Harkitnas ke-118, Kapolres Dumai Tegaskan Semangat Persatuan dan Penjagaan Generasi Bangsa

Thu, 21 May 2026 17:13:00 +0700

DUMAI — Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 di lingkungan Polres Dumai berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan, Rabu (20/5/2026) pagi. Upacara yang digelar di halaman Mapolres Dumai, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur itu dipimpin langsung Kapolres Dumai, Angga Febrian Herlambang selaku inspektur upacara.

Seluruh personel Polres Dumai dan jajaran Polsek turut mengikuti upacara tersebut. Barisan peserta terdiri dari berbagai satuan fungsi mulai dari Samapta, Lantas, Polairud, Pamobvit hingga gabungan staf dan personel Polsek jajaran.

Prosesi upacara berlangsung tertib dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Rangkaian kegiatan diawali penghormatan pasukan, pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hingga amanat inspektur upacara.

Dalam amanatnya, Kapolres Dumai menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Tepat pada hari ini kita kembali mengenang sejarah kebangkitan nasional yang menjadi tonggak lahirnya kesadaran persatuan bangsa melalui perjuangan pemikiran dan organisasi,” ujar AKBP Angga Febrian Herlambang.

Ia juga menyoroti tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” sebagai pesan penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan membina generasi muda sebagai aset utama masa depan Indonesia.

“Kebangkitan nasional adalah tanggung jawab bersama. Dengan semangat persatuan, kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, kita berharap mampu menjaga tunas bangsa demi mewujudkan kedaulatan negara yang kuat,” tegasnya.

Peringatan Harkitnas di lingkungan Polres Dumai tahun ini menjadi refleksi penting bahwa nilai persatuan, disiplin, dan pengabdian tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan serta marwah bangsa di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

Semangat “Melindungi Tuah, Menjaga Marwah” pun kembali ditegaskan sebagai komitmen Polres Dumai dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.**

Tata Kelola Lingkungan di ASN Diperketat, Wako Paisal Siapkan Sanksi Pemotongan TPP bagi Pelanggar Kebersihan

Thu, 21 May 2026 13:56:00 +0700

DUMAI - Komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam memperkuat tata kelola lingkungan kini memasuki babak baru. Wali Kota Dumai, Paisal menerbitkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemilahan Sampah Plastik dan Penegakan Disiplin Kebersihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Instruksi tersebut menegaskan kewajiban seluruh ASN untuk melakukan pemilahan sampah, baik di rumah maupun di lingkungan kerja, dengan fokus utama pada sampah berbahan plastik yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan.

Langkah ini dinilai bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan gerakan perubahan budaya birokrasi menuju pemerintahan yang lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam instruksinya, Wali Kota juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengambil peran aktif mengoordinasikan proses pemilahan sampah di masing-masing instansi.

Sampah yang telah dipilah nantinya akan dikumpulkan dan diserahkan kepada Bank Sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk diolah secara produktif dan bernilai ekonomis.

“Selain mencegah sampah terutama yang berbahan dasar plastik mencemari lingkungan, kita ingin agar aksi ini dapat memberikan nilai ekonomis dengan pengelolaan sampah plastik di Bank Sampah yang Pemko Dumai miliki,” tegas Wali Kota Paisal saat memberikan keterangan.

Tak hanya mengedepankan edukasi, instruksi tersebut juga dibarengi langkah tegas berupa penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar. ASN yang terbukti membuang sampah sembarangan atau tidak menjalankan ketentuan pemilahan sampah akan dikenai sanksi administratif, termasuk pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Kita juga ingin memastikan keseluruhan ASN Pemerintah Kota Dumai bisa berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang optimal. Kita juga sudah siapkan sanksi kepada ASN yang melanggar instruksi ini, dengan sanksi yang dapat diterima yakni pemotongan TPP. Inspektorat Daerah akan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap instruksi tersebut,” tambahnya.

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Pemko Dumai tidak lagi memandang persoalan sampah sebagai isu biasa, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif yang harus dimulai dari lingkungan birokrasi sendiri.

Di akhir penyampaiannya, Wali Kota Paisal berharap seluruh ASN dapat menjadi teladan di tengah masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“ASN harus menjadi contoh. Budaya disiplin menjaga kebersihan harus dimulai dari diri sendiri, dari kantor, dan dari rumah,” pungkasnya.**

Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Bersama Kelompok Wanita Mundam Berseri Perkuat Pencegahan Stunting di Hari Harkitnas

Thu, 21 May 2026 13:46:00 +0700

DUMAI — Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 menjadi pengingat penting bahwa kebangkitan bangsa tidak hanya dimaknai melalui perjuangan di bidang pendidikan dan persatuan, tetapi juga membangun generasi masa depan yang sehat, tangguh dan berkualitas. Hal ini selaras dengan semangat Harkitnas 2026 yang mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema ini menegaskan pentingnya menjaga kualitas generasi muda sebagai pondasi utama dalam mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat di tengah tantangan perkembangan zaman hari ini.

Upaya membangun generasi bangsa yang sehat tersebut tercermin nyata dari kolaborasi PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Pertamina Dumai) bersama Kelompok Wanita Mundam Berseri, sekelompok Ibu-ibu Kader Posyandu di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai dalam memperkuat upaya pencegahan stunting di wilayah pesisir Kota Dumai.

Melalui dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, Kilang Pertamina Dumai bersama Kelompok Wanita Mundam Berseri terus melakukan intervensi gizi untuk mengentaskan bayi dan anak dengan kondisi Bawah Garis Merah (BGM). Selain itu, intervensi gizi juga dilakukan kepada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stunting pada anak.

Berdasarkan data terbaru April 2026, melalui kegiatan pembagian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) ke rumah-rumah yang dilakukan para kader, sekaligus monitoring kondisi kesehatan anak-anak BGM, tercatat sebanyak 26 anak dengan status BGM di wilayah pesisir Kelurahan Mundam. Angka tersebut menjadi perhatian serius sekaligus fokus pendampingan dan intervensi gizi berkelanjutan agar anak-anak dapat keluar dari kondisi BGM serta tumbuh lebih sehat dan optimal.

Sejak 2024, Kelompok Wanita Mundam Berseri bersama dukungan CSR Kilang Pertamina Dumai terus bergerak menekan angka stunting di wilayah pesisir Kelurahan Mundam melalui edukasi, pendampingan intensif, monitoring, pemberian PMT, serta penguatan Posyandu dan pemberdayaan kader Posyandu. Penguatan juga dilakukan melalui pemanfaatan hidroponik dan dukungan fasilitas seperti PLTS Off Grid berkapasitas 4,4 kiloWatt peak (kWp) untuk mendukung aktivitas operasional Posyandu dalam menjalankan program.

Ketua Kelompok Wanita Mundam Berseri, Viola Oktaviani, menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan kelompoknya merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak di wilayah pesisir. “Kami terus berupaya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak yang membutuhkan sekaligus mendampingi para ibu agar lebih memahami pentingnya pemenuhan gizi keluarga,” ujar Viola.

