• Home
  • Maritim
  • Pemerintah Bentuk Tim Pantau Layanan Pelabuhan
Selasa, 10 November 2015 22:31:00

Pemerintah Bentuk Tim Pantau Layanan Pelabuhan

JAKARTA- Pemerintah bentuk Tim Pelaksana Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu. Tim ini dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan fokus evaluasi pelayanan publik ini yaitu tempat pelayanan yang banyak kegiatan dan banyak peredaran uang. Tempat tersebut adalah bandara dan pelabuhan.

"Tim yang bertugas dalam evaluasi ini yaitu para deputi dan staf khusus yang bertanggungjawab. Jadi ada role model kotanya, ada juga pelayanan publik utama yang menjadi lokomotifnya. Itu semua berjalan secara simultan. Ada delapan bandara dan lima pelabuhan yang akan dipantau pelayanan publiknya," ujar Yuddy di Jakarta, Selasa (10/11).

Ada delapan pelabuhan udara yang menjadi fokus tim evaluasi yaitu Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Kualanamu di Medan, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Bandara Adisucipto di Yogyakarta, dan Bandara Achmad Yani di Semarang.

Kemudian, lima pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Batam Center di Batam, Belawan di Medan, dan Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Emas di Semarang

Yuddy meminta masyarakat turut serta dalam memberikan informasi dan laporan jika ada pelayanan publik yang kurang baik. Hal ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan.

"Sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa memberikan pengawasan dan informasi. Kalau dibaca oleh aparatur, artinya dia menerima instruksi secara langsung kalau dia mau berbenah diri," kata Yuddy.(mdk)

Share
Berita Terkait
  • 7 tahun lalu

    Dewan Pelabuhan Riau Desak DLH Dumai Berikan Sanksi ke PT Nagamas

    Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan mengingat sering terjadinya tumpahan minyak ke laut Dumai.
  • 7 tahun lalu

    Pemko Dumai Dapat Suntikan APBN Kementrian Rp34 Miliar

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Bambang Sumantri, kepada awak media menjelaskan bahwa pihaknya mendapat kuncuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp34 miliar dari APBN 2017.
  • 7 tahun lalu

    2018, Pemko Dumai Miliki Pelabuhan Penumpang Sendiri

    Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan mematangkan persiapan untuk mewujudkan pelabuhan penumpang yang dikelola sendiri. Dijadwalkan pada 2018 resmi beroperasi.
  • 8 tahun lalu

    Tiga Tersangka Korupsi Pelabuhan Dorak Ditahan

    Tiga dari empat orang tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Pelabuhan Dorak di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang merugikan negara hingga
  • Komentar
    Copyright © 2024 . All Rights Reserved.