38 Anggota DPRD Sumut Resmi Ditetapkan Tersangka oleh KPK

JAKARTA, Globalriau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga 38 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Mereka masing-masing diduga menerima suap sebesar Rp300-350 juta.

"Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang bukti elektronik bahwa 38 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp300-350 juta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (3/4).

Agus mengatakan uang yang diterima 38 tersangka itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014 dan persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

"Kemudian pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara pada tahun 2015," lanjut Agus.

Ke-38 nama anggota DPRD Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, dan Biller Pasaribu.

Selanjutnya, ada juga nama Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty, Dermawan Sembiring.

Berikutnya, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

Atas perbuatannya, 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nonor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Agus mengatakan kasus dugaan suap ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Gatot Pujo. Dalam kasus ini, Gatot telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 enam bulan kurungan. Gatot telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Sumber: Merdeka.com

Berita Terkait

tahun lalu

Dulu Protes Daerahnya Miskin Ekstrem, Kini Bupati Meranti Kena OTT KPK

Ali menyebutkan, KPK masih terus menggali informasi terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Adil. Adil beserta pihak-pihak yang ditangkap KPK pun akan segera dibawa ke Jakarta

tahun lalu

Bupati Meranti di OTT KPK, Begini Tanggapan Gubernur Riau

Diketahui, Bupati Adil terjaring OTT oleh penyidik KPK. KPK pun membenarkan operasi anti rasuah di Meranti dan menangkap Bupati Adil.

4 tahun lalu

DPRD 'Main' Proyek Dipidana 20 Tahun

Hadir dari KPK, Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, Dwi Aprilia Linda dan Hery Nurudin selaku ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegah

4 tahun lalu

Geledah Kantor DPMPTSP Dumai, KPK Bawa Sejumlah Dokumen

Informasi dihimpun, penggeledahan oleh tujuh penyidik lembaga anti rasuah ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir 11.30 WIB dan diduga terkait perkara korupsi melibatkan W

Komentar

Terkini

Dumai 12 jam lalu

Walikota Dumai Himbau Masyarakat Ikut Sukseskan MTQ ke XLII

Selain itu, selama pagelaran MTQ ini pemerintah Dumai telah memberikan surat edaran terkait penutupan tempat hiburan sementara waktu.

Pekanbaru 18 jam lalu

Kolaborasi ELNUSA dan PHR Sukses Rampungkan Proyek Survei Seismik 3D Balam South East

Melalui Proyek ini, PHR dan Elnusa berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti pada upaya pengembangan sumber daya alam Indonesia,

Dumai 19 jam lalu

Kadishub Pimpin Rakor Persiapan MTQ XLII Tingkat Provinsi Riau di Kota Dumai

Selain itu, ada 166 orang personil yang akan bertugas dalam melakukan pengaturan lalu lintas selama acara berlangsung dan mengawasi pengelolaan parkir.

Pekanbaru 2 hari lalu

Pelatihan Vokasi Juru Las PHR Jadikan Pemuda Riau Siap Kerja

Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Dumai 2 hari lalu

Ikut Sukseskan MTQ XLII Tingkat Provinsi Riau, PT KPI Unit Dumai Siap Jadi Tuan Rumah Perlombaan Fahmil Quran

Dengan mengisi salah satu stand expo, PT KPI Unit Dumai akan memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pengunjung yang hadir berkenalan lebih dekat dengan perusahaan yang memproduksi kebutuhan BBM Nasional itu.

Dumai 3 hari lalu