Disisi lain, Eva Herawati selaku anggota kelompok mengungkapkan bahwa perjuangan di lapangan tidak selalu mudah. Tantangan demi tantangan masih terus dihadapi, mulai dari perubahan pola pikir masyarakat hingga keterbatasan sumber daya alam dan ekonomi. “Caranya kami terus mengedukasi dan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang membutuhkan,” katanya.

Para kader lainnya juga menilai bahwa perjuangan ini tidak berjalan sendiri. Dukungan konsisten dari Kilang Pertamina Dumai melalui program CSR menjadi penguat utama dalam keberlanjutan program. “Selama ini kami sangat terbantu dan merasa bahagia karena kolaborasi dengan Pertamina semakin solid. Harapan kami, program ini bisa terus berlanjut karena masih banyak anak yang perlu kita dampingi,” ungkapnya.

Kelompok Wanita Mundam Berseri terdiri dari lima perempuan aktif, diantaranya Viola Oktaviani, Dona Aprilia, Eva Herawati, Irma Suryanti, dan Erdayanti menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Semangat Kelompok Wanita Mundam Berseri juga menjadi cerminan kebangkitan semangat perempuan dalam mengambil peran aktif di tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga kualitas kesehatan generasi penerus bangsa.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai, Tengku Muhammad Rum, menyampaikan bahwa program pengentasan stunting yang dijalankan bersama Kelompok Wanita Mundam Bersemi sejalan dengan pilar Pertamina Sehat, yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Semangat Hari Kebangngkitan Nasional dan tema peringatan pada tahun ini menjadi refleksi bersama untuk meningkatkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak. Melalui dukungan program TJSL yang inklusif, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai bersama kelompok mitra binaan terus melakukan upaya yang proaktif agar upaya peningkatan gizi ini dapat berjalan lebih optimal, konsisten, dan berkelanjutan,” ujar Muhammad Rum.

Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat tersebut, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai berharap program pengentasan stunting yang dijalankan dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung lahirnya generasi unggul demi masa depan bangsa. Lebih dari itu, program ini juga diharapkan mampu menjadi pemantik tumbuhnya gerakan kepedulian terhadap kesehatan anak yang semakin luas dan berkelanjutan di tengah masyarakat.**

Semangat Kebangkitan dari Imigrasi sebagai Pintu Gerbang Negeri

Wed, 20 May 2026 21:19:00 +0700

DUMAI - Suasana khidmat menyelimuti halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai saat jajaran pegawai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Rabu (20/5/2026).

Momentum tahunan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, namun juga refleksi untuk terus menumbuhkan semangat persatuan, pelayanan, dan inovasi demi kemajuan bangsa.

Dengan balutan semangat nasionalisme, seluruh peserta upacara mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa. Di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, Imigrasi Dumai menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai institusi pelayanan publik yang adaptif dan humanis.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib, mengatakan Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab untuk terus bergerak maju dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Momentum Hari Kebangkitan Nasional ini bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi seluruh jajaran Imigrasi Dumai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin semangat bangkit itu diwujudkan melalui kerja nyata, inovasi, dan pelayanan yang semakin cepat, transparan, serta humanis,” ujar Ruhiyat M Tolib saat dikonfirmasi awak media.

Ia menambahkan, semangat kebangkitan juga harus tercermin dalam budaya kerja yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di tengah dinamika pelayanan keimigrasian yang terus berkembang.

“Imigrasi bukan hanya soal dokumen perjalanan, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir memberikan rasa aman, nyaman, dan kemudahan kepada masyarakat. Karena itu, kami terus berupaya membangun pelayanan yang dekat dengan masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan publik secara maksimal,” tambahnya.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi simbol bahwa semangat persatuan dan optimisme harus terus dijaga. Dari Kota Dumai, pintu gerbang strategis di pesisir Riau, Imigrasi Dumai menunjukkan bahwa pengabdian kepada bangsa dapat diwujudkan melalui disiplin, pelayanan, dan komitmen untuk terus berbenah menuju Indonesia yang lebih maju.**

Transformasi Lele Sei Manasib di Tangan Rizky Lewat Inovasi Pakan Mandiri yang Dongkrak Omzet Puluhan Juta

Wed, 20 May 2026 18:57:00 +0700

Rokan Hilir, 20 Mei 2026 – Bagi para pembudidaya ikan di Sei Manasib, setiap memasuki masa panen lele bukan selalu menjadi momen yang menghadirkan rasa lega. Di balik riak air kolam dan padatnya aktivitas budidaya, tersimpan kecemasan panjang akibat tingginya biaya produksi dan harga jual yang kerap tidak menentu.

Kondisi itu pernah dirasakan langsung oleh Muhammad Rizky (31), Sekretaris BUMDes sekaligus penggerak Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Lele Sei Manasib. Bagi Rizky, usaha budidaya lele sempat terasa seperti perjuangan tanpa kepastian. Harga pakan yang terus melambung tinggi seakan berkejaran dengan harga jual ikan yang sering dimainkan tengkulak, membuat keuntungan kelompok semakin tergerus.

“Antara biaya operasional yang terus membengkak dan margin keuntungan yang makin tipis, kami sempat berada di titik lelah. Bukan hanya lelah secara fisik karena merawat ikan setiap hari, tetapi juga lelah secara mental karena merasa kerja keras kami belum memberikan hasil yang pasti,” ungkap Rizky.

Berangkat dari kondisi tersebut, Rizky menyadari bahwa situasi itu tidak bisa terus dibiarkan. Ia percaya bahwa kelompok budidaya di Sei Manasib harus keluar dari ketergantungan dan mulai membangun sistem usaha yang lebih mandiri.

Melalui Program Perikanan Riau PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), harapan baru mulai tumbuh. Kehadiran program pemberdayaan ini tidak hanya memberikan dukungan fasilitas, tetapi juga membuka ruang pembelajaran dan pendampingan bagi kelompok pembudidaya untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu anggota kelompok yang paling vokal mendorong perubahan, Rizky bersama rekan-rekannya melakukan perjalanan ke Desa Bangko Jaya. Di sana, mereka belajar langsung dari kelompok binaan yang telah berhasil memproduksi pakan mandiri untuk budidaya lele serta mampu menembus pasar distribusi Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Program Gizi).

Dari pengalaman tersebut, Rizky mulai melihat peluang besar dalam pemanfaatan ikan rucah hasil tangkapan sampingan yang sebelumnya sering dianggap limbah pesisir sebagai bahan baku pakan alternatif.

Namun, perjalanan menuju keberhasilan tidak berjalan mudah. Pada tahap awal uji coba produksi pakan mandiri, formulasi yang mereka buat justru mengalami kegagalan. Pelet yang dicetak hancur dan berubah menjadi serbuk ketika ditebar ke kolam sehingga berdampak pada kualitas air.

“Mesin vertikal itu membutuhkan tingkat presisi yang tinggi. Saya sempat salah dalam metode pengaturan putaran pisau sehingga pelet tidak bisa memadat dengan sempurna,” kenang Rizky.

