Rp 25,5 Triliun Belanja Pemerintah Tak Sesuai Ketentuan

JAKARTA, Globalriau.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan belanja pemerintah sebesar Rp 25,5 triliun dan US$ 34.171,45 atau setara Rp 478,4 juta (US$ 1= Rp 14.000) di 84 kementerian/lembaga (K/L) tidak sesuai ketentuan. Permasalahan belanja tersebut terdiri dari penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Dikutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-undangan, Kamis (31/5/2018) realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) 2017 (audited) pemerintah pusat sebesar Rp 1.265,3 triliun. Nilai itu setara dengan 92,57% dari alokasi anggaran Rp 1.366,9 triliun.

Jika dirinci, realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp 312,7 triliun, belanja barang Rp 291,4 triliun, belanja modal Rp 208,6 triliun, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp 55,2 triliun.

Dari total belanja pemerintah, terdapat permasalahan belanja pegawai, barang, dan modal dengan total Rp 22,9 triliun. Dari Rp 22,9 triliun itu, terdiri dari kesalahan penganggaran/peruntukan Rp 9,1 triliun, kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam kontrak Rp 10,9 triliun, penyimpangan perjalanan dinas Rp 43,6 miliar, permasalahan lainnya terkait dengan belanja Rp 400,2 miliar, dan pertanggungjawaban belanja (selain perjalanan dinas dan kontrak) Rp 2,3 triliun.

Kemudian, terdapat kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang dengan mata uang asing sebesar US$ 34.171,45 di Kementerian Pertahanan.

Lalu, permasalahan juga terdapat di belanja bansos di 5 K/L berupa permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana sebesar Rp 2,25 triliun.

Sumber: Detik Finance

Berita Terkait

7 tahun lalu

Kemudahan Investasi di Dumai, Walikota Teken Nota Kesepakatan Bersama BKPM RI

Untuk menindak lanjuti kemudahan berinvestasi di Kota Dumai, Walikota Dumai Zulkifli As dijadwalkan bakal menandatangani nota kesepahaman bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (

8 tahun lalu

LHP APBD 2009, Perjalanan Dinas 4 SKPD di Dumai Diduga Fiktif

Biaya perjalan Dinas yang dialokasikan dari anggaran APBD Pemko Dumai tahun 2009 lalu menimbulkan kerugian Negara.

Komentar

Terkini

Pekanbaru 17 jam lalu

PHR Pastikan Produksi Migas Blok Rokan Tetap Produktif, Meski Sempat Diterjang Banjir

Tak hanya melakukan penanganan terhadap fasilitas produksi, kata Edwil, PHR juga melakukan perbaikan infrastuktur seperti jalan, lokasi, kanal serta peralatan produksi.

Dumai 17 jam lalu

Gagah Berani Menyelami Dunia Migas, Kisah Semangat Kartini dari Perwira PT KPI Unit Dumai

Ia juga berpesan untuk seleruh perempuan dan generasi muda bahwa setiap perempuan adalah makhluk mulia, dan bukanlah sosok yang lemah. Perempuan juga merupakan salah satu tonggak penentu masa depan suatu negara,ibu kandung peradaban.

Nasional 19 jam lalu

Barita Simanjuntak: Kejaksaan dipercaya karena cerdas, berani dan berhati nurani

JAKARTA - Institusi Kejaksaan hingga saat ini masih memuncaki sebagai lembaga hukum yang paling dipercaya publik dari lembaga

Dumai kemarin

Pembawa Tepak Sirih Pembukaan MTQ Provinsi Riau ke 42, Fara Azhura Tampil Memukau

Ia berharap dengan partisipasinya dalam MTQ ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi Kota Dumai dan Provinsi Riau.

Pekanbaru kemarin

Hari Kartini, PHR Junjung Tinggi Kesetaraan dalam Berkontribusi Bagi Negeri

PEKANBARU – Hari Kartini yang diperingati pada tanggal 21 April setiap tahunnya menjadi momen penting bagi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)

Dumai kemarin

Sukses Laksanakan Operasi Tertib Ramadan Lancang Kuning 2024, Polres Dumai Raih Juara

Peringkat kedua diraih Polresta Pekanbaru dan peringkat tiga diraih Polres Rokan Hulu. Kapolres terinovatif diberikan kepada AKBP Bimo Setyo Anggoro yang menjabat Kapolres Bengkalis.

Terpopuler

5 hari lalu