TANGERANG – Persoalan pembayaran pekerjaan pembangunan perumahan Cipondoh Lake View kembali mencuat. PT Atom Jaya Makmur selaku kontraktor pelaksana mengklaim masih memiliki hak pembayaran atas pekerjaan pembangunan tujuh unit rumah yang telah mereka kerjakan sebelum proyek tersebut dilanjutkan kontraktor lain.

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnak er) memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Semangat tersebut hadir menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui kegiatan karnaval di Jakarta, Senin (17/8/2026), yang disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, momentum kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menghadirkan kebijakan yang membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan dan peningkatan kompetensi.

“Semangat kemerdekaan menjadi energi bagi kita untuk terus membangun Indonesia melalui sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Kita akan terus memperluas peningkatan kompetensi agar masyarakat semakin siap memasuki dunia kerja,” ujar Yassierli.

Upaya tersebut dilakukan Kemnaker me lalui berbagai program, antara lain Pelatihan Vokasi Nasional, Pemagangan Nasional, Politeknik Ketenagakerjaan, dan KarirHub. Program-program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, mengikuti pendidikan vokasi, serta mengakses informasi dan peluang kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Penguatan SDM dan perluasan kesempatan kerja juga berjalan seiring dengan upaya menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang aman, produktif, inklusif, dan berkeadilan. Untuk itu, Kemnaker terus memperkuat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta hubungan industrial.

Dalam kegiatan karnaval HUT ke-81 RI, Kemnaker bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) hadir dalam satu kendaraan terbuka yang telah dihias, dengan rute dimulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas) dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

DUMAI – Pemerintah Kota Dumai bersama DPRD Kota Dumai resmi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Selasa (18/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal, didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, dan dinyatakan memenuhi kuorum setelah dihadiri 28 dari 35 anggota DPRD Kota Dumai.

Agenda rapat meliputi penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai Propemperda Tahun 2027, permintaan persetujuan secara lisan kepada anggota DPRD, serta penyampaian pendapat Wali Kota Dumai terhadap program legislasi daerah yang akan menjadi pedoman pembentukan peraturan daerah pada tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal melalui pembentukan regulasi yang terencana, sistematis, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penyusunan Propemperda bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi hukum daerah, menentukan prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperkuat sinergi antara lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan.

"Penetapan Propemperda bertujuan memberikan gambaran objektif kondisi hukum daerah, menentukan skala prioritas penyusunan Ranperda berdasarkan RPJMD, serta menjadi wujud sinergitas antarlembaga berwenang. Penyusunannya telah melibatkan kalangan akademisi dan diplenokan bersama antara eksekutif dan legislatif," ujar Agus Miswandi.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kota Dumai, M. Al Ichwan Hadi, menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, aspirasi masyarakat, hingga rancangan peraturan daerah yang belum sempat diselesaikan pada periode sebelumnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan Propemperda telah dimulai sejak Mei 2026 dan melalui berbagai tahapan pembahasan hingga akhirnya difinalisasi pada 18 Agustus 2026.

Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Dumai menyepakati sebanyak 13 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2027.

Empat rancangan peraturan daerah merupakan inisiatif DPRD Kota Dumai, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat, Inovasi Daerah, serta Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.

Sementara itu, enam rancangan peraturan daerah merupakan usulan Pemerintah Kota Dumai, meliputi pembentukan Kecamatan Bagan Besar Tuah Negeri dan Kecamatan Bukit Kapur Madani, fasilitasi hak kekayaan intelektual, rencana umum penanaman modal Kota Dumai Tahun 2027-2047, perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029.

Adapun tiga rancangan peraturan daerah lainnya masuk dalam daftar kumulatif terbuka, yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan APBD Tahun Anggaran 2028.

Dalam laporannya, Bapemperda juga berharap agar seluruh rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD dapat segera memasuki tahap penyempurnaan naskah akademik pada Tahun Anggaran 2026. Selain itu, pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah pengusul diharapkan dapat berkomitmen menjalankan pembahasan sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, seluruh anggota dewan, dan Bapemperda yang dinilai responsif dalam menjawab kebutuhan regulasi daerah.