Kegagalan tersebut tidak membuatnya menyerah. Rizky terus melakukan percobaan, mulai dari menyesuaikan kadar kelembaban adonan hingga melakukan kalibrasi mesin secara berulang. Hingga akhirnya, upaya tersebut membuahkan hasil ketika mesin berhasil menghasilkan butiran pelet yang padat dan berkualitas.

Keberhasilan memproduksi pakan mandiri menjadi titik balik bagi kelompok budidaya lele Sei Manasib. Biaya operasional yang sebelumnya membebani kini dapat ditekan secara signifikan, sementara kualitas nutrisi pakan tetap terjaga.

Tidak berhenti pada inovasi pakan, Rizky juga mulai mengembangkan strategi pemasaran kelompok. Ilmu tata niaga yang ia pelajari kemudian diaplikasikan untuk membuka jalur distribusi langsung ke Dapur SPPG dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Hasilnya, dalam satu siklus produksi kelompok mampu menghasilkan sekitar 2,3 ton lele, dengan 519 kilogram di antaranya terserap langsung untuk kebutuhan program penyediaan pangan bergizi. Dalam tiga bulan terakhir, kelompok ini berhasil membukukan omzet hingga Rp32 juta.

Perubahan tersebut perlahan menghapus rasa minder yang sebelumnya membayangi para pembudidaya. Kini mereka berdiri lebih percaya diri sebagai kelompok usaha masyarakat yang produktif dan mandiri, sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

Manager CID Regional 1 PHR, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan bahwa keberhasilan Pokdakan Lele Sei Manasib menunjukkan bagaimana program pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan dampak ekonomi yang nyata apabila dijalankan secara konsisten dan berbasis potensi lokal.

Menurutnya, PHR akan terus mendorong hadirnya program-program yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing.

“PHR berkomitmen untuk terus menghadirkan program pemberdayaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun penguatan kapasitas kelompok usaha lokal. Kami percaya, kemandirian masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap operasional industri hulu migas memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. “Kami mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus mendukung kelancaran operasional industri hulu migas. Dukungan tersebut sangat penting dalam menjaga keberlanjutan operasi dan ketahanan energi nasional, di mana PHR menjadi salah satu penopang utama produksi migas Indonesia,” tambahnya.

Kini, bagi Rizky, kolam lele bukan lagi sekadar tempat mencari penghidupan. Di balik air kolam yang tenang, tumbuh keyakinan baru bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari perjuangan.

“Air di kolam boleh saja menyusut saat kemarau panjang, tetapi tekad kami untuk mandiri tidak akan pernah ikut mengering. Dari keterbatasan, kami belajar bahwa selalu ada jalan bagi orang-orang yang mau terus berusaha dan tidak menyerah,” pungkasnya.**

Survei Publik Sangat Baik, Imigrasi Dumai Tegaskan Komitmen Pelayanan Bersih dan Prima

Wed, 20 May 2026 05:48:00 +0700

DUMAI - Kepercayaan publik terhadap pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai kembali menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil Survei Persepsi Korupsi (SPKP) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK) periode April 2026, Imigrasi Dumai berhasil meraih nilai tinggi dengan kategori “Sangat Baik”.

Dalam hasil survei tersebut, nilai SPKP tercatat sebesar 3,92 dari skala 4,00, sementara nilai SPAK mencapai 3,96 dari 4,00. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa pelayanan publik yang diberikan Imigrasi Dumai dinilai semakin profesional, transparan, dan berintegritas di mata masyarakat.

Tingginya penilaian publik tersebut tidak hanya mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan, namun juga memperlihatkan keberhasilan reformasi birokrasi yang terus dibangun di lingkungan Imigrasi Dumai.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam menjaga integritas serta menghadirkan pelayanan yang humanis dan responsif.

“Nilai yang diberikan masyarakat ini adalah amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kami berkomitmen menjaga integritas, memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Ruhiyat M Tolib.

Ia menambahkan, Imigrasi Dumai akan terus melakukan berbagai inovasi pelayanan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, termasuk memperkuat budaya kerja profesional serta memperluas akses pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.

“Kepercayaan publik merupakan hal yang sangat berharga. Karena itu kami terus mendorong seluruh petugas agar bekerja dengan hati, melayani dengan ramah, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” tambahnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, Imigrasi Dumai memang terus menunjukkan komitmennya dalam membangun citra institusi yang modern dan melayani. Berbagai inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan pengawasan internal menjadi bagian dari langkah strategis menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Capaian survei ini sekaligus menjadi gambaran bahwa pelayanan keimigrasian di Kota Dumai semakin dipercaya masyarakat. Dengan nilai yang nyaris sempurna, Imigrasi Dumai dinilai berhasil menghadirkan wajah birokrasi yang adaptif, bersih, dan berorientasi pada kepuasan publik.**

Kini Semua Pekerja Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Bisa Stop Pekerjaan Tak Aman

Tue, 19 May 2026 18:14:00 +0700

DUMAI — Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terus diperkuat oleh PT Pertamina Patra Niaga melalui implementasi budaya keselamatan di seluruh lini operasional Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai. Terbaru, Kilang Dumai juga telah mengimplementasikan kebijakan Stop Work Authority (SWA) sebagai wujud nyata komitmen perusahaan dalam menempatkan K3 sebagai fondasi utama untuk menjaga operasional yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Manager HSSE Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai, Syahrial Okzani menjelaskan bahwa program SWA merupakan kewenangan bagi setiap pekerja untuk menghentikan pekerjaan atau tindakan yang dinilai berpotensi menimbulkan bahaya secara langsung, termasuk risiko major accident yang dapat berdampak pada keselamatan personel, lingkungan, aset perusahaan, maupun reputasi perusahaan.

“Langkah ini menjadi penguatan internalisasi budaya HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) yang sudah diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan di seluruh lini aktivitas kerja sehari-hari. Pelaksanaan SWA ini dilakukan melalui sejumlah tahapan aksi yang sistematis dan terstruktur,” ujar Syahrial.

Pemberlakuan Stop Work Authority ini tidak hanya menjadi hak dan kewenangan bagi pekerja di kilang, tetapi juga berlaku bagi Kontraktor maupun Mitra Kerja Perusahaan. Adapun tahapan pelaksanaan Stop Work Authority dilakukan ketika pekerja, mitra kerja, maupun visitor mengidentifikasi potensi bahaya, seperti kondisi dan perilaku tidak aman hingga faktor cuaca atau lingkungan kerja berisiko.

Selanjutnya dilakukan tahap Notify dengan memberitahukan penghentian pekerjaan kepada pengawas terkait, dilanjutkan tahap Correct melalui perbaikan dan pengendalian risiko sebelum pekerjaan kembali dilanjutkan pada tahap Resume. Tahapan akhir yakni Record melalui pelaporan dan dokumentasi implementasi SWA yang kemudian dianalisis, dievaluasi, serta diinput ke dalam sistem perusahaan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan guna memperkuat mitigasi risiko dan mendukung keselamatan serta keandalan operasional perusahaan.

“Stop Work Authority bukan slogan, namun adalah mekanisme yang jelas yang dapat dilakukan siapapun, kapan pun, saat pekerjaan dirasa tidak aman. Karena tidak ada target yang lebih penting daripada keselamatan,” tegas Syahrial.

