• Home
• Politik
• Dualisme DPP Golkar, SK Munas Riau Tak Perlu Diperpanjang

Senin, 11 Januari 2016 19:59:00

Dualisme DPP Golkar, SK Munas Riau Tak Perlu Diperpanjang

Net

Wakil Presiden Jusuf Kalla diapit dua Ketua Umum Golkar yang berseteru dalam hal kepengurusan, Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu

JAKARTA- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, sarannya agar kader Partai Golkar meminta perpanjangan SK kepengurusan hasil Munas Riau tidak lagi diperlukan jika Mahkamah Partai Golkar (MPG) masih tetap berlaku.

Menurut Refly, MPG yang masih aktif memiliki legalistas untuk menyelesaikan sengketa internal Golkar.

"Menurut info yang saya dapat di sini, MPG masih hidup. Nah, kalau masih hidup, maka MPG bisa melakukan penyelesian di jalur hukum atau secara aturan partai," ujar Refly saat ditemui di kediaman Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono di Jakarta Timur, Minggu (10/1/2016).

Sebelumnya, Refly menilai perpanjangan SK Riau tersebut sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan kepengurusan Partai Golkar. Kepengurusan sementara untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi.

Sementara itu, menurut Refly, MPG sebaiknya tidak mengambil jalur hukum dalam penyelesaian sengketa.

Persidangan MPG untuk menentukan salah satu kubu dinilai akan ditolak pihak lain, dan kemudian berlanjut melalui peradilan umum seperti yang terjadi sebelumnya.

Menurut dia, satu-satunya jalan terbaik adalah MPG menginisiasi dilaksanakannya Musyawarah Nasional. MPG dapat berupaya untuk berkonsolidasi kepada masing-masing pihak agar sepakat dilakukan Munas rekonsiliasi.

"Itu sah dan legal, itu yang terpenting. Kalau tidak ada organ yang aktif, Munas akan ilegal, karena kedua kepengurusan (Ancol dan Bali) tidak ada yang sah," kata Refly.

Aburizal Klaim Konflik Golkar Selesai

Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menyampaikan dukungannya kepada pemerintah saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Aburizal menyampaikan dukungan itu setelah merasa perselisihan kepengurusan di internal Golkar selesai.

"Karena persoalan Golkar sudah selesai, maka barulah kami datang menghadap Bapak Presiden untuk memberikan suatu dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa," kata Aburizal.

Aburizal menjelaskan, perselisihan di internal Golkar selesai setelah dicabutnya SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta oleh Menkumham pada 30 Desember 2015.

Selain itu, kata Aburizal, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta, juga telah memutuskan bahwa kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Bali dan kepengurusan hasil Munas Jakarta tidak sah.

Meski, putusan itu kemudian digugat kembali oleh kubu Munas Jakarta ke Mahkamah Agung (MA)."Karena itulah, maka kami menganggap persoalan sudah selesai," ungkap Aburizal.

Ia mengungkapkan dukungan terhadap pemerintah ini telah diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional di Bali, pekan lalu. Kendati demikian, Aburizal menyatakan bentuk dukungan ini tidak menjadikan Partai Gokar harus mendapatkan kursi di kabinet.

Sebelum bertemu Aburizal, Jokowi menerima Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono.

Dalam kesempatan itu, Agung menyampaikan bahwa konflik internal Golkar hanya dapat diselesaikan dengan munas bersama.

Jokowi mengundang kedua kubu di Partai Golkar karena berharap konflik di internal partai tersebut dapat segera selesai.(kpc)

7 tahun lalu

Tanpa Golkar, HM Harris Pastikan Tetap Maju Pilgubri 2018

Meskipun demikian kata Oji begitu panggilan khas Fahrullazi, tidak mematahkan semangat jagoannya untuk melaju pada Pilgubri. Justru dengan penetapan putusan DPP ini semakin membang

7 tahun lalu

Direstui DPP Golkar, Andi Rachman Akui Sudah Terima SK

Menurut Andi, sebenarnya dia belum mau berbicara soal surat dukungan dari DPP Golkar yang sudah didapat. Dia baru akan mengumumkan surat dukungan itu saat Rakerda DPD Golkar Riau.

7 tahun lalu

DPD II Golkar Dumai Dukung Pemerintahan Zul As-Eko

Pengurus baru partai Golongan Karya (Golkar) Kota Dumai menyatakan dukungan terhadap pemerintahan walikota Zulkifli As dan wakil Eko Suharjo, hal tersebut dilakukan demi kepentinga

7 tahun lalu

Rapat Perdana, Timo Kipda Apresiasi Loyalitas Pengurus Golkar Dumai

Rapat perdana pasca pemilihan ketua dan pengurus baru Partai Golkar Dumai Senin (06/02/2017) berlangsung lancar. Dari total 75 pengurus, 68 orang menghadiri rapat yang dipimpin lan