"Kami merasa bertuah dan sangat beruntung DPRD kita begitu tanggap terhadap perkembangan dan kemaslahatan masyarakat Kota Dumai ke depan. Terlihat jelas adanya sinergi perencanaan hukum daerah dengan skala prioritas yang terukur," ujar Paisal.

Ia optimistis seluruh rancangan peraturan daerah yang telah disepakati akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung visi pembangunan daerah.

"Insya Allah, ke depan proses pembentukan peraturan daerah ini berjalan sesuai rencana, terpadu, dan tepat waktu, sehingga tercipta produk hukum yang berkualitas, adaptif terhadap aturan nasional, serta mendukung visi pelayanan publik menuju Dumai Kota Idaman," pungkasnya.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan permintaan persetujuan secara lisan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir, dilanjutkan dengan penandatanganan dan penetapan Propemperda Kota Dumai Tahun 2027 sebagai pedoman pembentukan regulasi daerah pada tahun mendatang.

DUMAI – Rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai ditutup dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban Wali Kota Dumai terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2027.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Selasa (18/8/2026), menjadi forum strategis dalam menyelaraskan pandangan antara pemerintah daerah dan legislatif terkait arah pembangunan Kota Dumai pada tahun mendatang.

Wali Kota Dumai, H. Paisal, hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, untuk menyampaikan jawaban secara rinci terhadap berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD Kota Dumai.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, serta dihadiri oleh 28 dari 35 anggota DPRD Kota Dumai, sehingga dinyatakan telah memenuhi kuorum.

Dalam pidatonya, Wali Kota Paisal menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah.

Menanggapi pandangan Fraksi NasDem, Pemerintah Kota Dumai menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap penyusunan Ranperda APBD 2027. Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memastikan setiap program pembangunan dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait efisiensi anggaran di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kota Dumai menegaskan akan menerapkan skala prioritas dalam penyusunan anggaran serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Beberapa program yang tetap menjadi perhatian pemerintah antara lain penanganan banjir rob melalui penataan bantaran sungai, pembangunan tanggul dan drainase, penyelesaian Jalan Lingkar Parit Kitang, peningkatan kualitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat dan madrasah, pembangunan Puskesmas Sungai Geniot, serta perluasan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Menjawab pandangan Fraksi Gerindra Plus, Pemerintah Kota Dumai menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan penyusunan target yang realistis. Di sisi lain, efisiensi belanja operasional akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Terkait pandangan Fraksi Golkar, Pemerintah Kota Dumai menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menghindari terjadinya konflik anggaran. Oleh karena itu, koordinasi, konsultasi, dan pembahasan yang dilakukan secara tepat waktu akan terus diperkuat.

Adapun terhadap masukan Fraksi PKS, Pemerintah Kota Dumai berkomitmen menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah melalui berbagai langkah strategis, seperti efisiensi anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan pengawasan terhadap mutu pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrat mengenai proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,505 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,692 triliun, Wali Kota menjelaskan bahwa defisit anggaran sebesar Rp187,338 miliar akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir perkotaan serta pembangunan dan rehabilitasi jalan.

Hal senada juga disampaikan dalam jawaban terhadap pandangan Fraksi Tuah Negeri. Pemerintah Kota Dumai menjelaskan bahwa sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari pinjaman daerah yang telah diperhitungkan secara matang berdasarkan kemampuan keuangan daerah hingga akhir masa jabatan Wali Kota periode 2025-2029. Selain itu, kewajiban pembayaran cicilan pinjaman tersebut ditargetkan selesai pada 2029.

"Mari kita berikhtiar dan berdoa agar proses pembahasan ini dapat menghasilkan Perda APBD Tahun Anggaran 2027 yang terbaik demi mewujudkan Dumai sebagai Kota Idaman yang berkelanjutan," ujar Wali Kota Paisal.