Sebagai kilang strategis di wilayah barat Indonesia yang menopang 16,5% kebutuhan energi nasional, khususnya kawasan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai terus melakukan penguatan budaya HSSE serta perbaikan berkelanjutan guna menjaga keandalan operasional dalam mendukung ketahanan energi nasional. Implementasi kebijakan Stop Work Authority juga dibarengi dengan upaya membangun awareness seluruh insan perusahaan terhadap pentingnya budaya keselamatan kerja melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan secara masif, di antaranya melalui street campaign, pemanfaatan videotron, pesan broadcast pada media internal perusahaan, hingga pemasangan banner dan spanduk di sejumlah titik area kilang.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai, Tengku Muhammad Rum menambahkan kebijakan terkait wewenang untuk memberhentikan pekerjaan (Stop Work Authority) mencerminkan komitmen serius Perusahaan meningkatkan aspek keselamatan kerja secara berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan menjadi penghambat produktivitas, melainkan bentuk integritas perusahaan dalam menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama di atas segalanya.

“Implementasi Stop Work Authority menunjukkan bahwa perusahaan terus adaptif dan responsif dalam memperkuat budaya keselamatan kerja di lingkungan operasional. Melalui kebijakan ini, kami ingin membangun kepedulian seluruh insan perusahaan agar memiliki keberanian untuk menghentikan pekerjaan yang dinilai tidak aman, karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga secara konsisten,” pungkas Muhammad Rum.

Melalui penerapan kebijakan Stop Work Authority, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai menegaskan komitmennya dalam menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Perusahaan meyakini bahwa budaya keselamatan yang kuat tidak hanya menjadi kunci keberlangsungan operasional dan bisnis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi pekerja, menjaga aset, serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan.**

Polres Dumai Panen Jagung Pipil Kuartal II, Wujud Nyata Dukungan Ketahanan Pangan Nasional

Sat, 16 May 2026 19:20:00 +0700

DUMAI – Di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, Polres Dumai menunjukkan komitmen nyata melalui kegiatan Panen Raya Jagung Pipil Kuartal II Tahun 2026 yang digelar serentak bersama jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur itu diikuti secara virtual melalui video conference oleh Polres Dumai dari Kebun Jagung Ketahanan Pangan di Jalan Utama Karya, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur.

Panen raya tersebut dipimpin langsung Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang dan dihadiri unsur pemerintah daerah, kelompok tani, Bulog, tokoh masyarakat, hingga jajaran Polres Dumai dan Polsek Dumai Timur.

Di lahan ketahanan pangan seluas satu hektare itu, Polres Dumai berhasil memanen sekitar 1.000 kilogram jagung pipil. Hasil panen selanjutnya akan melalui proses pemipilan sebelum disalurkan ke Bulog sebagai bagian dari dukungan terhadap stabilitas pasokan pangan.

Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang menegaskan bahwa program ketahanan pangan menjadi salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung sektor pertanian yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

“Program ketahanan pangan ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat. Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung sektor pertanian agar hasilnya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kapolres.

Menurutnya, keberhasilan panen jagung tersebut tidak terlepas dari sinergi antara kepolisian, kelompok tani, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pendampingan dan pemantauan lahan pertanian sejak masa tanam.

Kegiatan itu juga menjadi simbol kuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketersediaan pangan di daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Elywarti, perwakilan Bulog Dumai, Kapolsek Dumai Timur Kompol Aditya Reza Syahputra, Lurah Bukit Batrem Ismail Rasyada, Ketua Kelompok Tani Tarmizi, serta masyarakat sekitar.

Kapolres berharap program ketahanan pangan yang dijalankan Polres Dumai dapat terus berkembang dan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan produktif sebagai sumber penguatan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Panen raya ini sekaligus mempertegas peran aktif Polres Dumai dalam mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.**

Imigrasi Dumai Tetap Buka Layanan LARISA di Tengah Libur Nasional Kenaikan Isa Almasih

Thu, 14 May 2026 11:56:00 +0700

DUMAI - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah libur nasional dan cuti bersama peringatan Kenaikan Yesus Kristus 2026.

Meski layanan reguler diliburkan pada Kamis hingga Jumat, 14–15 Mei 2026, pelayanan khusus melalui program LARISA tetap dibuka pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menghadirkan pelayanan yang fleksibel dan menjawab kebutuhan masyarakat modern yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

“Pelayanan publik harus mampu mengikuti ritme kehidupan masyarakat. Tidak semua warga memiliki kesempatan datang pada hari kerja, sehingga LARISA kami hadirkan sebagai solusi nyata agar masyarakat tetap bisa mengambil paspor tanpa harus meninggalkan aktivitas pekerjaan,” ujar Ruhiyat.

LARISA atau Layanan Pengambilan Paspor di Hari Sabtu merupakan inovasi pelayanan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai yang dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengambil paspor jadi pada akhir pekan. Program ini menjadi salah satu terobosan pelayanan publik yang mendapat respons positif karena dinilai praktis dan efisien.

Melalui layanan tersebut, masyarakat tidak perlu lagi mengajukan izin kerja atau meninggalkan aktivitas utama hanya untuk mengambil dokumen paspor yang telah selesai diproses.

“Imigrasi tidak hanya berbicara soal administrasi dokumen, tetapi juga bagaimana negara hadir memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ruhiyat.

Layanan LARISA dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 2, Kelurahan Buluh Kasap, Dumai Timur. Masyarakat yang hendak mengambil paspor diwajibkan membawa tanda terima atau bukti permohonan serta KTP asli.

Berdasarkan pantauan pelayanan hingga April 2026, program LARISA rutin dibuka setiap hari Sabtu pagi, meski jadwal operasional tetap dapat berubah sesuai kebijakan dan diumumkan melalui media sosial resmi Imigrasi Dumai.

Keberadaan layanan akhir pekan tersebut dinilai menjadi bentuk transformasi pelayanan publik yang semakin adaptif, sekaligus memperkuat komitmen Imigrasi Dumai dalam menghadirkan layanan cepat, mudah, dan ramah masyarakat.**

Program JALUR Polres Dumai Hadirkan Layanan Humanis hingga Bantuan Sosial di TPI Purnama

Wed, 13 May 2026 14:39:00 +0700

DUMAI — Komitmen menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat terus diperkuat Polres Dumai melalui Program Jelajah Riau Untuk Rakyat (JALUR). Rabu (13/5/2026), jajaran kepolisian turun langsung ke wilayah pesisir TPI Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, membawa pelayanan kesehatan, bantuan sosial hingga edukasi bagi masyarakat pesisir.

