• Home
• Nasional
• Anggap Jokowi Tak Serius, DPR RI Bentuk Pansus Tangani Asap

Selasa, 27 Oktober 2015 19:04:00

Anggap Jokowi Tak Serius, DPR RI Bentuk Pansus Tangani Asap

JAKARTA- Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR guna menangani kabut asap dampak kebakaran hutan karena mereka tak puas pada kinerja Presiden Jokowi. Menurutnya masih belum tampak keseriusan dari pemerintah untuk tangani masalah yang telah menumbangkan banyak korban jiwa.

"Pansus ini isinya bagaimana memadamkan asap. Saya belum puas kinerja pemerintah. Pemerintah masih belum serius. Tentara disuruh-suruh dapat apa, alatnya ada gak. Kami gak ada niat untuk menjegal. Tapi motornya di lapangan tidak dilihat," kata Edhy di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Edhy, sejauh ini sudah banyak fraksi yang bersikap mau membentuk Pansus penanganan kabut asap. Namun ada beberapa partai lain yang tak kunjung bersikap.

"Semoga Jumat besok bisa disahkan. PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP, PKB. Nasdem dan Hanura masih belum ngambil keputusan," tuturnya.

Edhy berharap agar nantinya Pansus ini bergerak cepat bukan hanya untuk membongkar siapa pelaku yang sengaja membakar hutan. Lebih dari itu mencari tahu mengapa masalah asap hadir rutin tiap tahun.

"Pansus ini bukan cari kambing hitam tapi bagaimana negara mampu antisipasi sedini mungkin. Doa dan harapan itu bukan kebijakan. Tapi kenyataan ini ujian. Ini adalah bencana yang harus diselesaikan. DPR harus turun," tuturnya.

Di sisi lain Edhy juga menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) telah dipangkas hingga hanya Rp 3,3 triliun. Padahal sebelumnya mencapai Rp 12 triliun.

"Komisi IV cek anggaran Kehutanan hanya Rp 3 triliun, Rp 1,3 miliar untuk kebakaran," pungkasnya.

Bagi Edhy, negara yang baik adalah negara yang tidak ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Baginya jangan sampai seperti ini lagi, BNPB kenapa harus menangani masalah yang sama pada tiap tahun.

"Negara yang bagus BNPB tidak ada kerja lagi. Jangan tiap tahun BNPB terus. Kalau ini tidak diperkuat saya tidak yakin besok tidak ada kebakaran lagi," tandasnya.(merdeka)

3 tahun lalu

Program Pembinaan dan Mitigasi Bencana Karhutla Pertamina Dorong Masyarakat Raup Rupiah

Aktivitas manusia dan korporasi yang kurang memperhatikan lingkungan kerap kali menjadi sebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang meluas hingga turut menghanguskan kawasan pe

4 tahun lalu

Kritik Pemerintah, DPR : Mal Tetap Buka tapi Masjid Ditutup

John menyebutkan sejumlah video di media sosial yang menayangkan pusat perbelanjaan atau mal disesaki pengunjung. Sementara tempat ibadah tetap dibatasi.

4 tahun lalu

Tak Dapat Bertemu Warga Akibat Pandemi, Anggota DPR RI dari PKS Kirimkan Bantuan Bahan Pangan

Ledia menyebutkan saat ini tidak hanya warga miskin yang langsung terdampak covid-19 namun juga warga kelas menengah yang kini menjadi rawan miskin dan bisa berubah menjadi pendudu

4 tahun lalu

Riau Siaga Darurat Karhutla hingga Oktober 2020

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau tahun 2020 di Gedung Daerah Riau, Jl Diponegoro Pekanbaru.