuk melaporkan jika menemukan indikasi pungli. Kami siap menindak tegas siapa pun yang terlibat, baik dari internal maupun eksternal,” tambahnya.

Isu dugaan pungli ini sebelumnya mencuat setelah beredarnya informasi di kalangan pelaku aktivitas pelabuhan yang menyebut adanya permintaan uang kepada ABK asing dengan nominal berkisar 25 hingga 30 dolar AS untuk pengurusan shore pass. Bahkan, beredar pula dokumentasi berupa tulisan di papan yang mengaitkan pembayaran tersebut dengan pihak imigrasi.

Menanggapi hal tersebut, Ruhiyat kembali menegaskan bahwa segala bentuk klaim yang mencatut nama Imigrasi harus diverifikasi kebenarannya dan tidak serta-merta dipercaya tanpa bukti yang sah.

Dengan penegasan ini, Imigrasi Dumai berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta tetap percaya terhadap komitmen pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungli.

“Integritas adalah harga mati. Kami pastikan pelayanan keimigrasian di Dumai berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungli,” tutupnya.**