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang itu menjadi bagian dari pendekatan humanis kepolisian dalam menjangkau masyarakat di wilayah perairan dan pinggiran sungai yang selama ini memiliki keterbatasan akses pelayanan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kasat Polairud AKP Ronni TM. Sitinjak bersama personel Sat Polairud, Sat Binmas, Sidokkes Polres Dumai, tenaga kesehatan Klinik Pratama Parama Satwika, Puskesmas Dumai Kota, hingga unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Program JALUR yang dipusatkan di kawasan pesisir TPI Purnama itu mengusung sejumlah kegiatan sosial dan pelayanan publik. Mulai dari Sambang Nusa Presisi, Perpustakaan Apung atau Kapal Baca, Klinik Terapung dan bakti kesehatan, media informasi maritim, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Di tengah aktivitas masyarakat nelayan, Kapolres Dumai bersama jajaran tampak menyerahkan langsung bantuan berupa paket sembako, beras SPHP, obat-obatan hingga santunan kepada warga kurang mampu.

Sebanyak 50 karung beras Bulog SPHP ukuran 5 kilogram disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, Polres Dumai juga membagikan 50 paket sembako serta memberikan layanan pengobatan dan penyuluhan kesehatan gratis kepada sekitar 50 warga pesisir.

Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat pesisir yang membutuhkan perhatian dan pelayanan.

“Kegiatan JALUR ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita di wilayah pesisir tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang layak meskipun tinggal di lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kasat Polairud AKP Ronni TM. Sitinjak menyebut Program JALUR tidak hanya berfokus pada aspek keamanan perairan, tetapi juga membangun kedekatan emosional antara kepolisian dan masyarakat pesisir.

Dengan mengedepankan pendekatan pelayanan yang adaptif dan humanis, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan warga pesisir di Kota Dumai.(Mg)

Perkuat Pengawasan Orang Asing, Imigrasi Dorong Pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi di Dumai

Tue, 12 May 2026 22:32:00 +0700

DUMAI – Upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing terus menjadi perhatian serius jajaran keimigrasian. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tahun 2026 Kota Dumai yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Selasa (12/5).

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Dumai tersebut menghadirkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Junior Manerep Sigalingging sebagai narasumber utama.

Mengusung tema “Penanganan Pengungsi dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing”, rapat Timpora dihadiri sejumlah unsur lintas sektoral mulai dari instansi keimigrasian, ketenagakerjaan hingga aparat penegak hukum. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas dan keberadaan warga negara asing di wilayah Dumai.

Dalam rapat yang dimoderatori Kasubsi Penindakan Keimigrasian Imigrasi Dumai, Bagas Fajar Septian, Junior menekankan pentingnya peningkatan penanganan pengungsi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu guna memperkuat koordinasi lintas instansi.

Menurutnya, keberadaan Satgas dinilai penting agar proses pengawasan, penanganan hingga pertukaran informasi terkait orang asing dapat berjalan lebih cepat, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap perubahan berkaitan dengan keberadaan orang asing wajib dilaporkan karena Imigrasi memiliki fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian yang dilaksanakan sesuai prosedur dan surat perintah resmi,” kata Junior.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan serta kemudahan akses pelaporan bagi petugas imigrasi, khususnya terkait perubahan data maupun aktivitas tenaga kerja asing pada perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing.

“Demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, maka perlu ditingkatkan penanganan dan pengawasan orang asing ini sesuai prosedur keimigrasian,” tegasnya.

Rapat Timpora ini sekaligus menjadi bentuk penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, khususnya di wilayah strategis dan pintu gerbang internasional seperti Kota Dumai.**

Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2 untuk Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Tue, 12 May 2026 22:25:00 +0700

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Batch 2 yang diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia pada 12–13 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) ini menjadi langkah strategis Kemnaker untuk memperkuat kompetensi calon Ahli K3 dalam mendorong budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif di tempat kerja.

Evaluasi dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, sebagai bagian dari upaya memperluas penguatan kompetensi K3 di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa penguatan kompetensi Ahli K3 menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan berisiko tinggi. Menurutnya, keberadaan 2.100 calon Ahli K3 Umum ini merupakan investasi penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional.

“Kemnaker terus mendorong agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di setiap tempat kerja. Karena itu, kualitas Ahli K3 harus dipastikan sejak proses pembinaan dan sertifikasi,” ujar Yassierli.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Ismail Pakaya, mengatakan evaluasi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan calon Ahli K3 Umum memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami dan menerapkan norma K3 di tempat kerja.

“Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan calon Ahli K3 benar-benar memahami norma dan prinsip K3, sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Ismail melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (12/5/2026).

Adapun materi yang diujikan pada kegiatan ini meliputi dasar-dasar K3, pengawasan norma keselamatan kerja mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, keselamatan kerja listrik, penanggulangan kebakaran, keselamatan konstruksi bangunan, lingkungan kerja, Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta manajemen risiko.

Menurut Ismail, evaluasi tersebut merupakan tahapan wajib sebelum peserta memperoleh sertifikasi dan penunjukan sebagai Ahli K3 Umum sesuai ketentuan Kemnaker.

“Kami berharap para calon Ahli K3 Umum yang lulus evaluasi dapat menjadi agen perubahan budaya K3 di tempat kerja, mampu mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, serta mendorong penerapan SMK3 secara efektif di perusahaan masing-masing,” ujarnya.**

Komisi I DPRD Dumai Turun Langsung ke SMPN 8, Dorong Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Siswa

Tue, 12 May 2026 20:13:00 +0700

DUMAI - Komisi I DPRD Kota Dumai menunjukkan respons cepat atas perhatian publik terkait video perselisihan antarsiswa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Selasa (12/05/2026), jajaran Komisi I melakukan kunjungan edukatif ke SMP Negeri 8 Dumai guna mendengar langsung penjelasan berbagai pihak sekaligus mendorong langkah pembinaan yang lebih komprehensif di lingkungan sekolah.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Dumai, Edison bersama anggota Komisi I yakni Junjung Mangatas, Kenda Guntara, Rudi Hartono, Ananda Putri Salsabila, serta Andi Putra Silitonga. Turut hadir unsur Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta pengawas sekolah.

Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memaparkan kronologi kejadian secara utuh. Kepala sekolah, Arlin Muhardika menjelaskan bahwa insiden yang terjadi merupakan perselisihan antardua siswa kelas VII.1 yang sehari-harinya dikenal berteman dekat.

“Peristiwa ini berawal dari persoalan sepele yang kemudian berkembang menjadi keributan antar anak. Namun sekolah sejak awal langsung mengambil langkah pembinaan dan memediasi kedua keluarga dengan difasilitasi pihak kepolisian,” jelasnya.

Pihak sekolah juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan serta pembinaan karakter siswa agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Dumai, Edison, menilai peristiwa tersebut menjadi momentum evaluasi bersama, bukan hanya bagi sekolah tetapi juga bagi seluruh elemen yang terlibat dalam tumbuh kembang anak, termasuk keluarga dan lingkungan sosial.

Ia menekankan pentingnya pengawasan orang tua di rumah serta pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan kondusif.

“Pengawasan tidak bisa dibebankan kepada sekolah semata. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk perilaku dan karakter anak sejak di rumah,” tegas Edison.

Komisi I DPRD Dumai juga mendorong penguatan sistem pencegahan melalui edukasi berkelanjutan kepada siswa. Anggota Komisi I, Junjung Mangatas, menyampaikan bahwa pendekatan pembinaan harus dilakukan secara persuasif dan menyentuh langsung para pelajar.

