• Home
  • Inhu
  • Biaya Makan Minum Pejabat Daerah di Riau Rp40 M
Kamis, 04 Januari 2018 16:36:00

Biaya Makan Minum Pejabat Daerah di Riau Rp40 M

NET.
Ilustrasi.
INHU, Globalriau.com - Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada 2018 tidak dapat diharapkan. Karena melalui anggaran yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Inhu, hanya dianggarkan Rp31 miliar lebih yang bersumber dari APBD dan Rp28 miliar bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) atau dengan total Rp59 miliar lebih.
 
Anggaran tersebut jauh menurun dibanding 2017 lalu yang secara keseluruhan yakni APBD dan DAK dengan total Rp147 miliar lebih. Sementara jika dibanding dengan Bagian Umum Setdakab Inhu pada  2018 ini mencapai sekitar Rp40 miliar yang bersumber dari APBD 2018. “Benar, anggaran belanja pembangunan di Dinas PUPR dengan total Rp59 miliar lebih,” ujar Plt Kadis PUPR Kabupaten Inhu Ir Yelpidar, Rabu (3/1) siang.
 
Menurutnya, anggaran untuk empat bidang yang ada di Dinas PUPR. Sehingga dari anggaran tersebut tetap ada untuk pembangunan jalan, kotak gorong-gorong, tetapi tidak ada untuk pembangunan jembatan.
 
Diakuinya, anggaran tersebut berkurang dibanding 2017 lalu, mencapai Rp147 miliar lebih. “Ini semua tidak lain akibat keterbatasan anggaran. Sehingga pembangunan yang ada dapat dilakukan secara bertahap,” sebutnya.
 
Sekretaris Komisi I DPRD Inhu Suroto dikonfirmasi melalui ponselnya membenarkan anggaran di Bagian Umum Setdakab Inhu mencapai Rp40 miliar yang bersumber dari APBD 2018. “Saya tidak tahu pasti jumlahnya, yang jelas dari anggaran yang diajukan saat pembahasan beberapa waktu lalu, Bagian Umum mengajukan lebih dari Rp40 miliar. Bahkan sudah sempat dikurangi sekitar Rp4 miliar,” ujarnya.
 
Anggaran yang diposkan pada Bagian Umum Setdakab Inhu merupakan kegiatan seremonial berupa biaya makan minum untuk pejabat Pemkab Inhu seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta pejabat lainnya. “Datanya di kantor, saya lupa juga poin-poin yang telah dicoret kemarin,” tambahnya.
 
Saat pembahasan itu sambungnya, Komisi I mengurangi anggaran pada Bagian Umum dengan harapan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga melalui pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. “Ternyata pengurangan anggaran pada Bagian Umum tersebut tidak dapat pula dialihkan untuk infrastruktur. Sehingga anggaran yang sudah dikurangi itu menjadi silpa,” terangnya.
 
Di tempat terpisah, Plt Sekdakab Inhu Ir H Hendrizal MSi mengatakan, anggaran pada Dinas PUPR dinilai sudah memadai dengan kondisi keuangan saat ini.  Bahkan penganggaran pada Dinas PUPR sudah mengacu kepada proporsional. “Penganggaran pada Dinas PURP sudah seimbang dengan jumlah anggaran pada ABPD,” ujarnya singkat.***
 
Sumber: riaupos.co
Share
Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    LAZNas Chevron Bantu Seragam Sekolah untuk Siswa Pedalaman Talang Mamak

    Bantuan yang diberikan berupa baju seragam melayu di serahkan untuk siswa di dua Dusun yang berbeda ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peduli masyarakat pedalaman yang di
  • 3 bulan lalu

    Pembunuh Guru di Inhu Berhasil Diringkus Polisi

    Hadi menjelaskan, AG sempat kabur usai membunuh. Namun setelah 11 hari pelariannya ke Aceh, dia ditangkap. Kasus pembunuhan yang dilakukan AG terjadi di Indragiri Hulu pada 5 Septe
  • 3 bulan lalu

    Pria Beristri di Inhu Berkali-kali Memperkosa Pembantunya

    Bukan sekali saja, pelaku selalu mengulangi perbuatan bejatnya terhadap korban. Namun lama kelamaan korban tak kuasa menahan sehingga suatu hari, korban mengadukan pelaku kepada ke
  • 6 bulan lalu

    Kunjungi Kampung Asli Melayu, DR Firdaus Bezuk Mertua Ketua LAM Riau di Inhu

    Kedatangan Cagubri nomor urut 3 itu disambut ibu mertua Syahril Abu Bakar yakni Hj Murni."Saya sudah tahu dengan pak Firdaus, beliau walikota dua periode, mantan Kadis PU Riau. Ins
  • Komentar
    Copyright © 2018 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.