• Home
• Nasional
• Menakar Usaha Anies Menangani Banjir di DKI

Senin, 27 Januari 2020 19:53:00

Menakar Usaha Anies Menangani Banjir di DKI

Oleh: Tiara, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab.

Banjir pada awal tahun 2020, membuat wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi partai demokrat (PD) Misan Samsuri menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bekerja maksimal dalam menangani musibah banjir diawal tahun ini. Pemerintah daerah menurut hemat saya sudah maksimal melakukan tugas-tugas dan kewajiban mereka ketika musibah banjir terjadi.

Data-data juga sudah mereka buka ke publik, mulai dari debit air, personel yang bekerja, peralatan-peralatan, hingga penanganan pascabanjir. Misan tak sependapat dengan massa pedemo yang menyalahkan Anies dalam peristiwa banjir kemarin.

Misan menyampaikan, PD akan memberikan dukungan melalui kewenangannya di DPRD DKI Jakarta kepada Anies dan jajarannya agar kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman banjir lebih baik lagi."Dan kami akan memberikan dukungan melalui DPRD agar kesiapan DKI Jakarta, terutama dalam masalah pengelolaan air ke depan semakin baik," ucap Misan.

Senada dengan Misan, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Achmad Nawawi membela Anies. Dia berpendapat, Pemprov DKI telah melakukan persiapan menghadapi banjir, namun volume air yang meluap di luar prediksi." Siapa pun gubernurnya, ketemu musibah sebesar itu, itu akan sama penanganannya. Pemerintah sudah mempersiapkan sebenarnya bahwa prediksi akan datang banjir itu sudah kita siapkan. Tapi dengan asumsi tidak sebesar itu, air yang datangkan hampir empat kali lipat," ujar Nawawi saat dihubungi terpisah.

Tetapi pada kenyataan fenomena banjir semakin menjadi hal yang sangat sulit diatasi, diakhir tahun 2019 menjadi bencana dipengawal tahun 2020 tepatnya di Ibu Kota Jakarta, sehingga melumpuhkan sebagian aktifitas penduduk yang ada di ibu kota Jakarta, masyarakat tidak hanya merasakan kerugian fisik tapi juga kerugian materil.

Sehingga warga mulai panik ibuk menyelamatkan harta benda, seperti surat atau dokumen berharga, peralatan elektronik, kendaraan hingga pakaian. Ada yang memindahkannya ke lantai 2 rumah mereka, menumpang di rumah tetangga, atau mengakalinya dengan menaikkan barang-barang ke tempat lebih tinggi.

Sejauh ini banyaknya perbedaan pendapat diantaranya menurut Rocky Gerung pihak yang harusnya menyelesaikan banjir Jakarta adalah Presiden Joko Widodo. Fenomena banjir saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pemerintahan, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat DKI Jakarta ,dalam segala tindak tanduk masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkunagan terutama dalam penanganan sampah. Menurut pengamat lingkungan AS, banjir yang melanda Jakarta
saat ini akan terus mengancam Ibu Kota.

Diperkirakan ancaman banjir akan meluas jika tidak segera dilakukan pencegahan. Karena, menurut mereka, banjir itu bukan hanya karena kenaikan batas permukaan air laut tetapi juga penurunan daratan. Sehingga harus memiliki strategi untuk meminimalisir dampak dari bencana banjir tersebut, Sehingga Ibu Kota DKI Jakarta terbebas dari banjir.***

2 tahun lalu

MEGA PROYEK PEMBANGUNAN IKN: "BUTUH PERENCANAAN YANG MATANG"

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan

2 tahun lalu

PERAN EKONOMI DALAM PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Perkembangan tersebut telah mempengaruhi stigma dan pola pikir berbagai partai politik, termasuk pemerintah, perencana, organisasi internasional, peneliti, serta para pemikir dan p

2 tahun lalu

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA

Bagi Indonesia, ekonomi kreatif ini bisa menjadi senjata andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, namun dalam segi untuk menjadi negara maju perlu hal-hal lainnya y

2 tahun lalu

KINERJA KPK DALAM MENGATASI KASUS KKN (KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME)

Sebelum kita membahas tentang bagaimana kinerja KPK dalam memberantas kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang saat ini masih maraknya di Indonesia,