Menurutnya, DPRD siap terlibat dalam kegiatan edukatif di sekolah, termasuk melalui amanat pembinaan saat upacara, sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan nyaman bagi siswa.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan Komisi I DPRD Dumai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap dunia pendidikan, dengan mengedepankan pendekatan solusi, pembinaan, dan kolaborasi bersama seluruh pihak.**

Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai Perkuat Upaya Pencegahan Stunting di Kawasan Pesisir Lewat PLTS untuk Kelompok Wanita Mundam Berseri

Tue, 12 May 2026 16:20:00 +0700

Dumai, 12 Mei 2026 — PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Dumai. Komitmen ini ditunjukkan lewat penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bagi Kelompok Wanita Mundam Berseri guna memperkuat layanan Posyandu di wilayah pesisir Dumai.

PLTS hybrid off grid berkapasitas 4,4 kiloWatt peak (kWp) yang dilengkapi dengan baterai berkapasitas 10 kWh tersebut telah terpasang sejak Juli 2025 di Posko Gizi Pesisir, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai. Infrastruktur berbasis energi surya ini dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan listrik kebun hidroponik yang dikelola secara mandiri oleh Kelompok Wanita Mundam Berseri. Hasil panen hidroponik selanjutnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi serta dijual secara mandiri guna mendukung operasional Posyandu Mundam Berseri.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT PPN Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum, menyampaikan bahwa penyediaan PLTS ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan serta mengoptimalkan Program Posko Gizi Pesisir yang menjadi bagian dari payung Program Serumpun Paman Bahri sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan wilayah pesisir di Kelurahan Mundam. “Penyediaan PLTS ini menjadi bagian dari upaya Kilang Dumai dalam mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, melalui pendekatan pemberdayaan komunitas yang terintegrasi dengan pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan,” ujar Muhammad Rum.

Ia menambahkan, inisiatif tersebut terinspirasi dari keberhasilan pengelolaan Posyandu Sehati di Kelurahan Tanjung Palas yang sebelumnya telah menunjukkan dampak positif melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan sumber daya lokal. Posyandu Sehati juga telah didukung dengan PLTS hybrid off grid berkapasitas 2,4 kWp dan berkontribusi mereduksi emisi karbon sebanyak 3.120 Ton Co2 per tahun.

Ia menjelaskan bahwa instalasi kebun hidroponik tersebut juga merupakan bagian dari dukungan dari Kilang Dumai bagi bagi Kelompok Wanita Mundam Berseri yang diberikan pada akhir 2024. Kebun hidroponik ini terdiri dari dua instalasi dengan total 300 lubang tanam yang membudidayakan berbagai jenis sayuran, seperti pakcoy dan selada. Pemanfaatan PLTS ini pun memungkinkan aktivitas budidaya sayuran berjalan lebih optimal, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.

T. Muhammad Rum melanjutkan, pemasangan PLTS tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Program Desa Energi Berdikari (DEB) Tahun 2025 yang diinisiasi oleh PT Pertamina (Persero). Program ini telah memberikan manfaat nyata bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kader posyandu, petani, hingga nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan adanya fasilitas PLTS, Kelompok Wanita Mundam Berseri kini dapat menghemat biaya listrik hingga sekitar Rp 250 ribu per bulan.

PLTS yang kini manfaatnya telah dirasakan oleh kelompok Mundam Berseri bukan PLTS yang pertama dipasang oleh Kilang Dumai, melainkan yang keempat. Melalui sinergi dan dukungan dari Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai wujud kolaborasi di Pertamina Group, Kilang Dumai sebelumnya juga melaksanakan hal serupa. Tiga PLTS lainnya telah terpasang, dua diantaranya berada di Kelurahan Tanjung Palas dan satu lagi berada di Kelurahan Mundam, yakni Kelompok Mundam Jaya.

Fiola Oktaviani, selaku local hero Kelompok Wanita Mundam Berseri mengungkapkan dengan adanya PLTS tersebut sangat membantu mereka dalam kegiatan budidaya hidroponik sebagai penguatan upaya pengentasan stunting anak-anak di Kelurahan Mundam. “Adanya PLTS ini sangat membantu kami menekan biaya listrik untuk kegiatan budidaya hidroponik. Dengan biaya operasional yang lebih efisien, kami bisa lebih fokus menjaga kualitas sayur yang hasil penjualannya untuk mendukung operasional posyandu. Disatu sisi, kami juga jadi belajar penggunaan energi ramah lingkungan dan kini sudah bisa mengoperasikan PLTS secara mandiri," ujarnya

Komitmen berkelanjutan Kilang Dumai dalam pemberdayaan wilayah dan masyarakat pesisir pun turut mendapat apresiasi dari Lurah Mundam, Adi Aprianto, yang menilai kehadiran PLTS tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui dukungan ini, Kilang Dumai berharap kehadiran PLTS dan kebun hidroponik Posyandu Mundam Berseri dapat memperkuat upaya pencegahan stunting di kawasan pesisir sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mengenalkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.**

Di Ujung Selat Malaka, Imigrasi Dumai Berbenah Menuju Layanan Serba Digital

Mon, 11 May 2026 11:45:00 +0700

Di sebuah kota pelabuhan yang hidup 24 jam di tepian Selat Malaka, lalu lintas manusia tak pernah benar-benar berhenti. Kapal datang dan pergi, pekerja migran melintas, wisatawan keluar-masuk, sementara aktivitas industri internasional terus bergerak di Kota Dumai.

Di tengah denyut itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menghadapi tantangan yang tak ringan: bagaimana menghadirkan pelayanan cepat, bersih, dan manusiawi di wilayah yang menjadi salah satu gerbang internasional strategis di pesisir timur Sumatera.

Beberapa tahun lalu, urusan paspor identik dengan antrean panjang, ketidakpastian jadwal, hingga kekhawatiran masyarakat terhadap praktik percaloan. Namun perlahan, wajah pelayanan itu berubah. Kini, sebagian besar proses dimulai dari genggaman tangan.

Melalui aplikasi M-Paspor, masyarakat dapat menentukan jadwal kedatangan sendiri, memperoleh kepastian kuota, hingga melakukan pembayaran secara elektronik tanpa harus bolak-balik ke kantor pelayanan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib, menyebut transformasi digital bukan hanya soal teknologi, melainkan bagian dari perubahan budaya pelayanan publik.

“Pelayanan keimigrasian hari ini harus cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu kami terus mendorong sistem yang modern agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat mengurus dokumen keimigrasian,” ujar Ruhiyat M Tolib.

Dari Pelayanan Manual ke Sistem Digital

Perubahan paling terasa terlihat pada layanan paspor. Seluruh pemohon kini diwajibkan mendaftar melalui aplikasi M-Paspor sebelum datang ke kantor imigrasi.

Melalui sistem itu, pemohon dapat memilih jadwal kedatangan, mendapatkan kepastian kuota pelayanan, mengunggah dokumen awal,

serta melakukan pembayaran secara non tunai.

Kebijakan ini sekaligus memangkas potensi antrean tidak terkendali dan mempersempit ruang praktik percaloan.

