• Home
• Nasional
• Soal Ijtima Ulama II, Staf Presiden: Saran saya jangan agama dibawa ke politik

Minggu, 16 September 2018 13:54:00

Soal Ijtima Ulama II, Staf Presiden: Saran saya jangan agama dibawa ke politik

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

JAKARTA, Globalriau.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar para ulama tidak dilibatkan dalam urusan politik. Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi adanya Ijtima Ulama II yang digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Hotel Grand Cempaka, bilangan Cempaka Putih, Jakarta, hari ini.

"Ya, saran saya jangan agama dibawa ke politik. Karena kalau agama dibawa-bawa ke politik, kasihan umat. Mau kemana nanti kan," kata Moeldoko di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Menurut Moeldoko, dilibatkannya ulama dalam politik nantinya akan membingungkan masyarakat.

"Cuma jangan agama dibawa ke arah politik yang akhirnya, masyarakat menjadi bingung. Dan ujung-ujungnya adalah sudah banyak ya, sudah banyak contoh. Para public figure yang tadinya giat di agama beralih ke politik, akhirnya massanya jadi hilang. Jangan sampai itu terjadi," tandas dia.

Sumber: Merdeka.com

4 tahun lalu

Presiden Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS, Berikut Rinciannya...

Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta kelas III senilai Rp 35.000.

5 tahun lalu

Hasil Survei Jokowi Vs Prabowo Pasca Kampanye Terakhir Pilpres 2019

Meski tinggal menghitung jam, beberapa lembaga survei masih mengeluarkan hasil surveinya terkait elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

6 tahun lalu

Safari Politik, Ma'ruf Amin Keliling Sumatera Utara

Tiba di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara sekitar pukul 11.00 WIB. Sambutan hangat dari masyarakat setempat ditujukan kepada Ma'ruf. Dari rombongan, tampak ikut hadir

6 tahun lalu

Timses Jokowi-Ma'ruf di 34 Provinsi Sudah Terbentuk

Wakil Sekretaris KIK, Verry Surya Hendrawan, menjelaskan saat ini masih menyelesaikan tim kampanye di tingkat Kabupaten/Kota. Termasuk pula pembukaan rekening dana kampanye.