Jumat, 06 Januari 2017 10:21:00
DPRD: Masyarakat Inhil Perlu Solusi Penanganan Kesehatan Cepat
TEMBILAHAN – Anggota DPRD Inhil, H Andi Rusli menilai, jika Jamkesda tidak diberlakukan lagi pada tahun 2017 ini, maka akan menjadi pukulan telak bagi masyarakat miskin.
Menurut anggota Komisi I DPRD Inhil ini, sebenarnya langkah pengalihan Jamkesda kepada BPJS dan KIS yang diambil pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus karena membuat pelayanan lebih baik, namun perlu digaris bawahi kepengurusan BPJS dan KIS tersebut tidak seindah Jamkesda.
Lebih lanjut dikutip dari tribun pekanbaru menurutnya, tidak seindah dalam artian, kalau mau menuruti KIS dan BPJS maka masyarakat yang tidak tertolong, sama seperti sekarang ini pasien yang ditinggalkan Jamkesda harus merogoh kocek dalam-dalam karena masuk di bagian umum.
“Kita apresiasi langkah Pemda mau mengupayakan KIS dan BPJS, akan tetapi kita juga ingin ada solusi terhadap masyarakat miskin yang sakit secara mendadak,” ungkap Anggota Dewan yang memiliki Ambulance sejuta umat ini.
Untuk itu, sebagai rasa keprihatinannya terhadap masyarakat miskin, politisi PPP ini siap mengawal permasalahan ini dan memastikan masyarakat miskin memiliki jaminan bahwa kalau sakit ada pegangan yang ditawarkan pemerintah tanpa harus melego harta yang ada.
Karena banyak kasus yang dijumpainya, masyarakat sampai harus menjual harta bendanya untuk berobat. Seperti pasien dari Desa Sanglar yang harus jual kebunnya.
“Satu-satunya kebunya harus dijual demi berobat. Menangis saya melihatnya, maka dari itu saya tekadkan akan kawal terus permasalahan ini sampai keluarga kita mendapatkan haknya,” seru Andi terharu.
Oleh karena itu, Andi mengusulkan, apapun namanya program yang ditawarkan pemerintah harus jelas, cepat dan memudahkan serta bisa dipergunakan dan diterima oleh pihak rumah sakit, atau dengan kata lain konkret, cepat dan siap pakai.***