Meski demikian, Imigrasi Dumai tetap membuka layanan khusus atau walk-in bagi kategori tertentu seperti, paspor hilang, paspor rusak, perbedaan data, lansia di atas 60 tahun, anak di bawah lima tahun, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.

“Digitalisasi ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru kami ingin masyarakat memperoleh kepastian layanan tanpa harus menunggu lama ataupun bingung dengan prosedur,” kata Ruhiyat.

Syarat Pengurusan Paspor

Untuk pengajuan paspor baru, masyarakat umumnya wajib menyiapkan, KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta lahir/buku nikah/ijazah sebagai dokumen identitas, serta paspor lama bagi permohonan penggantian.

Sementara untuk penggantian paspor hilang atau rusak, pemohon diwajibkan melampirkan, surat kehilangan dari kepolisian (untuk paspor hilang), paspor rusak, identitas diri, dan dokumen pendukung lainnya sesuai hasil pemeriksaan petugas.

Setelah dokumen diverifikasi, pemohon akan menjalani wawancara, pengambilan biometrik foto dan sidik jari, sebelum paspor diproses.

Saat ini pemerintah juga telah menerapkan paspor elektronik atau e-paspor di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan keamanan dokumen perjalanan internasional.

Pelayanan Izin Tinggal WNA

Sebagai kota industri dan pelabuhan internasional, Dumai juga menjadi daerah yang cukup aktif dalam lalu lintas warga negara asing (WNA).

Karena itu, layanan izin tinggal menjadi salah satu sektor penting di Imigrasi Dumai.

Jenis layanan yang ditangani antara lain, Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS/KITAS), hingga perpanjangan izin tinggal bagi tenaga kerja asing maupun investor.

Dokumen yang umumnya diperlukan mencakup, paspor kebangsaan, visa sesuai peruntukan, surat sponsor/perusahaan, dokumen penjamin, hingga pelaporan keberadaan orang asing.

Dalam pengawasannya, Imigrasi Dumai juga aktif berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya.

Menurut Ruhiyat, pelayanan yang baik harus berjalan seimbang dengan pengawasan yang kuat.

“Kami tidak hanya berbicara soal pelayanan cepat, tetapi juga menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian yang profesional dan terukur,” tegasnya.

Komitmen Zero Pungli

Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan internasional, isu pungutan liar menjadi salah satu perhatian serius.

Karena itu, Imigrasi Dumai beberapa kali secara terbuka menegaskan komitmen pelayanan bebas pungli, termasuk dalam pengurusan dokumen keimigrasian maupun pelayanan shore pass bagi awak kapal asing.

Seluruh pembayaran resmi dilakukan melalui mekanisme negara dan tercatat dalam sistem elektronik. Ruhiyat memastikan pihaknya tidak memberi ruang terhadap praktik di luar ketentuan.

“Kami terus menekankan kepada seluruh jajaran bahwa pelayanan harus bersih, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat adalah hal yang paling penting,” ujarnya.

Pengalaman Warga: “Cepat dan Tidak Ribet”

Perubahan pelayanan itu dirasakan langsung masyarakat. Yeyen Melda Zulaiva, salah seorang warga Dumai yang baru mengurus paspor, mengaku terkejut dengan proses pelayanan yang menurutnya jauh lebih cepat dibanding bayangannya.

“Saya pikir urus paspor itu ribet dan antre lama, ternyata sekarang prosesnya cepat. Petugas juga ramah dan menjelaskan dengan baik dari awal sampai selesai,” katanya.

Menurut Yeyen, sistem pendaftaran melalui M-Paspor membuat jadwal pelayanan menjadi lebih tertata.

“Karena sudah pilih jadwal sendiri lewat aplikasi, jadi saat datang tinggal mengikuti proses. Tidak berdesakan dan pelayanannya nyaman,” ujarnya.

Wajah Baru Pelayanan Perbatasan

Transformasi pelayanan di Imigrasi Dumai sesungguhnya bukan hanya tentang gedung, aplikasi, atau sistem antrean digital.

Lebih dari itu, perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ulang kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan negara.

Di kota pelabuhan yang menjadi pintu keluar-masuk Indonesia di tepian Selat Malaka ini, Imigrasi Dumai perlahan mencoba menunjukkan wajah birokrasi yang berbeda: lebih cepat, lebih terbuka, dan semakin dekat dengan masyarakat.**

Pemohon Kini Wajib Daftar M-Paspor, Imigrasi Dumai Tegaskan Layanan Kini Serba Digital

Mon, 11 May 2026 00:38:00 +0700

DUMAI — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menegaskan tidak lagi melayani permohonan paspor reguler tanpa pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan pelayanan berjalan tertib, transparan, dan menghindari penumpukan antrean di kantor pelayanan.

Penegasan itu disampaikan menyusul masih ditemukannya masyarakat yang datang langsung ke kantor imigrasi tanpa melakukan registrasi daring terlebih dahulu. Dalam skema pelayanan terbaru, pemohon diwajibkan memilih jadwal kedatangan melalui aplikasi sebelum proses permohonan paspor dilakukan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib, menilai sistem digital melalui M-Paspor bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah untuk membangun pelayanan publik yang lebih pasti dan profesional.

“Melalui M-Paspor, masyarakat mendapatkan kepastian kuota, bisa memilih jadwal sendiri, serta memperoleh sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, dan transparan. Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan pelayanan yang tertib dan efisien,” ujar Ruhiyat M Tolib.

Ia menegaskan, permohonan paspor tanpa pendaftaran online tidak akan diproses, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang masuk kategori pelayanan khusus atau prioritas.

Adapun layanan walk-in hanya diberikan untuk kasus tertentu seperti paspor hilang, paspor rusak, perbedaan data, serta kelompok prioritas meliputi lanjut usia di atas 60 tahun, anak di bawah lima tahun, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.

Menurut Ruhiyat, pengaturan berbasis aplikasi menjadi instrumen penting untuk meminimalisasi praktik percaloan sekaligus mempercepat alur pelayanan di lapangan.

“Kami ingin masyarakat datang ke kantor imigrasi dengan jadwal yang sudah pasti, sehingga tidak ada lagi antrean panjang maupun ketidakjelasan pelayanan. Semua diarahkan lebih modern dan terukur,” katanya.

Dalam informasi yang disampaikan melalui media sosial resmi Imigrasi Dumai, penggunaan aplikasi M-Paspor juga disebut memberikan sejumlah keuntungan bagi pemohon, mulai dari kepastian kuota layanan, fleksibilitas memilih jadwal kedatangan, kemudahan pembayaran, hingga pengelolaan antrean yang lebih sistematis.

Langkah digitalisasi pelayanan itu sekaligus menjadi penanda perubahan pola pelayanan keimigrasian yang kini semakin mengedepankan efisiensi dan transparansi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan internasional.**

Hadiri SPENLAS, Junjung Mangatas Serukan Perang terhadap Bullying dan Dorong Generasi Berprestasi

Sat, 09 May 2026 18:04:00 +0700

DUMAI – Panggung “Sinema Edukasi” yang digelar SMP Negeri 11 Dumai dalam rangka Gema Pameran Hasil Karya Kokurikuler SPENLAS Generasi 18 di Gedung Sri Bunga Tanjung (Pendopo), Sabtu (09/05/2026), bukan sekadar ajang unjuk kreativitas pelajar.