Dengan selesainya agenda penyampaian jawaban Wali Kota, seluruh dokumen pembahasan yang meliputi penyampaian Ranperda APBD, pandangan umum fraksi, serta jawaban pemerintah daerah, selanjutnya diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Dumai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

DUMAI – Pagi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai tidak selalu dimulai dengan rutinitas yang kaku. Di tengah keterbatasan ruang, ada gerakan-gerakan sederhana yang menjadi cara warga binaan menjaga tubuh tetap sehat sekaligus merawat semangat untuk menjalani hari.

DUMAI – Tanah di balik tembok Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai tak sekadar menjadi ruang kosong. Di tangan warga binaan, petugas, dan peserta magang, lahan tersebut disulap menjadi tempat menumbuhkan harapan.

DUMAI – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor, Jalan Yos Sudarso, Senin pagi (17/8/2026).

‎SIAK — Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, Istana Siak Sri Indrapura dinilai belum pernah menerima kunjungan resmi seorang Presiden Republik Indonesia saat menjabat. Kondisi tersebut menjadi perhatian pejuang pendidikan asal Riau, Erwin Sitompul, yang berharap PresidenPrabowo Subianto dapat mengukir sejarah dengan datang langsung ke salah satu ikon kebesaran Melayu tersebut.

DUMAI – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Dumai berlangsung khidmat sekaligus semarak. Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dipusatkan di Halaman Kantor Wali Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Senin (17/8/2026).

Wali Kota Dumai, H. Paisal, bertindak sebagai Inspektur Upacara dan memimpin seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat. Momentum sakral tersebut turut disaksikan Anggota DPRD Provinsi Riau, Ketua DPRD Kota Dumai, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Suasana upacara semakin semarak dengan kehadiran para kepala badan, kepala dinas, kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya. Keunikan juga terlihat dari busana para tamu yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara sebagai simbol keberagaman budaya dalam bingkai persatuan Indonesia.

Sementara itu, barisan peserta upacara diisi oleh gabungan personel TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa, hingga pelajar. Seluruh unsur tersebut berdiri dalam satu barisan sebagai gambaran semangat kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan.

Kelancaran pelaksanaan upacara tidak terlepas dari peran para perwira dan petugas komando. Perwira Upacara dipercayakan kepada Kapten Arhanud Zulkifli, yang sehari-hari bertugas sebagai Perwira Seksi Operasi Kodim 0320/Dumai.

Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Infanteri Khoirul Anam, Wakil Komandan Denma Grup 3 Kopassus. Sementara pembacaan Teks Proklamasi dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi.

Untuk mendukung ketertiban dan kelancaran pelaksanaan di lapangan, Letda Laut (K) Udi Sah Putra Pinem, Paur Polum Lanal Dumai, bertindak sebagai Komandan Kompi Paskibraka Pagi.

Seluruh rangkaian upacara dipandu oleh Halima Tushakdiah, Kasi Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, selaku pembawa acara.

Detik-detik pengibaran Bendera Merah Putih menjadi salah satu momen utama yang dinantikan peserta dan tamu undangan. Pasukan Paskibraka bergerak dengan penuh disiplin di bawah komando Komandan Peleton, Tri Ahmad Luthfi, pelajar SMA IT Plus Bazma Brilliant Dumai.

Tugas membawa baki Bendera Merah Putih dipercayakan kepada Yasmin Aurelia Herfa, siswi SMA Negeri 1 Dumai. Ia kemudian menyerahkan tugas tersebut kepada tim pengibar yang terdiri atas Muhammad Rezky Al Qodri dari SMA Negeri Binsus sebagai penerima bendera, Alvis Adyvka dari SMA Negeri 1 Dumai sebagai penggerek, serta Banin Herva Saputra dari SMA Negeri 2 Dumai sebagai pengempak.

Setelah Sang Merah Putih berkibar gagah di langit Kota Dumai, pembacaan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilanjutkan oleh Muhammad Alvin Naufal Rinanda, Lurah Bagan Besar Timur. Sementara doa bersama dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Kapur, Muhammad Subhan.

