Jumat, 17 November 2017 18:40:00

DPR Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya

Rofi Munawar.

JAKARTA, Globalriau.com - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar menyesalkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of South East Asia (ASEAN) yang berlangsung di Vietnam tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di daerah Rakhine Myanmar. ASEAN hanya menyinggung masalah Rohingya sangat normatif dan tidak ada langkah-langkah konkrit.

"ASEAN mengadakan kegiatan KTT sangat formalistik, berjarak dan 'bebas nilai', situasi ini tercermin dari perhatian mereka yang minim terhadap urusan etnis Rohingya meski saat ini terus terusir dari Rakhine." Disampaikan oleh Rofi Munawar dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media pada hari Rabu (15/11) di Jakarta.

Sebagaimana diwartakan oleh kantor berita Reuters naskah awal komunike bersama hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN dilaporkan tidak sekali pun mencantumkan kata “Rohingya” sebagai sebutan untuk etnis Muslim korban kekerasan militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

"Charter Asean memang menuangkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Namun hal tersebut tidak berarti abai atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar" ulasnya.

Rofi menjelaskan kembali, belum lama ini Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Rohingya yang meminta militer Myanmar menghentikan proses genosida terhadap etnis Rohingya. Maka sudah sepantasnya, ASEAN menjadikan sikap tersebut sebagai panduan dalam mengambil kebijakan. Tapi apa yang terjadi selama ini justru sangat memprihatinkan dan jauh dari langkah-langkah konkrit. Mereka seolah-olah menganggap persoalan ini tidak pernah ada.

"ASEAN nampak dingin dalam menanggapi persoalan Rohingya, padahal disana ada permasalahan hak azasi manusia dan solidaritas yang rendah di Negara Myanmar" tegas Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini juga melihat usaha diplomatik Indonesia untuk mendorong negara ASEAN lainnya ternyata belum membuahkan hasil. Skema 4 + Plus satu yang di dorong oleh Pemerintah Indonesia terhadap kekerasn etnis di rakhine dianggap angin lalu oleh Myanmar.

Empat formula tersebut yakni menjunjung perdamaian dan stabilitas di wilayah Rakhine, proteksi untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang suku dan agama, menahan diri secara maksimal dan tak menggunakan kekerasan, serta akses kepada sistem perlindungan kemanusiaan. Adapun "plus 1" adalah implementasi dari rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State di Persatuan Bangsa Bangsa yang dipimpin oleh Kofi Annan.

"Padahal Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong isu ini sebagai salah satu prioritas bahasan, karena forum tersebut sarana yang sangat tepat untuk menegaskan sikap Indonesia dan langkah serius Pemerintahan Mynamar." Pungkas Rofi.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Filipina pada 12-14 November 2017. Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara resmi menutup rangakaian kegiatan KTT ke-31 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina pada Selasa (14/11).

Sebagai informasi, di berbagai forum internasional DPR RI senantiasa mendorong persoalan Rohingya secara konfrehensif. Diantaranya, dalam sidang Executive Council pertama Perkumpulan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), di Phnom Penh, Kamboja, 2-3 Oktober 2017.(rls)

Share
loading...
Berita Terkait
  • 7 bulan lalu

    Tidak Ada APBNP 2018, Sektor Migas Stagnan!

    Legislator asal Fraksi PKS itu menambahkan, saat ini capaian APBN 2018 jika dicermati beberapa asumsi disektor migas tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi, khususnya pada kuar
  • 10 bulan lalu

    DPR RI Desak Kebakaran Sumur Di Aceh Dilakukan Audit Investigatif

    Dirinya meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Aparat penegak hukum segera melakukan sterilisasi serta langkah antisipasi di lokalisasi tersebut.
  • tahun lalu

    DPR RI: Tarif Listrik Dipukul Rata, Pasti Memberatkan

    Legislator asal Jawa Timur ini memaparkan saat ini golongan 900 VA-RTM membayar listrik Rp1.352 per KWh. Sedangkan golongan 1300 dan 2200 per KWh membayar listrik Rp1.467 per KWh.
  • tahun lalu

    Krisis Rohingya Semakin Memanas, DPR: Tidak Bisa Dibiarkan!

    Sebulan terakhir, konflik kembali memanas di negara bagian Rakhine. Berbagai bentuk kekerasan terus menyasar etnis Rohingya di beberapa desa yang tersebar di Maungdaw, Buthidaung,
  • loading...
    Komentar
    Copyright © 2019 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...