google.com, pub-1967056301068318, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Senin, 16 September 2019 19:51:00

Udara Empat Daerah di Riau Berbahaya Dihirup

Kabut asap melanda provinsi Riau.

PEKANBARU, globalriau.com - Udara di empat daerah Provinsi Riau memasuki level berbahaya untuk dihirup. Itu diakibatkan dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Sementara dua daerah lainnya kategori tidak sehat.

Kepala LP3E Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Amral Fery mengatakan, tolak ukur kualitas udara itu berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang tercatat Minggu (15/9) pukul 15.00 WIB.

"Alat pengukur kualitas udara menunjukkan 4 daerah memasuki level berbahaya, dan 2 daerah lainnya tidak sehat," ujar Amral dilansir dari merdeka.com.

Amral menjelaskan, ke enam daerah dengan udara berbahaya untuk dihirup itu antara lain Kota Pekanbaru, Rokan Hilir, Dumai dan Siak. Sedangkan dua daerah lain yang dinyatakan tidak sehat yaitu Bengkalis dan Kampar.

Menurut Amral, polutan standar indeks (PSI) keempat daerah ini rata-rata telah berada di atas 300 atau kategori warna hitam.

Untuk Pekanbaru, terdapat tiga papan ISPU yaitu display KLHK di Pekanbaru dengan kualitas udara Tidak Sehat (189 Psi), display DLHK Pekanbaru menunjukkan kualitas Tidak Sehat (139 Psi), alat ISPU Chevron di Rumbai kategori Berbahaya (di atas 300 Psi).

Lalu alat ISPU Chevron yang berada di Minas Kabupaten Siak kualitas udara kategori Berbahaya (300 Psi). Di Dumai kualitas udara berbahaya (300 Psi). Sementara di Rokan Hilir dari dua papan ISPU di Bangko kualitas sedang (76 Psi) dan Libo kualitas udara Berbahaya (300 Psi).

"Di Bengkalis dari dua alat ISPU milik Chevron yang berada di Duri Camp dan Duri Field juga menunjukan sedang dan tidak sehat. Di Kampar alat ISPU yang berada di Petapahan kategori tidak sehat (143 Psi)," katanya.

Menurut Amral, dengan adanya peringatan udara level berbahaya itu, ‎kepala daerah di wilayah itu bisa menetapkan status darurat pencemaran udara akibat asap Karhutla.

Sebab, dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menjadi dasar hukumnya. "Dalam PP itu, maka kita rekomendasikan, kepala daerah sudah bisa menetapkan status darurat pencemaran udara," tandasnya.

Share
Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Gubri dan Bupati Meranti Bertemu Luhut Bahas Abrasi

    Adapun tujuan dari pertemuan tersebut adalah dalam rangka menjemput dana pusat melalui program penanggulangan abrasi di wilayah perbatasan melalui Kementerian Koordinator (Kemenko)
  • 3 minggu lalu

    PWI Riau Segera Terbitkan Buku Putih 2020 bagi Seluruh Anggota

    Seperti diberitakan, untuk memperkenal dan mengetahui sosok maupun nama wartawan, baik media cetak, elektronik maupun siber, PWI Riau berencana membuat Buku Putih PWI Riau 2020.
  • 3 bulan lalu

    Harimau Berkeliaran di Pengeboran Minyak Perusahaan Amerika di Minas Riau

    Informasi yang dihimpun, harimau tersebut berada di Gathering Station (GS) 5 tempat pengeboran minyak. Saat itu ada pekerja yang melintas di sekitaran GS 5 dan melihat seekor harim
  • 5 bulan lalu

    PNS Riau Diminta Sisihkan Gajinya untuk THR Honorer

    Kabar kurang mengenakan bagi pegawai honorer tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (22/5/2019).
  • Komentar
    Copyright © 2019 Global Riau - Berita Riau Hari Ini. All Rights Reserved.
     
    loading...
    google.com, pub-1045294159295760, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-1967056301068318, DIRECT, f08c47fec0942fa0