Semarak peringatan kemerdekaan semakin terasa dengan penampilan Marching Band Gita Wibawa Praja Kota Dumai di bawah binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai. Penampilan tersebut kemudian dipadukan dengan lantunan paduan suara siswa-siswi SMP Santo Tarcisius yang dibina Sartono Hutagalung.

Selain rangkaian upacara, momentum kemerdekaan tahun ini juga menjadi ajang memperkenalkan filosofi Logo Paskibraka Kota Dumai. Logo tersebut memuat sejumlah simbol yang merepresentasikan identitas, potensi, dan semangat pembangunan daerah.

Elemen tetesan minyak melambangkan komoditas strategis daerah, khususnya industri pengolahan minyak mentah dan minyak sawit (CPO) yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Kota Dumai. Huruf "D" merepresentasikan inisial Dumai dengan desain modern dan minimalis.

Kemudian, burung serindit menjadi simbol identitas Riau sekaligus menggambarkan kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati daerah. Elemen kapal laut merepresentasikan posisi strategis Kota Dumai di Selat Malaka dan potensi maritimnya, sekaligus mengingatkan pada Lancang Kuning sebagai bagian dari identitas budaya Melayu.

Sementara kobaran api menjadi simbol semangat masyarakat dan pemerintah untuk terus bergerak maju, berinovasi, dan bekerja bersama dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Dumai.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Dumai akhirnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat rasa persatuan, mengenang jasa para pahlawan, serta meneguhkan semangat bersama dalam membangun daerah dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata.

DUMAI – Sang Merah Putih kembali berkibar dengan gagah di langit Kota Dumai. Namun, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Idaman tahun ini menghadirkan makna yang lebih mendalam daripada sekadar seremoni pengibaran bendera.

Di balik langkah tegap pasukan upacara, lantunan lagu kebangsaan, dan beragam pakaian adat yang dikenakan para tamu undangan, tersirat pesan kuat tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Suasana penuh khidmat tersebut terasa dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Halaman Kantor Wali Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Senin (17/8/2026).

Wali Kota Dumai, H. Paisal, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.

Momentum peringatan kemerdekaan kali ini juga menghadirkan suasana yang berbeda. Para tamu undangan tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, menciptakan pemandangan yang sarat akan nilai-nilai kebhinekaan.

Keberagaman busana yang ditampilkan seakan menjadi representasi Indonesia dalam skala kecil. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan tradisi tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upacara tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Riau, Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta berbagai unsur masyarakat.

Semangat persatuan juga tercermin dari barisan peserta upacara yang terdiri atas personel TNI dan Polri, aparatur sipil negara, mahasiswa, hingga pelajar. Seluruh elemen masyarakat berdiri sejajar dalam satu barisan, menegaskan bahwa menjaga dan mengisi kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Dumai menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan untuk menghargai perbedaan dan menjadikannya sebagai perekat persatuan.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, semangat perjuangan para pendiri negara harus terus diwariskan kepada generasi penerus. Mengisi kemerdekaan tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui karya, inovasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menjaga persatuan.

Melalui momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Kota Dumai diajak untuk terus memperkuat rasa kebersamaan, membangun semangat gotong royong, serta memberikan kontribusi nyata demi mewujudkan Kota Dumai yang maju, harmonis, dan berkelanjutan.

Olahraga tidak pernah benar-benar lepas dari politik. Tapi kali ini tarikannya terlalu kasat mata. Di tengah proses penjaringan Ketua KONI Dumai, dua nama dari DPRD Kota Dumai ikut mengambil formulir. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Dumai Johannes MP Tetelepta dan Ketua Komisi I DPRD Dumai Edison. Undang-undang mungkin membolehkan. Namun etika harus bicara. Jangan sampai KONI Dumai berubah dari rumah pembinaan atlet, menjadi ruang perpanjangan kekuasaan.