Di balik kemeriahan karya dan penampilan siswa, terselip pesan kuat tentang masa depan pendidikan serta ancaman serius perundungan di lingkungan sekolah.

Kegiatan yang dihadiri Anggota DPRD Kota Dumai, Junjung Mangatas, A.Md itu menjadi ruang apresiasi bagi siswa untuk menampilkan kemampuan di bidang seni, pendidikan, hingga kreativitas berbasis sinema edukasi yang dikemas inovatif dan modern.

Dalam sambutannya, Junjung menekankan pentingnya keberanian generasi muda dalam melahirkan gagasan baru dan terus mengejar pendidikan setinggi mungkin.

“Timbulkan ide-ide untuk melahirkan temuan-temuan baru, baik di bidang seni, olahraga, sains, maupun pendidikan lainnya,” ujar Junjung Mangatas di hadapan para pelajar dan orang tua murid.

Ia berharap siswa-siswi SMP Negeri 11 Dumai, khususnya kelas IX, tidak berhenti pada pendidikan dasar dan mampu melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Namun di tengah semangat kreativitas tersebut, Junjung juga menyoroti persoalan perundungan atau bullying yang dinilainya masih menjadi ancaman nyata bagi dunia pendidikan. Ia mengingatkan bahwa dampak perundungan tidak bisa dianggap sepele karena dapat menghancurkan mental hingga mengancam keselamatan anak.

“Saya mendengar memang ada beberapa persoalan yang dialami anak-anak kita akibat perundungan. Perundungan ini bukan hanya membuat anak tidak mau sekolah, menjadi malas, dan merasa takut, tetapi bahkan dapat mengancam nyawa,” tegasnya.

Politisi tersebut meminta pihak sekolah lebih peka dan serius dalam mengawasi kondisi psikologis maupun lingkungan sosial para siswa agar tidak muncul kasus yang dapat mencoreng dunia pendidikan.

“Harapan kami agar pihak sekolah lebih memperhatikan para muridnya. Jangan sampai terjadi kasus yang dapat mencoreng nama baik sekolah, terlebih jika sampai menimbulkan korban dari anak-anak kita,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan potensi siswa, Junjung Mangatas juga menyerahkan bantuan alat olahraga kepada pihak sekolah. Bantuan itu diharapkan mampu mendorong semangat pelajar dalam menjaga kesehatan serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga.

Kegiatan Sinema Edukasi SPENLAS Generasi 18 turut dihadiri para guru, orang tua murid, dan tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan bersama agar pelajar Dumai terus tumbuh sebagai generasi kreatif, berprestasi, dan terbebas dari kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah.**

Menaker: BLK Kini Tak Sekadar Tempat Pelatihan, tapi Juga Inkubator Bisnis

Fri, 08 May 2026 22:24:00 +0700

Bandung - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan kerja, tetapi juga dikembangkan menjadi inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, pada tahun 2026.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis. Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujar Yassierli.

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5/2026).

Dalam arahannya, Yassierli memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri, optimalisasi BLK, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Untuk mempercepat transformasi tersebut, pengelolaan BLK kini diarahkan menggunakan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pencari kerja memperoleh layanan yang tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” katanya.

Lebih lanjut, BLK juga akan memperkuat kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan vokasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam pengelolaannya, BLK akan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi, memastikan pelatihan tepat sasaran, serta mempermudah evaluasi dampak program pelatihan.

Selain penguatan layanan dan kolaborasi, Yassierli juga menekankan pentingnya peran kehumasan dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat terkait layanan dan pemanfaatan BLK.

“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yassierli.**

Bangun Dunia Kerja Inklusif, Kemnaker Siap Dampingi Perusahaan Serap Tenaga Kerja Disabilitas

Fri, 08 May 2026 22:23:00 +0700

Blitar – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja (akomodasi yang layak) hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

“Kami ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kemnaker hadir untuk mendampingi, mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif dan nyaman,” ujar Cris Kuntadi saat melakukan peninjauan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Malang dan Blitar pada Kamis–Jumat (7–8 Mei 2026).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin.

Dalam kunjungan tersebut, Kemnaker memberikan apresiasi kepada empat entitas usaha, yakni PT Burger Buto, PT Gandum, Rumah Batik Kinarsih, dan Warung Bambu Barokah, yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Cris, praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui pemenuhan kewajiban kuota 1 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas potensi kerja penyandang disabilitas,” tegasnya.

Kemnaker juga mengapresiasi keberanian perusahaan dalam membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang masih kerap menghadapi stigma, seperti disabilitas mental di Rumah Batik Kinarsih serta disabilitas intelektual (tunagrahita) di PT Burger Buto dan Warung Bambu Barokah.

“Stigma sering kali menjadi hambatan terbesar. Namun perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas mental maupun intelektual mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha,” tambah Cris.

Kemnaker berharap praktik baik dari Malang dan Blitar tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih setara dan inklusif.

“Kami ingin semakin banyak perusahaan menyadari bahwa dunia kerja yang inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memperkuat produktivitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” pungkasnya.

Perang Total Lawan Narkoba, Rutan Dumai Gandeng BNN-TNI-Polri Gelar Ikrar Bersama, Penyuluhan dan Razia Hunian

Fri, 08 May 2026 20:03:00 +0700

DUMAI – Komitmen memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan ditegaskan serius oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai. Bersama Badan Narkotika Nasional, unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rutan Dumai menggelar ikrar perang melawan narkoba yang dilanjutkan dengan razia kamar hunian warga binaan, Jumat (08/05/2026) pagi.

Kegiatan tersebut menjadi simbol kuat sinergitas antarinstansi dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba, pungutan liar, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Usai pelaksanaan ikrar bersama, petugas gabungan langsung melakukan inspeksi dan penggeledahan di sejumlah kamar hunian tahanan. Dalam razia tersebut, petugas menemukan berbagai benda padat dan benda tajam yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Tak hanya penindakan, kegiatan juga diisi dengan penyuluhan dan edukasi oleh pihak BNN kepada seluruh pegawai rutan maupun warga binaan. Penyuluhan itu menitikberatkan pada bahaya narkotika, dampak hukum, hingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen institusinya dalam mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan berintegritas.

“Ikrar ini bukan hanya seremonial, tetapi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan zero narkoba di lingkungan Rutan Dumai. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat narkoba ataupun pelanggaran lainnya. Jika ada petugas yang terbukti melanggar, akan kami tindak tegas mulai dari pencopotan jabatan hingga proses pidana,” tegas Enang Iskandi.

Ia juga memastikan pengawasan internal akan terus diperketat melalui sinergi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait demi menjaga marwah pemasyarakatan yang bersih, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Langkah tegas yang dilakukan Rutan Dumai tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan di luar, tetapi juga menyasar secara serius ke dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.**