google.com, pub-1967056301068318, DIRECT, f08c47fec0942fa0
  • Home
  • Nasional
  • KPK Kembali Agendakan Pemeriksaan Wali Kota Dumai Sebagai Tersangka
Minggu, 23 Juni 2019 13:53:00

KPK Kembali Agendakan Pemeriksaan Wali Kota Dumai Sebagai Tersangka

JAKARTA, globalriau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.



"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap ZAS, Wali Kota Dumai periode 2016-2021 sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

KPK pada 3 Mei 2019 telah menetapkan Zulkifli dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi.

KPK juga telah mengirimkan surat ke imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap Zulkifli selama enam bulan terhitung sejak 3 Mei 2019.

Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ant)

Share
Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Launching Slogan "Dumai Mewah", Ahmad Maritulius Bangkitkan Semangat Perjuangan

    Dikatakan Ahmad Maritulius, pertimbangan mengangkat kata mewah itu bukan karena latah. Namun memiliki makna serta filosofi yang kuat untuk membangkitkan semangat perjuangan.
  • 2 hari lalu

    Bapenda Dumai Tingkatkan Pelayanan, Optimalkan Pendapatan

    Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
  • 7 hari lalu

    Unjuk Rasa, GMAM Kecewa Pemerintah Dumai Legalkan Perjudian

    Massa GMAM berdasarkan surat pemberitahuan yang dikirim ke pihak Kepolisian terdiri dari unsur Barisan Muda LAMR Kota Dumai, Laskar Pembela Islam (LPI) Kota Dumai, Gerakan Muslim B
  • satu minggu lalu

    Siap Maju Bakal Calon Wawako, Erwin Ambil Formulir DPD PAN Dumai

    Erwin Rodimart Sitompul, S.Pdi salah satunya, berniat hendak mensejahterakan guru dan meningkatkan dunia pendidikan melalui jalur eksekutif. Mantan guru bantu Provinsi Riau ini ber
  • Komentar
    Copyright © 2019 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...
    google.com, pub-1045294159295760, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-1967056301068318, DIRECT, f08c47fec0942fa0